BUPATI SOEHARTO LANTIK 424 KEPALA SD DAN 1 KEPALA SMP

Drs. Abu Mansur,KepalaDinas PendidikanTrenggalek

Bertempat di Pendopo Kabupaten Trenggalek pada hari Jum’at, 22 Mei 2009 Bupati Trenggalek H. Soeharto telah melantik guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SD dan SMP se-Kabupaten Trenggalek, terdiri dari 424 orang sebagai Kepala SD dan 1 orang sebagai kepala SMP. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Trenggalek Mahsun Ismail, SAg.MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Ir. Cipto Wiyono,Msi, para kepala dinas, Kepala badan, kantor, pejabat teras dan camat se-Kabupaten Trenggalek serta undangan lainnya. .

Acara pelantikan ini ditandai dengan pengambilan sumpah menurut Agama Islam dan Protestan sesuai dengan keyakinan pejabat yang dilantik. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan SK jabatan secara simbolis. Pelantikan ini merupakan pengisian jabatan yang kosong maupun pergeseran sebagai rotasi dalam periode waktu tertentu. .

Dalam kata sambutannya Bupati Trenggalek H. Soeharto mengharapkan bahwa pejabat kepala sekolah yang dilantik hendaknya meningkatkan etos kerja yang lebih baik mengingat tantangan dalam sektor pendidikan semakin berat. Hal ini sesuai dengan amanat yang telah digariskan oleh pemerintah yang sangat memperhatikan sektor pendidikan.

Lebih jauh H. Soeharto juga menyatakan bahwa dengan pelantikan ini hendaknya dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi sekolah yang baru dipimpinnya. Sektor pendidikan di Kabupaten trenggalek masih perlu perhatian yang serius.

Drs. Abu Mansyur, Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek mengharapkan semua Kepala Sekolah yang baru saja dilantik bisa memberikan yang terbaik bagi pembangunan pendidikan di daerah ini, dan terutama demi terwujud sinergi yang dinamis antara kebutuhan tenaga kerja di masa depan dengan kualitas SDM yang sekarang mereka bina di sekolah itu. “Mempersiapkan generasi penerus di masa depan, harus dimulai dari tingkat pendidikan dasar yang saat ini masih memerlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak dan dari semua lapisan masyarakat”, demikian Abu Mansur ketika dihubungi melalui HP-nya.

Read more »

"Nginceng" LKPJ Bupati Tahun 2008

H. Soeharto,Bupati kita,ketika menyerahkan kepada Dewan Naskah LKPJ/Ranperda Tentang LKPJ APBD Tahun 2008 (25/5)

Sepulang dari "ngincengi" Sidang Paripurna DPRD Trenggalek tanggal 25 Mei 2009,saya lalu mencoba menulisnya dan saya sajikan dalam blog ini.Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang seberapa "kearifan APBD" kita yang mengguyur kawula alit.

Sidang Paripurna DPRD Trenggalek tadi malam (Senin 25/05) berlangsung lancar walaupun hanya dihadiri 35 dari 45 anggota Dewan, semua kepala SKPD dan pejabatan teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten terlihat mengisi tempat duduk yang disediakan. Sidang dengan acara tunggal mendengarkan pidato pengantar LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Trenggalek dan penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek, ini berjalan marathon selama hampir 2 jam mulai pukul 19.55 s.d 21.47, tanpa interupsi, kecuali jeda pergantian pembaca pidato yang diawali oleh Bupati Trenggalek H. Soeharto kemudian dilanjutkan oleh Wakil Bupati Mahsun Ismail hingga selesai.

Sisa Lebih Anggaran Rp.95,406M

Dilaporkan bahwa pendapatan daerah surplus Rp.12,743M dari rencana Rp.657,632M, yakni dari PAD Rp.35,187M dari target Rp.31,552M, surplus Rp.3,635M, dan pendapatan transfer Rp.635,050M berlebih Rp.9,020M dari rencana Rp.626,029M.
PAD terdiri dari Pajak Rp.6,120M, Retribusi Rp.8,952M, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.1,337M, dan PAD lain-lain yang sah sebesar Rp.18,777M. Sedang Pendapatan Transfer terdiri dari transfer Pemmerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp.566,992M, transfer Pusat lainnya Rp.46,547M, dan transfer dari \pemerintah Propinsi sebesar Rp.21,510M.

Belanja daerah terealisasi Rp.701,361M dari rencana Rp.772,410M (90,8%), berkurang Rp.71,049M, dengan rincian belanja operasional Rp.547,715M, belanja modal Rp.151,951M, transfer Rp.1,694M. Defisit anggaran sebesar Rp.30,99M dari rencana Rp.114,778M atau 27% berkurang senilai Rp.83,79M. Sedangkan pembiayaan terealisasi Rp.126,395M dari target Rp.127,932M (98,80%), berkurang Rp.1,538M. Realisasinya pembiayaan dihitung dari selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp.130,345M dari target Rp.131,883M (98,83%), kurang Rp.1,538, yang berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali Pemberian Pinjaman. Realisasi pengeluaran pembiayaan adalah 100% yakni Rp.3,95M digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Investasi Pemda. Dari perhitungan realisasi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan realisasi anggaran pembiayaan, terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.95,406M.

Indikator Pencapaian Kinerja

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi dua bagian, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup bidang pendidikan – kesehatan - pekerjaan umum – perumahan - penataan ruang - perencanaan pembangunan – perhubungan - lingkungan hidup - kependudukan dan catatan sipil - pemberdayaan perempuan - keluarga berencana dan keluarga sejahtera – sosial - tenaga kerja - koperasi dan UKM - penanaman modal - kebudayaan - pemuda dan olahraga - kesatuan bangsa dan politik dalam negeri - otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian - ketahanan pangan - pemberdayaan masyarakat dan desa – statistik - kearsipan - dan terakhir adalah urusan komunikasi dan informatika, sejumlah 24 urusan wajib yang ditangani dengan 8 urusan pilihan terdiri dari urusan pertanian – kehutanan - energi dan sumberdaya mineral – pariwisata - kelautan dan perikanan – perdagangan – perindustrian - dan ketransmigrasian.

