Gus Dur Bingung Alasan Polri Tahan Bibit dan Chandra

detikcom - Sabtu, Oktober 31

Gus Dur Bingung Alasan Polri Tahan Bibit dan Chandra

Banyak pihak merasa bingung dengan alasan polisi menahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Begitu juga yang dirasakan Gus Dur.

"Terus terang saya bingung karena tuduhan Polri kepada mereka dulu terima sogokan sekarang penyalahgunaan kekuasaan," kata mantan Presiden bernama lengkap Abdurrahman Wahid ini saat berkunjung ke kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/10/2009).

Gus Dur mengatakan, penyalahgunaan yang disangkakan polisi memiliki tafsiran yang sangat luat. Polisi, kata dia, bisa membuat tafsiran apa pun sesuai keinginannya.

Namun Gus Dur mengaku tidak mengetahui apakah ada motif lain dari penahanan Bibit dan Chandra tersebut. "Nggak tahu juga, saya nggak ngikutin penahanan," lanjutnya.

Bibit dan Chandra resmi ditahan Kamis 29 Oktober 2009. Mereka disangkakan melakukan pemerasan terhadap buron KPK Anggoro Widjodjo. Saat ini KPK masih memproses kasus korupsi PT Masaro Radiokom dengan tersangka Anggoro.

Penahanan Bibit dan Chandra dinilai sejumlah kalangan berlebih-lebihan. Bibit dan Chandra pun panen dukungan. Staf khusus presiden bidang hukum, Denny Indrayana menilai bukti-bukti yang diajukan kepolisian menahan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah meragukan. Hal itu memicu pro kontra.

"Kalau melihat sampai sejauh ini, bukti yang dihadirkan tidak mengherankan kalau menimbulkan keraguan di hadapan publik," kata Denny.

Hal ini disampaikan dia dalam dialog bertajuk "Polemik Drama Penahanan Bibit dan Chandra" di Warung Daun, Jalan Pakubuwono Nomor 10, Jakarta, Sabtu (31/10/2009).

Denny melihat ada beberapa unsur yang hilang dalam kemajuan kasus Bibit dan Chandra. Bahkan akhir-akhir ini ada unsur baru.

"Pada saat SPDP itu penyuapan, percobaan penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang. Yang lucu pada saat tersangka yang muncul hanya penyalahgunaan wewenang sekarang ada pemerasan," ungkap Denny.

Posted in: Anti Korupsi