"Nginceng" LKPJ Bupati Tahun 2008

H. Soeharto,Bupati kita,ketika menyerahkan kepada Dewan Naskah LKPJ/Ranperda Tentang LKPJ APBD Tahun 2008 (25/5)

Sepulang dari "ngincengi" Sidang Paripurna DPRD Trenggalek tanggal 25 Mei 2009,saya lalu mencoba menulisnya dan saya sajikan dalam blog ini.Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang seberapa "kearifan APBD" kita yang mengguyur kawula alit.

Sidang Paripurna DPRD Trenggalek tadi malam (Senin 25/05) berlangsung lancar walaupun hanya dihadiri 35 dari 45 anggota Dewan, semua kepala SKPD dan pejabatan teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten terlihat mengisi tempat duduk yang disediakan. Sidang dengan acara tunggal mendengarkan pidato pengantar LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Trenggalek dan penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek, ini berjalan marathon selama hampir 2 jam mulai pukul 19.55 s.d 21.47, tanpa interupsi, kecuali jeda pergantian pembaca pidato yang diawali oleh Bupati Trenggalek H. Soeharto kemudian dilanjutkan oleh Wakil Bupati Mahsun Ismail hingga selesai.

Sisa Lebih Anggaran Rp.95,406M

Dilaporkan bahwa pendapatan daerah surplus Rp.12,743M dari rencana Rp.657,632M, yakni dari PAD Rp.35,187M dari target Rp.31,552M, surplus Rp.3,635M, dan pendapatan transfer Rp.635,050M berlebih Rp.9,020M dari rencana Rp.626,029M.
PAD terdiri dari Pajak Rp.6,120M, Retribusi Rp.8,952M, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.1,337M, dan PAD lain-lain yang sah sebesar Rp.18,777M. Sedang Pendapatan Transfer terdiri dari transfer Pemmerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp.566,992M, transfer Pusat lainnya Rp.46,547M, dan transfer dari \pemerintah Propinsi sebesar Rp.21,510M.

Belanja daerah terealisasi Rp.701,361M dari rencana Rp.772,410M (90,8%), berkurang Rp.71,049M, dengan rincian belanja operasional Rp.547,715M, belanja modal Rp.151,951M, transfer Rp.1,694M. Defisit anggaran sebesar Rp.30,99M dari rencana Rp.114,778M atau 27% berkurang senilai Rp.83,79M. Sedangkan pembiayaan terealisasi Rp.126,395M dari target Rp.127,932M (98,80%), berkurang Rp.1,538M. Realisasinya pembiayaan dihitung dari selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp.130,345M dari target Rp.131,883M (98,83%), kurang Rp.1,538, yang berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali Pemberian Pinjaman. Realisasi pengeluaran pembiayaan adalah 100% yakni Rp.3,95M digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Investasi Pemda. Dari perhitungan realisasi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan realisasi anggaran pembiayaan, terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.95,406M.

Indikator Pencapaian Kinerja

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi dua bagian, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup bidang pendidikan – kesehatan - pekerjaan umum – perumahan - penataan ruang - perencanaan pembangunan – perhubungan - lingkungan hidup - kependudukan dan catatan sipil - pemberdayaan perempuan - keluarga berencana dan keluarga sejahtera – sosial - tenaga kerja - koperasi dan UKM - penanaman modal - kebudayaan - pemuda dan olahraga - kesatuan bangsa dan politik dalam negeri - otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian - ketahanan pangan - pemberdayaan masyarakat dan desa – statistik - kearsipan - dan terakhir adalah urusan komunikasi dan informatika, sejumlah 24 urusan wajib yang ditangani dengan 8 urusan pilihan terdiri dari urusan pertanian – kehutanan - energi dan sumberdaya mineral – pariwisata - kelautan dan perikanan – perdagangan – perindustrian - dan ketransmigrasian.