Indikator keberhasilan setiap program dipaparkan dengan seksama dengan rincian antara lain yang patut disampaikan di sini adalah untuk urusan Pendidikan : APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI Tahun 2008 sebesar 100,29% mengalami penurunan dibanding Tahun 2007 yang mencapai 103,19%. APK SMP/MTs 95,85% turun dari 102,74% (2007), APK SMA/MA/SMK menjadi 62,47% meningkat dibanding tahun 2007 yang hanya 54,69%; ini merupakan petunjuk yang menggembirakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk bersekolah kian meningkat.
Angka putus sekolah SD/MI meningkat 0,03% dari 0% (2007), untuk SMP/MTs 0,59% menurun dari 0,70% (2007), dan untuk SMA/MA/SMK juga menurun menjadi 0,75% dibanding tahun 2007 yang mencapai 1 persen. Kendati angka ini relative kecil, H. Soeharto menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperhatikan sehingga di masa depan angka ini dapat semakin ditekan.
Rata-rata nilai Ujian Nasional pada tahun 2008 untuk tingkat pendidikan dasar adalah 7 (tujuh) di tahun 2007 hanya 6,57. Sedangkan untuk pendidikan menengah 7,62 lebih besar dari target awal sebesar 7,5. Rasio jumlah bangku terhadap murid 100% dicapai target 1:1. Rasio jumlah guru terhadap siswa telah melampau dari standar nasional, yakni 1:15 (SD/MI), 1:13 (SMP/MTs) dan 1:13 (SMA/MA/SMK). Demikian juga untuk rasio jumlah kelas terhadap murid sudah di atas rasio ideal standar nasional, hanya untuk SMA/MA/SMK sedikit di bawah standar nasional yakni 1:36, padahal standar nasional 1:35, dan tahun depan ini akan menjadi prirotas garapan pemerintah daerah.
Indikator keberhasilan penanganan Kesehatan dapat dilihat dari angka kematian ibu melahirkan tahun 2008 hanya 127,71 per- 100.000 kelahiran hidup. Angka ini dibawah target yang ditetapkan dalam Indikator Indonesia Sehat 2010 yaitu 150 per- 100.000 kelahiran hidup. Balita bergizi buruk pada tahun 2008 hanya ditemukan 1,06 persen, di bawah target 1,13 persen, dan mereka sudah ditangani secara maksimal hingga sekarang kondisinya telah kembali normal. Kecamatan bebas rawan gizi ditetapkan 11 dari 14 kecamatan, jumlah ini meningkat 2 kecamatan dibanding tahun 2007. Adanya peta masyarakat kurang gizi, SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) yang semakin baik. PMT pada balita rawan gizi serta kerja sama lintas sektoral yang dinamis, telah mempermudah bidang garapan ini.
Dalam tahun 2008 sudah terbangun 17 puskesmas sesuai target, naik 40,92% dibanding tahun 2007. Ini dicapai berkat adanya DAK bidang kesehatan yang memungkinkan merehab 8 puskesmas seperti pada tahun 2007 sesuai dengan target SPJMD menjadi 17 puskesmas. Sehingga dengan demikian persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pun melesat jauh di atas target 23,78% menjadi 31,3%, padahal tahun 2007 cuma mampu melayani 15,19%.

Apakah Realistis dan Bisa Diterima?

Tim Analis LSM Jack Centre Korwil Kediri, melalui Sekretarisnya,Maksum, menilai LKPJ Bupati Trenggalek cukup logis dan bisa tidak menuai banyak kontroversi. Namun,semua itu tergantung dari sudut mana kita menganalisanya. Jack Centre menghimbau agar Komisi Anggaran serta semua fraksi bersikap jeli dan bijak dalam menanggapi, terutama pada pos-pos yang rawan kebocoran. Seperti misalnya ada poin belanja tanah total nilai 13 juta-an rupiah, itu tanah apa, di mana dan untuk apa?

Menurut Imam Soeprapto, SH, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Trenggalek, LKPJ Bupati tersebut adalah realita dan sudah selayaknya diterima secara akslamasi oleh Dewan. Sekalipun PAD hanya mengalami surplus Rp.3,635M, namun harus diakui cukup signifikan dan membanggakan. “Sayangnya, dari sektor pengelolaan hasil kekayaan alam kita ternyata tidak mencapai 100% dari target Rp.1,493M hanya diraih Rp.1,337M, atau sekitar 90% saja” katanya seusai sidang. Padahal dari sektor ini, Pemda bisa memacu PAD hingga Rp.2M apabila di daerah ini dibangun berbagai “mesin produksi” yang mengolah aneka kekayaan alam Trenggalek, sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran. Sedangkan pembangunan infrastruktur menurut Imam Soeprapto, seperti jalan raya, khususnya di pedesaan dan prasarana pendidikan dan pengembangan obyek wisata pada tahun 2009-2010 ditargetkan mencapai 100% dari rencana yang diajukan. Karena masalah ini ke depan sangat menentukan terhadap eksistensi daerah dalam persaingan global di ranah regional maupun nasional dan internasional.
Nur Hasim dari F-PKB menilai APBD Tahun 2008 mengalami stagnasi jika dibanding dengan tahun 2007, kendati PAD meningkat. “Selain itu, pengangguran terselubung masih bertambah bukan saja karena UMK yang kurang disosialisasikan tetapi juga disebabkan rendahnya SDM untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia” ujarnya seusai sidang sambil berlari menuju kendaraannya.

