Reformasi TNI Lebih Akuntabel dan Transparan

Jakarta 06/9/2009: TNI bertekad terus melaksanakan reformasi sehingga dapat terwujud sosok TNI yang profesional. Pada era “keemasan” Orde Baru, dengan mantera “dwifungsi ABRI” berbagai aset bisnis TNI pernah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

Namun di era reformasi dengan cara tegas dinyatakan TNI tidak lagi boleh berbisnis. Dan itu dituangkan dalam UU No. 34/2004 tentang TNI. Pasal 76 ayat (1) yang menyebutkan : Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara dalam ayat (2) dinyatakan, Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

Keputusan ini awalnya diragukan untuk dapat dilaksanakan. Mengingat bisnis yang dilakukan TNI ini ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Bisnis yang berumula dari perhatian pimpinan TNI yang begitu prihatin melihat kehidupan prajurit bawahan. Negara pada saat itu masih jauh dari mampu memberikan penghasilan yang memadai untuk menutupi kebutuhan hidup minimal setiap prajurit.

Jenderal Endriatono Sutarto ketika masih menjabat Panglima TNI pernah berujar, pendapatan dari bisnis TNI digunakan antara lain untuk prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas, perumahan keluarga, dan beasiswa. Demikian pula Kiki Syahnakri, mantan Wakil KSAD, mengatakan lembaga bisnis yang dikelola TNI telah ikut membantu peningkatan kesejahteraan prajurit.

Setelah dilarang berbisnis, institusi TNI tidak mempunyai cara lain meningkatkan kesejahteraan prajurit. Namun TNI berharap agar peningkatan kesejahteraan prajurit dapat dipenuhi oleh negara dan menyediakan seluruh kebutuhan anggaran TNI. Persoalan di atas inilah yang merupakan alasan filosofis pimpinan TNI untuk bersedia membersihkan aroma bisnis dari lingkungan Markas Besar TNI .

Pengambil alihan bisnis TNI ini memang seolah dianak tirikan. Dengan menarik jauh ke belakang kesungguhan untuk melakukan penataan ini harusnya tidak diskriminatif. Soal yayasan bukan hanya yayasan milik TNI yang menjadi sasaran pembenahan. Karena departemen-departemen lama yang memiliki yayasan tidak juga terusik.

Untuk melepaskan TNI ini bisa lepas dari dunia bisnis tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun harus dilakukan secara berlahan-lahan. Menhan Juwono Sudarsono ketika itu mengatakan, pengambil-alihan bisnis TNI tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat meski prosesnya sudah dimulai dalam beberapa tahun terakhir ini.

Hal ini sudah sangat sulit dilakukan dan sudah lama dilakukan sejak tahun 1950-an karena negara tidak memberikan anggaran yang cukup kepada TNI. Dan boleh dikatakan anggaran TNI adalah yang paling kecil pada saat itu di negara-negara di kawasan Asia.

Namun berlahan-lahan TNI dengan terus melakukan reformasi untuk mewujudkan TNI yang profesional, efektif, efisien dan modern. Di bawah naungan departemen pertahanan TNI terus membaharui kinerja TNI baik masalah kesra prajurit dan sistim alat pertahanan.

Departemen pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Juwono Sudarsono terus bekerja keras. Terutama menjaga netralitas TNI dalam berpolitik. Dimana pada jaman Orde Baru peranan TNI sanga kuat dalam pemerintahan yang dikenal dengan dwi fungsi ABRI. Juwono menjelaskan, pada saat itu peranan TNI sangat diperlukan untuk memantapkan dan memungkinkan stabilitas yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang cepat di atas 6% setahun selama 30 tahun. Dan menjamin Golkar selalu menang di atas 60% tiap lima tahun.

Tapi waktu itu diperlukan sesuai dengan jamannya tanpa stabilitas politik. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Sehingga Indonesia PDB perkapitanya naik dari 250 dolar tahun 1966 menjadi hampir 1700 dolar pada tahun 1996. Dan itu suatu prestasi yang termasuk berhasil di seluruh dunia.

Dan yang kedua peranan departemen pertahanan adalah menertibkan pengadaan alutsista di Dephan, Mabes TNI mabes angkatan, supaya penggelembungan itu ditertibkan. Menhan mejelaskan, bahwa salah satu yang dilakukan sejak Januari 2004 adalah transparansi tentang bisnis TNI.

“Jadi ada tiga jalur, jalur bisnis, jalur koperasi, dan jalur yayasan. Tiga hal ini selama Orde Baru, berperan begitu kuat di dalam sistem politik dan ekonomi sehingga saling mengisi. Semua bisnis, koperasi dan yayasan memperkuat dominasi TNI dalam kehidupan politik. Sekarang dengan akuntabilitas dan transparansi masing-masing unsur kita kurangi, walaupun dalam jalur koperasi dan yayasan masih diperjuangkan dan dibenarkan adanya koperasi dan yayasan sepanjang malayani lingkungan terbatas. Tidak lagi menciptakan satuan-satuan pencipta laba seperti jaman dulu,” katanya Juwono.

“Kita coba mengurangi. Tapi saya harus mengakui di lapisan bawah. Termasuk di Dephan, Mabes angkatan masih terjadi tetapi skalanya tidak sebesar pada 2004. Rekanan masih ada, kadar pengembilan itu tidak sebesar dulu. Kitah usahakan di bawah 15-10 persen. Kalau dulu barang di atas 50-60 persen dibagi-bagi di atas sekarang kita utamakan pemerataan di bawah dan tidak terlalu mencolok. Tapi yang kita ajarkan minimum yang saya titipkan dalam Rapim TNI adalah bahwa pada perwira tinggi juga harus sepaham. Ia melihat penekanan kebocoran ini dalam kurun waktu empat setengah tahun terakhir sudah cukup menurun. Saya tidak tahu percis tergantung di bidang apa. Kalau dibidang pengadaan alutsista yang mahal, saya kira signifikan barang kali turun 50-60 persen berkurang,” katanya.

