Brimob Kirimkan Sinyal Penolakan Pencopotan Kapolri

Tolak Rekomendasi dari Tim Delapan

Jakarta - Besok Senin (16/11) hasil final verifikasi tim pencari fakta kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah (Tim Delapan) akan dibawa ke meja presiden. Salah satu poinnya adalah rekomendasi pergantian pimpinan kepolisian dan kejaksaan. Tapi, Korps Brigade Mobil (Brimob), tampaknya, tak rela kasus Bibit dan Chandra harus berujung kepada pergantian TB1 (sebutan Kapolri, Red).

Kemarin (14/11) korps baret biru itu mengirimkan sinyal penolakan pencopotan Kapolri dalam acara ulang tahunnya ke-64 di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Korps tertua di kepolisian itu menghelat upacara dan gelar pasukan dengan inspektur upacara Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Brimob menurunkan satu kompi provos, detasemen I gegana, detasemen IV pelopor, satu kompi Brimob, satu kompi motor Brimob, dan satu kompi PNS Brimob. Hadir dalam perayaan itu Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara, Irwasum Komjen Pol Jusuf Manggabarani, Kepala BIN Jenderal (pur) Sutanto dan jajaran petinggi Polri yang lain.

Yang mencolok, sebuah spanduk berupa dukungan kepada Kapolri dipasang di tengah-tengah gedung utama markas. Spanduk bertulisan ''Kami anggota Korps Brimob Polri. Bangga menjadi anak buah jenderal'' itu dilengkapi dengan foto Kapolri mengenakan seragam Brimob warna biru.

Kepada wartawan, Kepala Korps Brimob Irjen Pol Imam Sudjarwo menegaskan bahwa Brimob mendukung penegakan hukum secara adil dan tuntas pada kasus Bibit dan Chandra. Bagi alumnus Akpol 1980 itu, siapa pun yang bersalah harus diproses hukum.

''Saya ingin sampaikan bahwa negara kita negara hukum. Supremasi hukum harus kita tegakkan, tidak boleh ada hukum jalanan. Hukum tidak boleh goyah. Jangan hanya karena tekanan proses hukum mundur,'' tegasnya. Mantan Kapolda Bangka Belitung itu menilai, seluruh proses hukum yang dilakukan polisi dalam kasus itu sudah tepat.

Menurut jenderal dua bintang yang pernah menjadi Kapolres Banyuwangi (1999) itu, semua warga negara sama di muka hukum. ''Nggak itu tukang becak, tukang sayur, KPK, jaksa, semuanya sama. Kita bukan malaikat yang tidak punya kesalahan. Siapa pun yang salah harus diproses hukum. Asas kita praduga tidak bersalah. Jadi, kalau sekarang diperiksa, belum tentu bersalah,'' katanya.

Apakah itu berarti Brimob siap mengawal prosesnya? Ditanya wartawan seperti itu, Imam menjawab tegas. ''Kami tidak akan pernah mundur. Proses hukum harus berjalan,'' katanya lantang.

Brimob adalah pasukan paling elite di Polri. Jika digerakkan, kekuatan Brimob di seluruh Indonesia mencapai 33.345 personel. Kemampuan mereka juga jauh di atas rata-rata anggota polisi biasa. Misalnya, kemampuan operasi tempur, SAR, penjinak bom, kimia biologi, radioaktif, dan operasi khusus. Mayoritas anggota Detasemen Khusus 88 Mabes Polri juga diambil dari Korps Brimob.

Dalam acara itu, Kapolri Bambang Hendarso Danuri lebih banyak ''curhat''. Dalam sambutannya, Bambang meminta seluruh anggota Brimob tegar dan tidak terpengaruh pemberitaan media yang cenderung menyudutkan polisi. ''Harus terus bangga, harus tetap profesional,'' ujar Kapolri di depan podium.

Mantan Kabareskrim itu juga secara terang-terangan mengakui bahwa Polri sedang mengalami tekanan berat karena opini yang berkembang di masyarakat. ''Selama 64 tahun penegakan Polri dalam menjaga dan mempertahankan bangsa Indonesia telah banyak prestasi yang membanggakan, tapi seolah-olah tertutup karena hal itu,'' katanya.

Menurut Kapolri, hujatan masyarakat adalah wujud cinta mereka kepada institusi polisi. ''Kita sedang beranjak membangun Polri untuk kepercayaan masyarakat. Tapi, kita terus berada di garda terdepan juga penegakan hukum yang teguh dan profesional,'' katanya, disambut tepukan tangan tamu undangan.

Bambang lalu membacakan semacam janji setia yang ditirukan pasukan upacara. ''Tribarata telah terpatri pada insan Bhayangkara yang menyelusup dalam tulang belulang tubuhku. Menandai setiap derap langkah dan tarikan napasku yang berdiri tegak dan kukuh tidak lekang, napas tak hancur karena hantaman ombak,'' tegasnya.

Kapolri melanjutkan, ''Wahai alam semesta, bintang, bulan, mentari, dan angin, yang memberi napas kehidupan umat manusia. Dengarkanlah tekadku yang lahir dari insan Bhayangkari sejati untuk tetap tegar jaga diri, martabat, dan kehormatan demi Polri yang kami cintai dan banggakan.''