Read more »

Wong Cilik Mendengarkan Sidang Paripurna Dewan

Alhamdulillah, tadi malam saya bisa mengikuti acara Sidang Paripurna Dewan sampai tuntas. Biasanya...paling juga sekedar .....luihat.
Saya datang tepat waktu, dengan pakaian batik lusuh, celana hitam dekil, pakai sandal. Maklum, CahNdeso...!!! Sudah penampilan gak ndukung, wajah pun pas-pasan...jadinya....semua orang yang saya kenal...sepertinya ogah menghampiri. Terutama para Anggota Legeslatif itu. Dulu, tatkala Pemilu dan ketika Pileg yang baru lalu...mereka (yang sekarang masih anggota Dewan) dan para Caleg yang baru saja ikutan Pileg, banyak yang datang atau mengirim utusan ke rumah saya, tujuannya.... MINTA DOA RESTU, DUKUNGAN dan TOLONG DIPILIH (dulu..!) atau di Pileg MOHON DICONTRENG.
Jari di kedua anggota tubuhku ini rasanya gak cukup untuk menghitung berapa banyak "penghadir sidang" yang aku kenal dan mereka mengenalku. Namun hanya ada tiga tokoh yang mau menjabat tanganku dengan Ikhlas dan tumakninah! mereka adalah Drs. Sunarto Kabid di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Mantan Kabid di BKD) DJOKO SETYONO Kabag Humas Trenggalek dan Drs. Abu Mansur Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek.

Adakah para Legeslator yang menjabat tanganku? Tidak satu pun. Bahkan, aku merasa mereka pura-pura tidak mengenalku. Jadi...aku pun diam, toh...aku bukan apa-apa. Bahkan ada yang bertanya padaku,..."nderekaken sinten, Gih???" aku jawab "kulo namung pingin mirengaken, kok". Lalu, dia pun menyisih dariku dan mengajak bicara Mas Wartawan dan kolega di dekatnya. Aku mereka anggap sepi. Apalah artinya rakyak kecil seperti diriku, yang mungkin....tidak bisa memberikan kontribusi finansial..........(ah..sorry, aku su'udzon).

Di saat Bupati membacakan LKPJ, beberapa anggota Dewan ke luar, duduk di lobby berbincang-bincang dan bergurau yang tak ada hubungannya dengan materi sidang, di hadapanku. Mungkin mereka sedang lelah atau kehilangan gairah karena materi LKPJ yang terlalu tebal. yaaa...mereka butuh istirahat juga, kan????????

Enak juga yaaaa jadi anggota Dewan...; andai aku juga jadi, maka aku lebih baik diam dan gak perlu interupsi atau apa sajalah istilahnya...toh aku tetap dapat honor. Bayangkan, andai aku interupsi dalam suatu sidang atau aku ajukan permasalahan yang "nglantur" dan "mencor" dari pokok persidangan....bukankah itu malah menunjukkan betapa "BODOHNYA" aku. Jadi lebih baik pakai jurus 'DIAM ADALAH EMAS'.....HHMMMM...ASYIK..KAN..?! Atau jurus "MOLOR.....dapat HONOR"

Read more »

BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG TAHUN 2009

Dalam rangka wujud dari pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong, pada tanggal 20 mei 2009 bertepatan dengan hari kebangkitan nasional bertempat di lapangan Desa Karangan Bupati Trenggalek mencanangkan Bulan Bakti Gotong Royong. Acara ini dihadiri oleh Dandim 0806 Trenggalek, kapolres Trenggalek, Kajari Trenggalek dan ketua PN Trenggalek, Para Kepada Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Camat, dan kepala desa se-Kabupaten Trenggalek.

Acara yang berlangsung meriah ini didukung oleh penampilan hiburan Reog Ponorogo, Drum Band, Tiban, Campursari dan Turonggo Yakso. Hal ini semata-mata untuk memberikan hiburan segar bagi masyarakat dan diharapkan dapat menggugah semangat gotong royong serta mencintai budaya sendiri. Dengan demikian akan tumbuh semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Camat Karangan Sunani LS, S.Sos dalam kata pengantar selamat datang menyatakan terima kasih atas dipilihnya Kecamatan karangan sebagai tempat pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong tahun 2009 ini. Hal tersebut dapat menggugah semangat masyarakat khususnya di wilayah Karangan untuk kembali menghidupkan rasa kegotong royongan. Hal ini karena pengaruh arus modernisasi. Pencanangan ini juga mendekatkan kepada masyarakat karena selama ini justru masyarakat didesa merupakan ujung tombak pembangunan.


Bupati Trenggalek H. Soeharto dalam kata sambutannya menyatakan bahwa ternyata semangat kegotong royongan masih mengakar di kalangan masyarakat Trenggalek. Oleh karena itu perlunya memupuk kembali rasa kegotong royongan ini. Diharapkan dengan pencanangan Bulan bakti Gotong Royong ini dapat menggugah peran serta asyarakat secara sadar turut aktif dalam proses pembangunan.

Acara ini ditandai secara simbolis dengan pemukulan kentongan oleh Bupati Trenggalek. Selanjutnya Bupati Trenggalek bersama para undangan meninjau stand pameran produk unggulan dari Kabupaten Trenggalek yang digelar oleh Dinas, Badan, kantor, dan kecamatan se-Kabupaten Trenggalek.

Dalam kesempatan itu juga diadakan bakti masyarakat berupa layanan gratis pengadaan Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda penduduk (KTP), pemutihan Sertifikat Tanah, Pemutihan Pajak Bendaraan Bermotor bebas denda, pengadaan SIM dan pemutihan perizinan usaha serta pelayanan KB gratis. (pras/Humas-Trenggalek)

Catatan CahNdeso :

Alangkah indah dan bermanfaatnya hidupku, seandainya sistem gotong royong di desaku bisa kembali digiatkan. Namun,giatnya bukan karena "dipaksa" dari luar, melainkan subur dari lubuk hati warga. Masih adakah tersisa rasa kebersamaan dalam diriku (aku bertanya pada diriku sendiri, tidak pada orang lain = introspeksi) untuk mendermakan kreativitas dan prestasi ini bagi lingkunganku??? wooooalaaaaah.............tibake kok.... kalah terabrasi oleh globalisasi...!!!

