Rekrutmen CPNS 2010 Masih Rawan KKN

Banyaknya lowongan tenaga kerja di lingkugan pemeritah tahun 2010, yakni penerimaan pendaftaran seleksi test CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), memberikan kesempatan bagi tenaga produktif yang saat ini masih belum memiliki pekerjaan tertap. Kendati jumlah lowogan yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja yang ada, namun paling tidak rekrutmen di lingkugan birokrasi ini telah membawa angin segar penuh harapan dan impian bagi para pencari kerja dan tenaga pengangguran.

Bagi rakyat jelata yang awam dalam sistem rekrutmen di lingkungan birokrasi, masih menggaung gema kolusi dan nepotisme. Sehigga upaya untuk meraih sukses dan lolos dalam ujian seleksi CPNS mereka lakukan dengan kebimbangan adanya ketidak-terbukaan. Walaupun gaung masih eksis dan lekatnya sistem KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam proses seleksi penerimaan CPNS, memang masih menyeruak sangat nyata, dengan tertatih-tatih mereka tetap saja melamar.

Dari pengamatan sekilas, proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 di seluruh daerah kabupaten/kota berpotensi terjadi banyak penyimpangan seperti dua tahun terakhir.  Hal ini disebabkan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemko) tetap diberi kewenangan yang luas untuk menjalin bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) di mana saja di Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) No. 30/2007 tentang pedoman  pelaksanaan pengadaan CPNS sampai saat ini belum dirubah. Perraturan Kepala BKN tersebut, sudah menjadi sumber permasalahan adanya penyimpangan dalam penerimaan CPNS 2009 lalu. Karena Peraturan ini memberikan kewenangan yang luas kepada bupati/walikota untuk menjalin kerjasama dengan PTN. Sehingga sulit untuk diawasi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BKN. Masih mending menjadikan Peraturan BKN no.22/2005, terbukti penerimaan CPNS tahun 2006/2007 tidak banyak menuai masalah.
 

Dalam seleksi CPNS 2009 lalu, banyak pemkab/pemkot yang bekerjasama dengan PTN hanya dalam hal pembuatan soal ujian sedang proses penilaian hasil ujian para peserta CPNS dilakukan sendiri oleh staf pemkab/pemkot. Walaupun pada hasil akhirnya masih juga melibatkan pihak PTN pembuat soal ujian, itupun sebatas untuk bukti penjamin keabsahan atau legalitas surat keputusan.
 

Beberapa anggota legeslatif di DPR sudah pernah merekomendasikan kepada BKN agar merevisi regulasi soal kerjasama dengan PTN yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN tentang penerimaan seleksi CPNS tersebut. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum melakukanya. Karena itu, untuk mengantisipasi terulangnya kembali kecurangan dalam seleksi CPNS 2010, ada baikya gubernur di seluruh Indonesia  bersikap tegas dan menjalin komunikasi intensif dengan pemkab/pemkot. Dengan kewenangannya sebagai perpanjangan pemerintah pusat, gubernur bisa melakukan kontrol dan koordinasi dengan pemkab/pemkot agar melaksanakan dengan transparan dan terhindar dari praktek KKN maupun percaloan yang dilakukan oleh oknum birokrat dan pejabat daerah. 

 

Masalah seleksi CPNS ini memang menjadi dilema tersendiri dalam otonomi daerah. Karena di satu kewenangan harus diberikan kepada daerah, namun di sisi lain, kerap muncul persoalan dan penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah. Sementara peraturan rekrutmen dan penyelenggaraan seleksi masih memberikan peluang untuk diperjual-belikan.

Kepentingan Bargaining

Proses rekrutmen CPNS pada tahun-tahun lalu masih membekas kesuramannya dalam benak para pencari kerja. Di beberapa kabupaten/kota bahkan ada yang belum terselesaikan dan tetap menjadi sengketa yang kabarnya juga terpaksa mengharuskan lembaga KPK untuk turun tangan. Terjadinya kendala dan problema di daerah-daerah, tidaklah terlepas dari upaya institusi birokrasi dan legeslasi yang masih dipenuhi oleh pribadi dari oknum birokrat dan legeslatif yang berusaha memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Dengan berbagai dalih yang senatiasa berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku di daerah, masing-masing pejabat dan kelompok partai politik, mencari pembenaran terhadap sikap dan kebijakan yang mereka putuskan. Padahal di balik semua perdebatan dan justifikasi itu, terselubung upaya untuk menaikkan nilai bargaining yang berujung pada pembagian hasil yang berimbang dan saling meguntungkan untuk pribadi. 