Indikator keberhasilan setiap program dipaparkan dengan seksama dengan rincian antara lain yang patut disampaikan di sini adalah untuk urusan Pendidikan : APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI Tahun 2008 sebesar 100,29% mengalami penurunan dibanding Tahun 2007 yang mencapai 103,19%. APK SMP/MTs 95,85% turun dari 102,74% (2007), APK SMA/MA/SMK menjadi 62,47% meningkat dibanding tahun 2007 yang hanya 54,69%; ini merupakan petunjuk yang menggembirakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk bersekolah kian meningkat.
Angka putus sekolah SD/MI meningkat 0,03% dari 0% (2007), untuk SMP/MTs 0,59% menurun dari 0,70% (2007), dan untuk SMA/MA/SMK juga menurun menjadi 0,75% dibanding tahun 2007 yang mencapai 1 persen. Kendati angka ini relative kecil, H. Soeharto menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperhatikan sehingga di masa depan angka ini dapat semakin ditekan.
Rata-rata nilai Ujian Nasional pada tahun 2008 untuk tingkat pendidikan dasar adalah 7 (tujuh) di tahun 2007 hanya 6,57. Sedangkan untuk pendidikan menengah 7,62 lebih besar dari target awal sebesar 7,5. Rasio jumlah bangku terhadap murid 100% dicapai target 1:1. Rasio jumlah guru terhadap siswa telah melampau dari standar nasional, yakni 1:15 (SD/MI), 1:13 (SMP/MTs) dan 1:13 (SMA/MA/SMK). Demikian juga untuk rasio jumlah kelas terhadap murid sudah di atas rasio ideal standar nasional, hanya untuk SMA/MA/SMK sedikit di bawah standar nasional yakni 1:36, padahal standar nasional 1:35, dan tahun depan ini akan menjadi prirotas garapan pemerintah daerah.
Indikator keberhasilan penanganan Kesehatan dapat dilihat dari angka kematian ibu melahirkan tahun 2008 hanya 127,71 per- 100.000 kelahiran hidup. Angka ini dibawah target yang ditetapkan dalam Indikator Indonesia Sehat 2010 yaitu 150 per- 100.000 kelahiran hidup. Balita bergizi buruk pada tahun 2008 hanya ditemukan 1,06 persen, di bawah target 1,13 persen, dan mereka sudah ditangani secara maksimal hingga sekarang kondisinya telah kembali normal. Kecamatan bebas rawan gizi ditetapkan 11 dari 14 kecamatan, jumlah ini meningkat 2 kecamatan dibanding tahun 2007. Adanya peta masyarakat kurang gizi, SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) yang semakin baik. PMT pada balita rawan gizi serta kerja sama lintas sektoral yang dinamis, telah mempermudah bidang garapan ini.
Dalam tahun 2008 sudah terbangun 17 puskesmas sesuai target, naik 40,92% dibanding tahun 2007. Ini dicapai berkat adanya DAK bidang kesehatan yang memungkinkan merehab 8 puskesmas seperti pada tahun 2007 sesuai dengan target SPJMD menjadi 17 puskesmas. Sehingga dengan demikian persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pun melesat jauh di atas target 23,78% menjadi 31,3%, padahal tahun 2007 cuma mampu melayani 15,19%.

Apakah Realistis dan Bisa Diterima?

Tim Analis LSM Jack Centre Korwil Kediri, melalui Sekretarisnya,Maksum, menilai LKPJ Bupati Trenggalek cukup logis dan bisa tidak menuai banyak kontroversi. Namun,semua itu tergantung dari sudut mana kita menganalisanya. Jack Centre menghimbau agar Komisi Anggaran serta semua fraksi bersikap jeli dan bijak dalam menanggapi, terutama pada pos-pos yang rawan kebocoran. Seperti misalnya ada poin belanja tanah total nilai 13 juta-an rupiah, itu tanah apa, di mana dan untuk apa?

Menurut Imam Soeprapto, SH, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Trenggalek, LKPJ Bupati tersebut adalah realita dan sudah selayaknya diterima secara akslamasi oleh Dewan. Sekalipun PAD hanya mengalami surplus Rp.3,635M, namun harus diakui cukup signifikan dan membanggakan. “Sayangnya, dari sektor pengelolaan hasil kekayaan alam kita ternyata tidak mencapai 100% dari target Rp.1,493M hanya diraih Rp.1,337M, atau sekitar 90% saja” katanya seusai sidang. Padahal dari sektor ini, Pemda bisa memacu PAD hingga Rp.2M apabila di daerah ini dibangun berbagai “mesin produksi” yang mengolah aneka kekayaan alam Trenggalek, sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran. Sedangkan pembangunan infrastruktur menurut Imam Soeprapto, seperti jalan raya, khususnya di pedesaan dan prasarana pendidikan dan pengembangan obyek wisata pada tahun 2009-2010 ditargetkan mencapai 100% dari rencana yang diajukan. Karena masalah ini ke depan sangat menentukan terhadap eksistensi daerah dalam persaingan global di ranah regional maupun nasional dan internasional.
Nur Hasim dari F-PKB menilai APBD Tahun 2008 mengalami stagnasi jika dibanding dengan tahun 2007, kendati PAD meningkat. “Selain itu, pengangguran terselubung masih bertambah bukan saja karena UMK yang kurang disosialisasikan tetapi juga disebabkan rendahnya SDM untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia” ujarnya seusai sidang sambil berlari menuju kendaraannya.

Posted in: Pra-Anggapan