Read more »

KEJURDA BULUTANGKIS DJARUM SUPER TAHUN 2009

Bertempat di Gedung Serba Guna kelutan Jl. Sukarno-Hatta Trenggalek, pada hari Kamis, 21 Mei 2009 Bupati Trenggalek H. Soeharto berkenan membuka Kejuaraan Daerah Bulutangkis Djarum Super tahun 2009. Hadir dalam kesempatan tersebut Ny. Wahyu P. Soeharto, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Ir. Cipto Wiyono, Msi, Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Budaya (Poraparibud) Kab. Trenggalek Drs. Kusprigianto, MM, Perwakilan Pimpinan PR Djarum Kudus, segenap panitia, atlit, dan undangan lainnya.
Menurut laporan Ketua Panitia bahwa penyelenggaraanKejurda Bulutangkis ini bertujuan mencari bibit-bibit baru dalam rangka meningkatkan prestasi olah raga ini khususnya di kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan yang antara lain disponsori oleh PR Djarum Kudus ini diharapkan dapat mencetak atlit bulutangkis yang berprestasi dari kalangan anak-anak dan remaja. Oleh karena itu penyelenggaraan ini ini sekaligus akan berkelanjutan untuk terus melatih anak-anak dan remaja yang berprestasi.
Kejuaraan Daerah Bulutangkis ini diikuti oleh atlit bulutangkis anak-anak dan remaja yang akan bertanding dalam tunggal putra/putri dan ganda putra-putri. Mereka berasal dari perkumpulan bulutangkis di wilayah Kabupaten Trenggalek serta dari sekolah-sekolah.
Bupati Trenggalek H. Soeharto dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa Kejurda bulutangkis ini memang sudah selayaknya dilaksanakan mengingat potensi terpendam dari para atlit pemula sangat besar. Dan hal ini jika tidak ada pembinaan dari Pengurus Bulutangkis atau PBSI Trenggalek mustahil akan terangkat. Salah satunya dengan mengadakan kejuaraan setiap tahun. Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendukung acara ini sehingga dapat terselenggara dengan lancar.
Harapan H. Soeharto kelak dari Trenggalek akan muncul atlit-alit bulutangkis yang tidak hanya berkaliber nasional namun berkaliber internasional. Dengan demikian akan mengharumkan nama Trenggalek hingga ke tingkat dunia. Kejurda Bulutangkis ini dibuka secara simbolis oleh Bupati Trenggalek dengan pemukulan raket yang pertama. (pras/Humas-Trenggalek))

Read more »

GAJI ANGGOTA DEWAN DAN JASA PENGABDIAN

Pimpinan DPRD Trenggalek mengajukan anggaran jasa pengabdian ke KPU pusat untuk 45 anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya, maksimal enam kali gaji. Ketua DPRD Dawam Ismail mendapatkan Rp 12,6 juta, sementara Didik Herkunadi dan Puryono yang menjabat tidak sampai setahun hanya mendapatkan Rp 1,575 juta.
Sekretaris DPRD Trenggalek Machfud Effendi, SH., M.Si.,. menjelaskan acuan jasa pengabdian tersebut adalah uang representatif yang diterima ketua dewan, yaitu sebesar Rp 2,1 juta tiap bulan. Untuk wakil ketua dewan sebesar 80 persen dari uang representasi ketua, sedangkan anggota dewan 75 persennya. Sehingga Sukono mendapat Rp 10,08 juta dan anggota dewan lainnya Rp 9,45 juta. Anggota Dewan yang aktif setelah PAW, seperti Agus Wahyudi, Pratomo Hadi, Heri Sutrisno. Agus Wahyudi, Didik Herkunadi dan Puryono memperoleh sesuai dengan masa jabatannya. Total uang jasa pengabdian yang akan dikeluarkan untuk anggota DPRD Trenggalek diperkirakan senilai Rp 397,53 juta. “Untuk mereka yang di PAW sudah diterimakan, seperti untuk Pak Hardjiyo,” kata Machfud.

Dalam pada itu, Machfud, memberitahu bahwa gaji anggota Dewan periode 2009-2014 tidak mengalami kenaikan, yakni untuk Wakil Ketua Dewan per-bulan Rp.4.839.660, Tunjangan perumahan Rp.2.337.500, Tunjangan Komunikasi dan Informasi (TKI) Rp.3.570.000 dengan total per bl Rp.10.747.160. Sedang untuk anggota Gaji pokok Rp.1.575.000, TKI 12 %, tunjangan jabatan Rp.2.283.750 uang paket Rp.157.500 TKMS Rp.91.350 T.beras 10 kg perjiwa jiwa, total Rp.4.494.420

Pimpinan Dewan juga mengirimkan surat ke KPU pusat agar pelantikan anggota dewan periode mendatang tidak dilaksanakan Juli seperti dijadwalkan KPU, karena itu akan mengurangi masa kerja anggota dewan periode sekarang, yang dilantik 26 Agustus 2004. Akibatnya masa kerja mereka tidak mencapai lima tahun, sehingga uang jasa pengabdian juga berkurang. Uang jasa pengabdian diberikan dengan hitungan masa jabatan satu tahun diberi satu kali uang represntasi, dua tahun mendapat dua kali, tiga tahun mendapat tiga kali, empat tahun mendapat empat kali. Jika tepat lima tahun mendapatkan maksimal enam kali atau enam bulan uang representasi.

Catatan CahNdeso: Dengan gaji yang hanya sekian itu, ternyata dalam Pileg 9 April yang lalu, banyak sekali Caleg yang rela merogoh koceknya untuk "sedekah" pada para pemilih dengan nilai yang "sangat besar". Jika dibanding dengan penghasilan yang mereka terima bila terpilih jadi anggota Dewan, sungguh sangat tidak "nyucuk"!!! Lalu, apa sih yang mereka kejar? Gengsi? Kehormatan? Atau mereka memang sungguh-sungguh ingin memperjuangkan idealisme demi terciptanya masyarakat yang sejahtera lahir bathin? Maklum, menurut saya, Caleg tahun ini, kebanyakan dari kalangan "berduit" dan pengusaha. Tapi, saya berdoa, sekali pun mereka yang jadi bukan profesional yang lolos dari fit dan proper tes, semoga ketika duduk dalam komisi Pendidikan, atau komisi lainnya, mereka bisa berprestasi dan mampu memberikan yang terbaik bagi kawula alit. Amin.