Masih jelas dalam ingatan, saat pertama kali reformasi dicetuskan dan otonomi daerah diproklamirkan tahun 1999, banyak sekali terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah. Berapa banyak anggota legelatif di daerah yang mendapatkan jatah kursi CPNS dan berapa pula pejabat birokrasi bisa meloloskan sanak-familinya. Ini adalah kenyataan, namun bagi masyarakat awam sangat sulit untuk membuktikannya. 

Peranan Wartawan dan LSM

Masyarakat awam pencari kerja yang berminat mengisi lowongan CPNS selama ini sangat resah, dan selalu merasa bahwa perjuangan mengikuti ujian seleksi hanya bermodal nasib baik. Bukan keahlian dan profesionalisme yang mereka punya yang jadi penentu, melainkan adanya terobosan-terobosan melalui jalur khusus. Rumor ini bukan sekedar rumor, bisa diselidiki dan dibuktikan, dengan syarat : manusia yang bertugas menyelidiki sungguh-sungguh berpegang teguh pada peraturan hukum dan perundang-undangan. Sebab, masyarakat sampai saat ini masih pesimistis akan hilangnya sindikat mafia hukum dan mafia kasus di daerah.

Ketidak percayaan generasi angkatan kerja pada kapabilitas dan transparansi para pejabat, membuat mereka mencari perlindungan pada komunitas yang mereka anggap memiliki kemampuan. Wartawan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), adalah tumpuan bagi rakyat jelata yang tak berdaya. Peranan wartawan sebagai "penyambung lidah" mereka dan fungsi LSM sebagai pengontrol kebijakan pemerintah, bagi generasi pencari keadilan memang beralasan. 

Kendati demikian, diharapkan kepada wartawan dan LSM, untuk selalu setia dan mentaati azas-azas yang mendasari eksistensi dan dinamika operasional mereka. Jangan biarkan karena kebutuhan yang instan dan sesaat, nilai-nilai dan martabat seorang wartawan atau anggota LSM ternodai. Karena yang demikian, akan menyebabkan generalisasi anggapan, bahwa seluruh komunitas ini memang demikian. 

Semoga wartawan dan anggota LSM di daerah-daerah mampu memberikan kontribusi terpuji ke haribaan Ibu Pertiwi melalui pengawalan dan pengawasan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun ini sehingga bisa berlangsung transparan dan penuh semangat pahlawan kemerdekaan. Agar para peserta test seleksi CPNS yang sungguh-sungguh berkualitas sajalah yang layak menduduki kursi pengabdi negara dan pengabdi masyarakat. Sementara kepada para oknum pejabat yang berwenang dalam rekrutmen, hendaknya mampu menahan diri, dan mengenalikan keangkara-murkaan. Jadilah pejabat yang sungguh-sungguh mengabdikan diri bagi masyarakat, bangsa dan negara, yang bertanggungjawab kepada Tuhan YME. 

==================== (kupersempahkan artikel ini untuk Karmiyati, isteriku tercinta dan anak-anakku. Tiada harta yang bisa abah wariskan, semoga blog ini dapat menjadi penghibur tatkala abah sudah tiada!)  ==========================================================

Untuk mempelajari contoh Materi Ujian CPNS dan pembahasanya silahkan klik link ini:  SOAL UJIAN CPNS

Artikel lain yang mungkin Anda suka :

• Rekrutmen CPNS 2010 di Trenggalek Terancam Batal   
• Aktivis LSM dan Wartawan Bukan Mafiyoso   
• Hentikan : Arogansi Oknum Terhadap Kaum Jurnalis
• Hati Nurani Seorang Jurnalist 
• Benarkah G-30S/PKI Itu Fakta Sejarah? (Bag. 1) 
• Benarkah G-30S/PKI Itu Fakta Sejarah? (Bag. 2) 
• Bakrie Award 2010 Ditolak Dua Nominatornya! 
• Pemerintah SBY: Prioritaskan Akselerasi Pengentasan Kemiskinan  
• Susahnya Meraih Mimpi Jadi PNS di Trenggalek!!!

Posted in: Artikel,Bagi Pahlawan Kemerdekaan,PNS dan Birokrasi,Tanggung Jawab dan Profesionalisme