Dalam janji itu, ada juga pesan bahwa polisi tak takut celaan. ''Aku bangga menjadi Bhayangkara negara. Aku menjiwai apa yang terpatri pada tribatra dan catur prasetya tak akan mundur sejengkal pun untuk meninggalkan rumahku meski harus berkorban diri,'' ujar Kapolri ditirukan pasukan.

Acara kemarin juga dimeriahkan pentas tari-tari tradisional, demo membuat tenda cepat, dan acara bagi-bagi motor untuk anggota Brimob. Ada 40 motor yang diundi. Dananya berasal dari Kapolri dan perwira tinggi (pati) Mabes Polri. Artis Paramitha Rusadi juga diboyong untuk menemani anggota Brimob bernyanyi.

Beberapa purnawirawan Polri menilai, acara itu kurang pas pada saat citra Polri sedang disorot masyarakat. ''Saya melihat ada yang mencari perhatian atasan,'' kata mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Farouk Muhammad.

Menurut Farouk, kebanggaan menjadi anggota Polri bukan berdasar kepada perseorangan, tapi kepada korps. ''Kehormatan Polri adalah kehormatan institusi,'' kata purnawirawan irjen yang pernah menggegerkan Polri karena meminta mahasiswa PTIK membuat tulisan tentang korupsi di internal polisi itu.

Lebih baik, kata mantan Kapolda NTB itu, polisi melakukan evaluasi internal dulu. ''Daripada show of force yang bisa ditafsirkan keliru oleh publik,'' katanya.

Kombespol (pur) Bambang Widodo Umar juga menilai, polisi tidak boleh terjebak pada figur. ''Memang wajib hukumnya hormat kepada atasan. Tapi, juga harus ingat bahwa polisi itu abdi masyarakat. Mereka digaji oleh pajak rakyat. Itu berarti harus patuh juga kepada norma hukum di masyarakat,'' katanya.

Pengajar PTIK itu menilai, dukung-mendukung di internal polisi selalu ada di setiap zaman. ''Tapi, tak perlu dinyatakan secara terbuka dan terang-terangan seperti itu,'' katanya. Sumber Jawa Pos di lingkungan Mabes Polri menyebutkan, sejumlah perwira menengah mengaku sangat dilematis dalam kasus Bibit dan Chandra. Ada yang mendukung proses hukum sampai sidang, namun ada juga yang ragu.

''Sekarang ini bahkan kita mendengar akan ada investigasi internal propam (profesi dan pengamanan) untuk mengusut kubu-kubu itu," katanya.

Sumber itu menyebutkan sejumlah nama jenderal bintang satu dan bintang dua yang dikabarkan berada di kubu penghentian penyidikan Bibit dan Chandra. ''Kami yakin, jika ketahuan, pasti dikotak nonjob,'' katanya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Nanan Sukarna membantah informasi itu. ''Polri solid seribu persen,'' tegas Nanan. Mantan Kapolda Sumatera Utara itu juga menampik kabar ada investigasi internal oleh propam. ''Lho, diselidiki buat apa?'' katanya.

Tuntut Terbuka

Harapan publik terhadap tim pencari fakta kasus Bibit S. Riyan­to dan Chandra M. Hamzah atau yang dikenal dengan Tim Delapan cukup besar. Bukan hanya untuk kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, melainkan juga kelanjutan kasus Bank Century.

Sejumlah kalangan mendesak Tim Delapan yang diketuai Adnan Buyung Nasution menyampaikan rekomendasi kepada publik. ''Laporan Tim Delapan diserahkan kepada presiden. Tapi, setelah itu tanpa ada yang disembunyikan isinya wajib langsung disampaikan ke publik,'' tegas Usman Hamid, koordinator Kontras, di Jakarta kemarin (14/11).

Penyampaian itu, menurut Usman, merupakan hal yang penting. Sebab, publik bisa menilai hasil kerja Tim Delapan selama hampir dua pekan. ''Apa sekadar kasus Bi­bit dan Chandra atau mampu mem­berikan fondasi awal yang penting pengusutan kasus Masaro dan Century,'' urai dia. Selain itu, dengan disampaikan secara terbuka, publik bisa mengawal proses hukum yang adil dan bertanggung jawab.

Ungkapan senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Dia mengatakan, penyampaian kepada publik akan menjamin tindak lanjut rekomendasi oleh Presiden SBY. ''Dari situ bisa dinilai apakah presiden serius atau tidak dalam kasus ini,'' katanya.

Jika tidak ditindaklanjuti, kata dia, berarti sudah ada pelecehan terhadap Tim Delapan. ''Itu akan mengulang kejadian Tim Delapan yang akan mundur karena Anggodo dibebaskan, padahal rekomendasinya sudah disampaikan,'' terang Neta.

Terkait kasus Chandra dan Bibit, IPW mempersilakan kelanjutannya jika memang ada alat bukti yang kuat. Namun, jika tak terbukti, pihaknya meminta Chandra dan Bibit untuk menggugat balik. Misalnya, dengan alasan pencemaran nama baik dan gugatan ganti rugi. ''Polri harus bertanggung jawab,'' tegasnya.

Posted in: Politik