Read more »

KABUPATEN TRENGGALEK MENDAPAT GILIRAN KONVERSI LPG

153 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Trenggalek akan segera menikmati kompor gas. Demikian disampaikan Imam Ashari Sales Representatif (SR) dari Pertamina dalam acara rapat koordinasi konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg yang dihadiri 14 camat dan 3 rekanan Pertamina yakni PT Pos Indonesia, PT Intermedia Grafika dan PT Spectra bertempat di Graha Bhawarasa Kabupaten Trenggalek, Selasa, 19 Mei 2009.

Menurut Imam Ashari, 3 rekanan tersebut akan melakukan pendistribusian di wilayah atau Kecamatan yang berbeda. PT Pos Indonesia akan mendistribusikan di lima Kecamatan, meliputi Pule, Karangan, Dongko, Suruh dan Gandusari, PT Intermedia Grafika di Kecamatan Durenan, pogalan, Bendungan, Trenggalek dan Tugu, sedangkan PT Spectra meliputi Watulimo, Kampak, Munjungan dan Panggul. Imam meminta kepada tiga rekanan tersebut agar pendistribusian dilaksanakan secara satu paket, yakni kompor, tabung gas plus isi, regulator dan selang harus secara bersama-sama dan tidak boleh dibagi secara bertahap. Namun sebelumnya harus dilaksanakan pendataan langsung ke masyarakat, kalau perlu door to door, sehingga tidak salah sasaran.

Imam menambahkan bahwa konversi mitan ke gas akan berhasil jika tersedia stok gas di daerah. Selanjutnya ia meminta kepada Pemerintah Daerah mulai dari Kecamatan hingga Desa mempermudah masyarakat yang ingin membuat pangkalan, sehingga semakin banyak pangkalan, maka masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan isi ulang gas.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Kabupaten Trenggalek, Ir. Cipto Wiyono, M.Si menyambut positif konversi Mitan ke Gas, tetapi dia meminta agar pertamina dan rekanan memperhatikan stok yang akan didstribusikan. Stok harus benar-benar aman dan jangan sampai salah sasaran. Ada beberapa kriteria RTS dalam konversi ini yaitu Rumah Tangga Tetap (RTT) berpenghasilan kurang dari 1,5 juta rupiah, RT musiman berpenghasilan di atas 1,5 juta dan usaha mikro. Dia juga meminta kepada rekanan harus mampu melakukan sosialisasi secara intensif dan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pemakaian kompor gas lebih irit dan lebih aman sehingga masyarakat tidak bingung dan enggan memakai kompor gas tersebut.
(Sumber: Humas-Trenggalek)

Catatan CahNdeso : Hari Senin 18 Mei 2009, saya diminta Kepala Dusun untuk mengumpulkan KK dan KTP, katanya untuk mengambil jatah Kompor Gas. Asyiiii..iik, istri saya merasa gembira. Namun, dia gak tahu apa yang ada dalam pikiran saya.

Saya pun merasa senang bisa dapat jatah Kompor Gas baru, tapi yang jadi galau saya, adakah tabung gas isi 3 Kg yang dibagikan nanti betul-betul bagus kualitasnya??? saya sangat khawatir dengan banyaknya peristiwa "mbledos"nya tabung gas tersebut yang berakibat fatal dan malah bisa merenggut nyawa dan harta. Maklum, terbukti banyak tabung gas seukuran itu telah dipalsukan oleh produsen lain yang tidak memperoleh lisensi dari pemerintah!!! Harapan saya, mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Trenggalek bersikap arif dan bijak, teliti dan bertanggungjawab dalam pengadaan Kompor Gas ini. Jangan sampai ada kecelakaan akibat keserakahan oknum yang menangani pendistribusiannya. Kami, rakyat kecil, sangat ingin hidup dengan sederahana, aman, damai, dan selalu mematuhi pemerintah. Kami tidak ingin kehilangan harta atau apa lagi nyawa. Sungguh, lebih baik kami tanpa Kompor Gas bertabung 3 Kg jika nantinya malah membawa petaka. "Ya Allah, Yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, bimbinglah para penanggung jawab kegiatan pengadaan Kompor Gas ini, agar mereka bukan mengejar keuntungan sesaat dan jangan sampai lebih mengedepankan keuntungan diri sendiri. Amin, ya Mujibas Shailin.........

Read more »

PEMBUKAAN KEGIATAN BHAKTI TNI RENOVASI 1000 RTLH

Bertempat di Lapangan Makodim 0806 Trenggalek, Kodim 0806 Trenggalek menggelar Upacara Pembukaan Kegiatan Bhakti TNI Renovasi 1.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kodim 0806 Trenggalek pada Kamis, 7 Mei 2009. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kasrem 081/DSJ, Letkol Inf. Imam Rustiyo dan diikuti oleh Dandim se – wilayah Korem 081/DSJ, Bupati Trenggalek, Muspida dan Camat se – Kabupaten Trenggalek, anggota Kodim 0806 Trenggalek dan Polres Trenggalek serta Satpol PP dan Linmas lingkup PemKab Trenggalek.

