Komisi III Soroti Proses Lelang Proyek Yang Amburadul

Mugianto, S.Pd. Wakil Ketua
Komisi III DPRD Trenggalek.

Proses lelang proyek hingga hasil pengumuman pemenang lelang proyek di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, banyak disoroti oleh masyarakat pelaku usaha kontraktor. Ketika pemenang lelang diumumkan, hampir 80% peserta lelang sudah gugur dalam tahap evaluasi teknis.

Dwipa Reza Wardhana, SH., Direktur CV Mahkota Trenggalek sangat mengeluhkan hasil verifikasi awal tersebut. "Membaca hasil evaluasi Panitia sungguh mengherankan, hampir semua kontraktor daerah ini gugur dievaluasi teknis, termasuk kontraktor senior banyak yang gugur. Padahal selama beberapa tahun lalu jarang sekali penawar pekerjaan dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan teknis", ujarnya, Kamis (21/7).

Beberapa kontraktor yang juga tidak lolos verifikasi mempertanyakan, apakah ada peraturan baru yg belum dipahami oleh rekanan. "Penjelasan teknis yang disampaikan oleh pihak Panitia dan BMP (Kantor Bina Marga dan Pengairan/Red) dan berbagai persyaratannya juga sudah diikuti semua peserta, kami ajukan penawaran sesuai petunjuk, tapi punya kami tetap gugur", kata salah seorang kontraktor senior dari Trenggalek yang tidak ingin disebutkan namanya.

Panitia Tidak Becus

Sementara itu, Komisi III DPRD Trenggalek secara khusus menyoroti amburadulnya proses lelang proyek yang diselenggarakan oleh Panitia bentukan Dinas Bina Marga dan Pengairan tersebut. Wakil Ketua Komisi III, Mugianto, menilai Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa memang tidak becus.

"Mereka tidak profesional dalam melakukan evaluasi dan menentukan pemenang tender. Ada beberapa kejanggalan, ini dibuktikan banyaknya sanggahan yang diajukan oleh rekanan, serta masih banyaknya paket-paket pekerjaan yang belum ada pemenangnya artinya gagal dan harus retender", ujar Mugianto di ruang kerja Fraksi Demokrat, Kamis (20/7).

Mugianto menambahkan amburadulnya proses lelang ini berdampak pada molornya pelaksanaan proyek fisik yang di masing-masing SKPD. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi masyarakat terhambat. "Seharusnya pihak eksekutif memiliki ketegasan dan keberanian sebagai eksekutor pengguna anggaran. Menurut kami, dari Komisi III, indikasi adanya kompromi bagi-bagi 'kue' paket pekerjaan yang dimotori oleh masing-masing ketua assosiasi penyedia jasa konstruksi. Kalau indikasi tersebut benar-benar terjadi, maka itu pertanda buruknya citra pemerintahan MK," kata Mugianto.

Mestinya -masih menurut Mugianto- pemerintah Kabupaten Trenggalek belajar dari pengalaman pelaksanaan proyek tahun 2010 yang banyak terlambat penyelesaiannya dan tidak tuntas, bahkan banyak anggaran yang sudah ditetapkan tidak terserap. "Ujung-ujungnya SILPA melonjak tinggi. Masyarakat kita menjadi korban, mereka dirugikan karena belum bisa menikmati dan merasakan manfaat dari program kegiatan tersebut", tegas Mugianto yang sekarang menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat.

Mugianto yang sarjana pendidikan ini memberikan contoh dana pemeliharaan rutin tahun 2010 yang tidak bisa dilaksanakan pekerjaannya, padahal infrastruktur, beberapa ruas jalan antar kecamatan banyak sekali yang rusak parah.(Sumber).

Posted in: Legeslatif,Pembangunan,Sejarah Trenggalek