20.09
Lina CahNdeso
Haryadi, Kepala UP3TKI Jatim
Bagi para pemuda dan pemudi, atau bahkan mereka yang berusia kurang dari 40 tahun, tidak perlu khawatir untuk mencari kerja. Pemerintah dalam dekade ini, sudah mempersiapkan berbagai langkah strategis dan kebijakan, demi mengurangi angka pengangguran di negeri ini.
Propinsi Jawa Timur bertekad akan memperbanyak pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) formal bakal, dan menekan pengiriman TKI informal. Unit Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UP3 TKI) Jawa Timur mematok target 70 persen dari 60.000 TKI masuk jalur formal.
Kepala UP3 TKI Jatim, Hariyadi Budihardjo, Kamis (29.04) mengatakan, bahwa permintaan TKI dari luar negeri tidak pernah surut. Meski beberapa negara tujuan TKI sedang dihempas badai krisis ekonomi.
“Memang, pengiriman TKI ke beberapa negara penempatan sempat terhenti saat terjadi krisis keuangan pada awal 2009. Tetapi, permintaan selanjutnya dari negara lain tetap jalan. Permintaan terbesar masih dari Hongkong, Taiwan dan Malaysia,” kata Hariyadi.
Pada tahun 2009, lanjut Hariyadi, Jatim mengirimkan 46.418 TKI ke berbagai negara, rinciannya 14.825 TKI ke sektor formal dan 31.593 TKI ke sektor informal.
“Profesi penata laksana rumah tangga (PLRT) menempati paling besar. Sisanya, bekerja sebagai pengasuh dan perawat, tenaga mekanik dan operator, serta perkebunan. Adapun komposisinya, 70 persen bekerja di sektor informal dan 30 persen bekerja di sektor formal. Kita akan berusaha keras agar komposisi itu tahun ini terbaik, 70 persen TKI formal dan 30 persen TKI informal,” ucap Hariyadi.
Perkebunan dan Konstruksi
Hariyadi menambahkan, pada tahun 2010 ini, alokasi TKI sektor formal akan lebih diperbesar. Misalnya di bidang perkebunan, konstruksi, dan industri elektronika.
“Kita fokus ke wilayah Asia Pasifik, tidak ke Timur Tengah. Wilayah yang menjadi target utama masih Malaysia dan Taiwan. Permintaan tenaga perawat orang jompo dan perawat rumah sakit ke Jepang juga tinggi,” ujarnya.
Data 46.418 TKI itu, kata Hariyadi, tidak termasuk TKI ilegal yang diprediksi jumlahnya jauh lebih besar. Upaya menekan keberangkatan TKI ilegal melalui Program Menuju Zero TKI Ilegal dan Bermasalah terus dilakukan dengan sosialisasi ke seluruh stakeholders., terutama di daerah kantong-kantong TKI, seperti Kabupaten Sumenep, Sampang, Tulungagung, dan Trenggalek. "Keberhasilan sosialisasi saat ini mungkin belum terasa, tetapi jangka pada panjang akan terlihat,” jelasnya.
Pembekalan Purna TKI
Sebelumnya Peneliti Utama Senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia (BI), Abdul Aziz menyampakan, bahwa pengiriman TKI idealnya disertai dengan pemberdayaan purna kerja. Dengan pemberdayaan purna TKI, diharapkan setibanya di tanah air mereka bisa berwiraswasta.
Ia katakan, TKI merupakan penyumbang devisa paling besar. Data BI tahun 2008, remitansi TKI seluruh Indonesia mencapai Rp 5,5 trilyun. Sedangkan kontribusi TKI Jatim Rp 3,15 trilyun. Angka ini terus bertambah pada 2009.
Data remitansi TKI tersebut merupakan data yang melalui jalur resmi perbankan. Sisanya, aliran uang masuk melalui jalur informal (titip teman dan tetangga) juga tak kalah besar.