Program renovasi 1.000 (seribu) unit RTLH di Kabupaten Trenggalek adalah rangkaian dari Program Renovasi 10.000 (sepuluh ribu) unit RTLH yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten di Jawa Timur yakni Kabupaten Trenggalek, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Pacitan, Jember, Bondowoso, Probolinggo, dan Situbondo. Program Bedah Rumah ini merupakan salah satu realisasi janji program kerja 100 hari Gubernur Jawa Timur yang dilaunching serentak di 10 kabupaten pada 7 Mei 2009, demikian disampaikan Letkol Inf. Imam Rustiyo dalam sambutannya yang membacakan amanat Pangdam V Brawijaya. Lebih lanjut Letkol Inf. Imam Rustiyo juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat karena sasaran dari program renovasi 10.000 unit rumah ini adalah masyarakat miskin yang tidak mampu melakukan perawatan terhadap rumahnya. Menurut data Pemprov Jawa Timur, saat ini ada 145.120 unit RTLH. Untuk pelaksanaan program renovasi 10.000 unit rumah tersebut, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan pihak Kodam V Brawijaya. Pemerintah kabupaten yang akan melakukan survei RTLH. Sedangkan pihak Kodam V Brawijaya sebagai pelaksana di lapangan. Dan khusus untuk pelaksanaan di Kabupaten Trenggalek, pembagian jumlah rumah yang akan direnovasi mencapai 6 – 7 rumah di tiap desa/kelurahan .

Terakhir, beliau juga mengharapkan kedepannya program ini akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan wilayah Indonesia sehingga keadaan akan semakin kondusif utamanya dalam menghadapi Pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Dan untuk turut serta menyukseskan hal tersebut masyarakat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih diharapkan untuk menyalurkan hak pilihnya, sedangkan yang belum terdaftar untuk segera melapor ke RT atau RW setempat.
Selanjutnya Kasrem 081/DSJ, Letkol Inf. Imam Rustiyo beserta Dandim se – wilayah Korem 081/DSJ, Bupati Trenggalek, Muspida dan Camat se – Kabupaten Trenggalek berkenan meninjau pelaksanaan Kegiatan Bhakti TNI Renovasi 1.000 RTLH di Kelurahan Tamanan.
(Sumber: Humas Trenggalek)

Catatan CahNdeso: Terbetik berita dari mulut ke mulut, bahwa beberapa kelompok masyarakat ada yang menolak bantuan renovasi RTLH ini. Alasannya, penm
gelolaannya tidak transparan, artinya jika dana Rp.5 juta yang dialokasikan, mungkin hanya 75% saja yang diberikan. Kata mereka, semua penanganan pembangunan (renovasi) ditangani langsung oleh Tim, sedang pemilik rumah tidak diikut sertakan.

Menurut saya, perlu dikaji yang bijak. Menolak adalah hak kita. Namun, yang menolak itu apakah yang menerima bantuan renovasi atau hanya mereka yang usil??? Sebaiknya, terima sajalaaaa...ah. Kan mending, dari pada tidur di rumah yang tidak layak huni???
Dan, pada yang usil-usil, saya salut, namun alangkah indah dan bertanggung jawabnya apabila "somasi" anda disertai dengan bukti-bukti yang akurat!!! Okay, sobat yang "usil-usil", selamat berjuang dan tetaplah konsisten pada komitmen Anda : Alangkah Damainya Negeri yang tanpa korupsi.
Wallahu 'alam...........

Read more »

UASBN SD/MI 2009 BERAKHIR

(Dra. Hj. Eko Yunianti, MM., berkerudung, Kabid TK/SD Diknas Trenggalek)



Rabu, 13 April 2009 UASBN SD/MI di seluruh Indonesia berakhir. Pelaksanaan kegiatan ini di Kabupaten Trenggalek sejak Senin (11/04) hingga Rabu (13/04) berlangsung lancar, aman dan tertib. Lembaga SD/MI yang menyelenggarakan sebanyak 540, dengan rincian: 426 SD Negeri, 5 SD Swasta, 2 MI Negeri dan 107 MI Swasta. Dengan jumlah peserta keseluruhan 11.312 siswa terdiri dari SD Negeri 9.500 siswa, SD Swasta 81 siswa, MI Negeri 46 siswa dan MI Swasta 1.685 siswa. Pengawas ujian yang dikerahkan sebanyak 1.640 orang dengan sistem pertukaran murni antar SD/MI di wilayah kecamatan masing-masing. Khusus SD yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kota Trenggalek diperbantukan satu personil POLRI. “Bantuan personil keamanan dari Polres Trenggalek untuk tiap sekolah di wilayah Kecamatan Trenggalek, bertujuan meningkatkan stabilitas keamanan dan kelancaran saja, mengantisipasi jangan sampai terjadi kerawanan yang menghambat pelaksanaan UASBN”, demikian Dra. Eko Yunianti, MM. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek menjelaskan.
Pengawas ujian yang ditempatkan di masing-masing sekolah tidak sama, tergantung pada jumlah kebutuhan amplop soal, jadi bukan melihat dari jumlah siswa. Misalnya, untuk SDN Islam Jombok Pule yang pesertanya hanya 4 siswa, pengawasnya ada 2 orang karena hanya membutuhkan soal ujian 1 amplop kecil, sementara SDN 4 Bendorejo pesertanya 20 siswa, pengawasnya juga hanya 2 orang, karena amplop soal yang dibutuhkan hanya 1 amplop besar.
Menurut Dra.Eko Yunianti, MM, upaya mempersiapkan siswa agar mampu mencapai nilai kelulusan yang diwajibkan sudah di lakukan oleh tiap sekolah jauh sebelum UASBN dilaksanakan, mulai dari proses KBM, penyesuaian kurikulum, dan terutama pembinaan hingga pengayaan terhadap siswa kelas VI. Standar nilai kelulusan masing-masing sekolah tidak sama, karena berdasarkan nilai minimal satuan pendidikan yang ditetapkan sekolah tersebut. “Yang pasti, standar nilai kelulusan siswa di wilayah Kota lebih tinggi dibanding dengan SD/MI yang terletak di pedalaman. Dengan catatan, siswa yang dinyatakan lulus harus tidak mengkoleksi nilai 3 untuk tiga satuan pendidikan yang dicantumkan dalam buku rapornya, yakni hasil ujian sekolah itu. Dan Insyaallah prestasi UASBN SD/MI tahun ini nilai reratanya akan lebih meningkat dibanding tahun lalu.” kata Ibu Dra. Eko Yunianti, MM.

