Trenggalek : Demokrat Tolak Mobil Dinas

Trenggalek (prigibeach.com) - Sidang paripurna dalam rangka pengesahan R-APBN 2010 dan pandangan akhir (PA) Fraksi, kemarin, sekalipun berjalan lancar, namun terjadi aksi walk out (WO) anggota dewan dari partai Demokrat, Sugino Pudjosemito. Aksi tersebut dilakukan Sugino karena tidak setuju dengan kebijakan Badan Anggaran yang tetap meloloskan pembelian enam mobil untuk fraksi. Sugino Pudjosemito menilai pembelian enam mobil untuk fraksi masih belum tepat. "Belum saatnya bagi dewan untuk membeli mobil. Seharusnya, dana lebih diprioritaskan untuk kepentingan rakyat," katanya. Apalagi, sebanyak 41 anggota dewan juga baru menerima sepeda motor. Kendaraan roda dua itu dinilai sudah cukup untuk operasional dewan. Begitu juga dengan 4 mobil Kijang Innova untuk pimpinan dewan. Alasan kedua, lanjut Sugino, penganggaran pembelian mobil fraksi terkesan disembuyikan. Yakni dititipkan di pos anggaran pemerintahan Kabupaten Trenggalek. "Jika dimunculkan di pos dewan, maka anggaran dewan akan membengkak. Mereka takut disorot masyarakat," ucap pria yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara itu. Terakhir, rencana pembelian mobil fraksi tak sesuai dengan hati nuraninya. Sugino mengaku menolak untuk tanda tangan dalam laporan akhir Fraksi Demokrat. "Saya tak bisa membohongi hati nurani ini, juga tak mau membohongi rakyat," tegas dia. Aksi walk out yang dilakukanya sudah dipikirkan secara matang. Dia siap mengambil risiko, baik dari fraksi maupun Partai Demokrat. Kendati demikian Sugino menilai menyangkut 4 unit mobil Kijang Inova tak menjadi masalah. Kegiatan masing-masing komisi cukup padat. Sementara yang ada sekarang hanya dua unit. Itupun dinilai kurang layak. Sementara itu, Bupati Trenggalek Soeharto tak banyak berkomentar sehubungan pembelian mobil fraksi. Namun dia mengakui jika ada anggaran untuk pembelian mobil fraksi. Namun tak mengetahui jumlah pastinya. Hal berbeda ditunjukan Ahmad Djauzi Turseno. Anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, APBD 2010 berpihak ke rakyat. Indikasinya, tetap dianggarkan dana program jaring aspirasi masyarakat Rp 3 miliar. Selain itu juga ada program padat karya produktif sebesar Rp 10 miliar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Dana disalurkan ke kelompok masyarakat serta menyerap 9 ribu tenaga kerja," katanya.(hab)

Posted in: Legeslatif,Politik,Senandung Kawula Alit