Dewan "Baru" Juga Soroti Pasar Agrobis di Kampak

Trenggalek, Memo

Dewan periode 2009-2014 ternyata juga menyoroti pembangunan pasar Agrobis Kampak. Terutama menyangkut anggaran Rp. 600 juta muncul di APBD dan PAK, tahun 2008 dan 2009. “Seperti ini jelas tidak benar. Saya pikir ini tidak perlu dianggarkan kalau dari awal saja sudah salah. Jangan dikira kalau sudah dianggarkan kemudian bisa dicairkan, karena itu menyalahi aturan. BPK atau badan pemeriksa keuangan pasti juga menyalahkan,” ucap Agung Supriyono, anggota dewan dari PDI-P.

“Jadi sudah jelas, besarnya anggaran yang dikeluarkan pemkab untuk membiayainya terkesan proyek ini dipaksakan. Kalau pengerjaannya menyalahi aturan, justru masyarakat yang dirugikan. Karena itu saya harapkan segera ada solusi untuk menangani masalah ini, sehingga pasar juga segera bisa dimanfaatkan. Tidak hanya anggaran Rp 600 juta untuk pendampingan pasar Agrobis, yang sedianya untuk membayar pengurugan yang sudah dilaksanakan tahun lalu, dalam PAK kemarin juga ada pengajuan anggaran Rp 150 jutaan untuk kebutuhan kelistrikan di pasar tersebut,” harap Agung.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Trenggalek, Ekanto mengatakan, dari anggaran Rp 600 juta tersebut, direncanakan untuk pengembangan pembangunan pasar. Tidak untuk penambahan los pasar, tapi untuk perluasan areal parkir kendaraan. “Untuk pengurugan kami tidak mengajukan. Termasuk di PAK kemarin tidak dianggarkan. Untuk pengurugan ini dulu bukan bidang saya yang menangani,” ujar Ekanto.

Bulan lalu Bupati Trenggalek H. Soeharto mengatakan, memang ada yang salah dengan pengerjaan pengurugan pasar Agrobis.Namun pengurugan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Sebab, pemkab mengejar anggaran Rp 1,3 miliar dari pemerintah pusat untuk pembangunan pasar tersebut. “Yang penting pasar ini bermanfaat untuk masyarakat,dan tidak ada yang disalahi, atau tidak ada kerugian negara,” ujar H. Soeharto beberapa waktu lalu. (Haz)

Posted in: Legeslatif,PNS dan Birokrasi