CahNdeso menatap langit biru di siang bolong, tiada awan, tiada mega, namun kucari-cari, jelalatan mengharapkan adanya bintang yang bertaburan. Tidak adaaaaa...! tidak kelihatan, Jack !!!
Aku kembali menatap rumput di bumi Pertiwi tempatku berpijak. Oh....WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN, sudah dicanangkan oleh pemerintah, bahkan kini dukungan dana untuk suksesnya program mencerdaskan Bangsa ini sudah mencapai 20% dari APBN. berapa trilyun kah itu??? Tapi adakah WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASA 9 TAHUN membuahkan hasil yang sesuai dengan kumandangnya slogan WAJIB BELAJAR itu sendiri???

Masih sangat banyak anak usia 9 - 15 tahun yang ternyata belum mampu menuntaskan sekolah sampai tataran SMP. Lihatlah, berapa anak yang terpaksa atau mungkin dengan sukarela berkeliaran pada saat jam-jam di mana mereka seharusnya berada ruang kelas, namun justru terlihat di jalanan, di sawah, di perkampungan, di halte bis, terminal atau di peron dan gerbong kereta api. Program Wajib Belajar tanpa diikuti dengan ketegasan pelaksanaan di lapangan, tentunya hanya akan menghampur-hamburkan duit negara dan memperbesar peluang bagi oknum yang suka sekali menggerogoti dana BOS !!!

Andaikata, pemerintah mengeluarkan aturan dengan sanksi yang keras dan tanpa pandang bulu, pidanakan mereka (orang tua) yang memperkuda anaknya untuk mencari tambahan biaya hidup, dan hukum dengan disiplin yang keras bagi anak yang tidak mau bersekolah. Aku yakin, dalam sembilan tahun ke depan, negeri ini tidak lagi direcoki oleh ABG yang hanya mengandalkan kerasnya dengkul, kencangnya otot bahu. Dan 18 tahun ke depan, negeri ini akan mimiliki generasi yang berpendidikan minimal setara sekolah menengah atas.

Ah......itukan, hayalanku......maaf yaaaa....!!!

Read more »

DPRD TRENGGALEK PANGGIL PENERIMA P2SEM

Komisi D DPRD Trenggalek telah memanggil pihak sekolah yang ditengarai menerima dana P2SEM (Penanganan Program Sosial Ekonomi Masyarakat) untuk dikonfirmasi. Dalam sidang dengar pendapat yang terjadi Rabu (13/05) tersebut, juga dihadirkan Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek, Drs. Abu Mansyur, Sekretaris Dinas Pendidikan (yang juga mantan Kabid SMP/SM) Drs. Ahmadi, MM., dan Drs. Suwatno, Kabid SMP/SM. Sekolah penerima dana P2SEM yang hadir sebanyak 12 lembaga (semuanya swasta), yakni 2 MTs, 5 SMP dan 5 SMK, mengakui dan membenarkan bahwa mereka sudah menerima bantuan berupa peralatan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang diberikan melalui petugas yang datang langsung ke sekolah mereka tanpa melalui Dinas Pendidikan Trenggalek. Prosedur penerimaan sangat simple, sekolah hanya menandatangani proposal dan beberapa formulir yang dibawa petugas tersebut dengan diketahui oleh Kepala Desa setempat. Bantuan yang diterima sekolah berupa 7 unit komputer Pentium 4 dilengkapi masing-masing dengan 1 unit printer, 1 unit stavolt dan 1 buah meja computer, dengan total harga senilai Rp.100 juta. Akan tetapi yang menerima lengkap hanya 3 sekolah yakni SMP Islam Pule, MTs GUPPI Dongko, dan SMP Islam Panggul. Sembilan sekolah lainnya (SMP Sore Pule, SMP PGRI Pule, SMP Muhammadiyah Pule, MTs Nurul Huda Pule, SMK Bina Putera Trenggalek, SMK Sinar Bhakti Trenggalek, SMK Qomarul Hidayah 2 Tugu, SMK PGRI 2 Panggul, dan SMK Ir. Sutami Panggul) hanya menerima 7 unit komputer pentium 4 plus 1 unit printer Canon Pixma iP1980.
Spesifikasi komputer yang diterima sekolah semuanya adalah Pentium 4-1. 8GHz,Dual Core, memory DDR 512MB, HD 80GB, monitor 15”, standart optical mouse dinilai seharga Rp.11,5 juta. Sedangkan printer Canon Pixma iP1980 setiap unit seharga Rp. 1 juta, meja komputer 7 buah dihargai Rp.6.375.000,- dan per-satu unit stavolt Rp.850 ribu. Data harga tersebut jelas tercantum dalam HPS proposal yang dilengkapi formulir ucapan terima kasih sekolah.
Komisi D menilai, menilik dari spek peralatannya, bantuan dana P2SEM yang diterima sekolah tersebut harganya masimal berkisar Rp.65 juta hingga Rp.70 juta. Namun Hamzah Abdillah Koordinator LSM Jack Centre Wilayah ex-Karesidenan Kediri menandaskan bahwa komputer dengan spesifikasi seperti itu di pasaran dijual Rp.4,5 juta per-unit. Oleh karena itu, tim analis Jack Centre memastikan dana yang dikucurkan oleh BAPEMAS Provinsi Jawa Timur tersebut telah dipermak oleh oknum yang menjadi kurirnya.
Drs. Abu Mansyur Kepala Dinas Pendidilan Trenggalek, mengaku tidak mengetahui hal ihwal bantuan yang telah diterima oleh sekolah swasta ini. Sementara Drs. Ahmadi, MM. Sekretaris Dinas Pendidikan, yang ketika dana P2SEM cair masih menjabat Kabid SMP/SM, menegaskan bahwa Dinas Pendidikan sama sekali tidak pernah dilapori adanya kucuran bantuan dengan total seluruhnya mencapai Rp.1,2 M untuk 12 lembaga sekolah swasta. “Kami baru tahu setelah baca Koran dan memperoleh konfirmasi dari sekolah yang menerima. Sementara pihak manajemen sekolah mengira, bantuan turun langsung pada mereka tanpa melalui kami adalah dalam rangka efesiensi dan efektifitas program itu, dengan mempersingkat jalur birokrasi” katanya sambil tersenyum.
Dalam kesempatan terpisah, Sugeng Widodo Kepala BAPEMMAS Trenggalek, mengulangi pernyataan bahwa pihaknya tidak mengetahui banyak tentang kucuran dana itu ke sekolah-sekolah dimaksud. Selanjutnya Sugeng menginformasikan, untuk tahun ini hanya ada 20 buah proposal P2SEM yang sudah ada di meja kerjanya. Tahun lalu, proposal semacam ini jumlahnya lebih dari 100 yang masuk ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMMAS) Trenggalek. Berkurangnya antusiasisme masyarakat diduga karena ternyata program ini bermasalah dan mulai diselidiki kejaksaan.
“P2SEM kembali direncanakan. Mungkin mekanismenya sama seperti tahun lalu, yaitu dari pemohon proposal pengajuan bantuan diajukan langsung kepada anggota DPRD propinsi” ujarnya sambil menambahkan bila proposal tersebut, rencananya akan diteruskan ke BAPEMMAS propinsi dalam waktu dekat. Sementara itu, ada berita bahwa seorang staf Sekwan DPRD Propinsi Jawa Timur telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kasus dugaan penyalahagunaan dana P2SEM.