Dan yang ketiga adalah untuk mengembangkan kerjasama regional supaya para perwira TNI generasi baru lebih berwawasan baik regional dan global. Karena sebagai negara yang punya dampak tidak hanya regional tetapi global. Beliau ingin para perwira generasi baru ini punya wawasan yang luas bagaimana tempat Indonesia di ASEAN,Asia Pasifik maupun di seluruh dunia.

Sejak reformasi TNI 1997/1998, Dephan diharapkan bisa berperan bersama TNI bisa sebagai motor dan pelopor dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan benar. Karena di lembaga yang paling dominan secara politik yang paling kaya ekonomi pada jaman dulu dimulai itu, ingin menempatkan kembali tentara nasional betul-betul sebagai tentara rakyat, tentara perjuangan, tentara nasional, dan tentara profesional.”Kita harapkan demikian karena saya lihat, paling tidak sistem penjenjangan dari TNI termasuk sistem rotasi sudah mulai ditiru oleh teman-teman departemen lain,” katanya.

Dia juga menambahkan, dengan kombinasi sipil dan militer yang bagus di jajarannya. Dimana ada jabatan dan jenjang yang masih memerlukan pengetahuan teknis militer. Beberapa dirjen harus dari militer. Tapi beberapa eselon satu yang tidak memerlukan pengetahuan teknis militer menurut cabangan dan matra masing-masing masih bisa menempatkan orang-orang sipil. Kita menyerahkan kepada teman-teman di Dephan dan Mabes TNI untuk menjadi teladan saja. Bahwa dari lembaga dari TNI yang paling dominan paling sarat dengan korupsi dan KKN. Sekarang menjadi pelopor untuk lembaga dan poros yang penting dalam Indonesia baru. Dan ini, isyaallah ini menjadi teladan bagi teman-teman di sini. Termasuk di BUMN, LSM bahwa kalau mau memberdayakan kemampuan sipil harus ada kaderisasi, persiapan kaderisasi. Itu kuncinya. Karena kunci dari keberhasilan TNI dengan segala kekurangannya adalah penjenjangan kader.

Sekarang diprogram Menhan dan juga sebagai program di Menkeu. Di menkeu itu berkaitan dengan jumlah kategori numeranerasi. Ada 27 kategori, mulai dari menteri sampai dengan kategori terbawah. Tapi TNI sudah melaksanakan jenjang itu, sesuai dengan kepangkatan tingkat kesulitan kerja. Bedanya kita tidak punya uang lembur, adanya uang tempur.

Memperjuangkan Anggaran Untuk TNI
Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Juwono Sudharsono, hubungan departemen pertahanan dan Mabes TNI berlangsung dengan baik. Dan atas prestasi tersebut Menhan Juwono Sudharsono mendapatkan penghargaan dari presiden yakni bintang Yudhadharma Utama karena dinilai mampu menjalankan pengabdian yang sebaik-baiknya sebagai pembina lembaga pertahanan TNI.

Kepada Tokoh Indonesia, Juwono Sudharsono mengatakan, bahwa keberhasilan yang ia lakukan adalah atas amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004. Bahwa TNI itu harus di kelola secara akuntabel, transparan, dan demokratis. Dimana melalui departemen pertahanan pembiayaan dan penganggaran TNI tidak lagi didominasi apa yang dulu dimiliki oleh TNI. Termasuk bisnisnya, termasuk serba hadirnya serbakuatnya dimana-mana, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supaya diukur kembali peran TNI itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Demokrasi itu antara lain adalah tunduk kepada penganggaran melalui simpul-simpul Dephan, Depkeu, Bapenas. “Tapi sebenarnya jasa yang paling besar dari beliau sendiri. Karena sebagai mantan TNI beliau lebih malah demokratis dan lebih transparan dari pada saya,” kata Juwono Sudharsono.

Atas penghargaan tersebut Panglima TNI Djoko Santoso juga menilai bahwa Juwono Sudharsono sebagai menteri pertahanan sangat memahami aspirasi TNI dan bisa memeberikan motivasi, dorongan serta arahan agar TNI bisa menjalankan tugas pokoknya dengan sebaik-baiknya.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI tersebut Juwono Sudarsono hanya merendah. Menhan terus memperjuangkan adanya pertambahan anggaran. Dia selalu mengatakan dilingkungan TNI selama lima tahun terakhir dan mungkin lima tahun mendatang. Kemungkinan juga akan tetap mengalah pada perekonomian dan kesra. Karena begitu banyak masalah-masalah perekonomian yang besar yang harus diutamakan oleh pemerintah. Dan itu digariskan oleh Pak SBY sendiri. Jadi sebagian besar keberhasilan saya di situ adalah karena ada pesan dari Pak SBY sendiri sebagai mantan tentara. Untuk sementara mengalah kepada kepentingan ekonomi dan kesra. Berkat perkembangan terakhir ada tambahan Rp 7 triliun untuk tahun depan,” katanya.

Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan, belum sepenuhnya reformasi TNI tercapai sesuai yang diharapkan. Masih ada kendala dan hambatan yang dihadapi, utamanya dalam perubahan kultur prajurit TNI. Namun TNI bertekad terus melaksanakan reformasi sehingga dapat terwujud sosok TNI yang profesional. ► bti/bantu hotsan

Posted in: Bagi Pahlawan Kemerdekaan