Perbankan, lanjut Aziz, harusnya juga men-support penuh terhadap TKI. Sayangnya pula, masih sedikit bank yang kurang aware memberi kredit TKI. “Seyogyanya jangan hanya mengambil remitansinya saja. Tetapi, mereka perlu dibantu dengan kredit bunga lunak, di antaranya men-suppport PPTKIS mulai pra-penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan,” tandas Azis. (sumber: BNP2tki)
Kepala UP3 TKI Jatim, Hariyadi Budihardjo, Kamis (29.04) mengatakan, bahwa permintaan TKI dari luar negeri tidak pernah surut. Meski beberapa negara tujuan TKI sedang dihempas badai krisis ekonomi.
“Memang, pengiriman TKI ke beberapa negara penempatan sempat terhenti saat terjadi krisis keuangan pada awal 2009. Tetapi, permintaan selanjutnya dari negara lain tetap jalan. Permintaan terbesar masih dari Hongkong, Taiwan dan Malaysia,” kata Hariyadi.
Pada tahun 2009, lanjut Hariyadi, Jatim mengirimkan 46.418 TKI ke berbagai negara, rinciannya 14.825 TKI ke sektor formal dan 31.593 TKI ke sektor informal.
“Profesi penata laksana rumah tangga (PLRT) menempati paling besar. Sisanya, bekerja sebagai pengasuh dan perawat, tenaga mekanik dan operator, serta perkebunan. Adapun komposisinya, 70 persen bekerja di sektor informal dan 30 persen bekerja di sektor formal. Kita akan berusaha keras agar komposisi itu tahun ini terbaik, 70 persen TKI formal dan 30 persen TKI informal,” ucap Hariyadi.
Perkebunan dan Konstruksi
Hariyadi menambahkan, pada tahun 2010 ini, alokasi TKI sektor formal akan lebih diperbesar. Misalnya di bidang perkebunan, konstruksi, dan industri elektronika.
“Kita fokus ke wilayah Asia Pasifik, tidak ke Timur Tengah. Wilayah yang menjadi target utama masih Malaysia dan Taiwan. Permintaan tenaga perawat orang jompo dan perawat rumah sakit ke Jepang juga tinggi,” ujarnya.
Data 46.418 TKI itu, kata Hariyadi, tidak termasuk TKI ilegal yang diprediksi jumlahnya jauh lebih besar. Upaya menekan keberangkatan TKI ilegal melalui Program Menuju Zero TKI Ilegal dan Bermasalah terus dilakukan dengan sosialisasi ke seluruh stakeholders., terutama di daerah kantong-kantong TKI, seperti Kabupaten Sumenep, Sampang, Tulungagung, dan Trenggalek. "Keberhasilan sosialisasi saat ini mungkin belum terasa, tetapi jangka pada panjang akan terlihat,” jelasnya.
Pembekalan Purna TKI
Sebelumnya Peneliti Utama Senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia (BI), Abdul Aziz menyampakan, bahwa pengiriman TKI idealnya disertai dengan pemberdayaan purna kerja. Dengan pemberdayaan purna TKI, diharapkan setibanya di tanah air mereka bisa berwiraswasta.
Ia katakan, TKI merupakan penyumbang devisa paling besar. Data BI tahun 2008, remitansi TKI seluruh Indonesia mencapai Rp 5,5 trilyun. Sedangkan kontribusi TKI Jatim Rp 3,15 trilyun. Angka ini terus bertambah pada 2009.
Data remitansi TKI tersebut merupakan data yang melalui jalur resmi perbankan. Sisanya, aliran uang masuk melalui jalur informal (titip teman dan tetangga) juga tak kalah besar.
Perbankan, lanjut Aziz, harusnya juga men-support penuh terhadap TKI. Sayangnya pula, masih sedikit bank yang kurang aware memberi kredit TKI. “Seyogyanya jangan hanya mengambil remitansinya saja. Tetapi, mereka perlu dibantu dengan kredit bunga lunak, di antaranya men-suppport PPTKIS mulai pra-penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan,” tandas Azis. (sumber: BNP2tki)
Posted in: 
![[Valid RSS]](valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")
0 Komentar:
Posting Komentar
"Bila Anda berkenan, dengan segala kerendahan hati, saya mohon, sudilah menuliskan komentar di sini; Bagi Anda yang berniat Copas konten blog, saya persilahkan, dan tolong link balik diikutkan. Terima kasih, Love and Peace".