CahNdeso berangan, "seorang staf Sekwan DPRD Propinsi Jawa Timur ditangkap Kejaksaan???" Lantas mungkinkah dana milyaran hanya dikorup oleh seorang staf sekretaris??? Ataukah pihak Kejaksaan Tinggi hanya berani pada seorang staf Sekwan belaka??? woooo alaaaaah........

Read more »

UASBN SD/MI 2009 BERAKHIR

Rabu, 13 April 2009 hari ini UASBN SD/MI di seluruh Indonesia berakhir. Pelaksanaan kegiatan ini di Kabupaten Trenggalek sejak Senin (11/04) hingga Rabu (13/04) berlangsung lancar, aman dan tertib. Lembaga SD/MI yang menyelenggarakan sebanyak 540, dengan rincian: 426 SD Negeri, 5 SD Swasta, 2 MI Negeri dan 107 MI Swasta. Dengan jumlah peserta keseluruhan 11.312 siswa terdiri dari SD Negeri 9.500 siswa, SD Swasta 81 siswa, MI Negeri 46 siswa dan MI Swasta 1.685 siswa. Pengawas ujian yang dikerahkan sebanyak 1.640 orang dengan sistem pertukaran murni antar SD/MI di wilayah kecamatan masing-masing. Khusus SD yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kota Trenggalek diperbantukan satu personil POLRI. “Bantuan personil keamanan dari Polres Trenggalek untuk tiap sekolah di wilayah Kecamatan Trenggalek, bertujuan meningkatkan stabilitas keamanan dan kelancaran saja, mengantisipasi jangan sampai terjadi kerawanan yang menghambat pelaksanaan UASBN”, demikian Dra. Eko Yunianti, MM. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek menjelaskan.
Pengawas ujian yang ditempatkan di masing-masing sekolah tidak sama, tergantung pada jumlah kebutuhan amplop soal, jadi bukan melihat dari jumlah siswa. Misalnya, untuk SDN Islam Jombok Pule yang pesertanya hanya 4 siswa, pengawasnya ada 2 orang karena hanya membutuhkan soal ujian 1 amplop kecil, sementara SDN 4 Bendorejo pesertanya 20 siswa, pengawasnya juga hanya 2 orang, karena amplop soal yang dibutuhkan hanya 1 amplop besar.
Menurut Dra.Eko Yunianti, MM, upaya mempersiapkan siswa agar mampu mencapai nilai kelulusan yang diwajibkan sudah di lakukan oleh tiap sekolah jauh sebelum UASBN dilaksanakan, mulai dari proses KBM, penyesuaian kurikulum, dan terutama pembinaan hingga pengayaan terhadap siswa kelas VI. Standar nilai kelulusan masing-masing sekolah tidak sama, karena berdasarkan nilai minimal satuan pendidikan yang ditetapkan sekolah tersebut. “Yang pasti, standar nilai kelulusan siswa di wilayah Kota lebih tinggi dibanding dengan SD/MI yang terletak di pedalaman. Dengan catatan, siswa yang dinyatakan lulus harus tidak mengkoleksi nilai 3 untuk tiga satuan pendidikan yang dicantumkan dalam buku rapornya, yakni hasil ujian sekolah itu. Dan Insyaallah prestasi UASBN SD/MI tahun ini nilai reratanya akan lebih meningkat dibanding tahun lalu.” kata Ibu Dra. Eko Yunianti, MM.

CahNdeso, menerawang ke langit mencari bintang disiang bolong. Oh, tidak terlihat!!!
Saya kembali menatap bumi tempat berpijak, merenungi program WAJAR DIKDAS 9 Tahun yang dicanangkan Pemerintah kita. menurut saya, ini bukan program WAJIB BELAJAR pendidikan dasar sembilan tahun, melainkan semacam bujukan/rayuan agar masyarakat menyekolahkan anak-anaknya hingga tataran SMP/MTs. Seharusnya, dengan dana 20% dari APBN, Pemerintah menegaskan kewajiban belajar pendidikan dasar 9 tahun itu dengan peraturan yang keras disertai sanksi yang diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Masih banyak, anak-anak di daerah pesisir, pedesaan dan pegunungan, yang berusia antara 9 hingga 15 tahun, yang tidak bersekolah. orang tua mereka enggan menyekolahkan anaknya karena berbagai faktor, terutama oleh deraan kemiskinan yang memaksa mereka menyuruh anak-anak itu membantu kerja mereka, membantu mencari tambahan pemasukan demi perut dan kebutuhan keluarga.

Dengan 20% dana APBN, Pemerintah pasti bisa memaksa mereka (anak-anak dan orang tuanya) untuk mengikuti pendidikan hingga tamat SMP/MTs, tanpa membebani mereka dengan biaya sama sekali.

Read more »