Hindari Pungli Dalam Kasus Lalu Lintas

UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan pada 22 Juni 2009 masih tahap sosialisasi, peraturan pelaksanaannya belum ada. Oleh sebab itu untuk sanksi pelanggaran lalulintas masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

Untuk teman, saudara kawula alit yang mungkin terjerembab dalam pelanggaran lalu lintas, sebaiknya hindarilah upaya penyelesaian yang tidak transparan dan tidak melalui proses hukum. Kita sebagai warga masyarakat, juga berkewajiban untuk memelihara citra Kepolisian Republik Indonesia. Anggota polisi juga manusia, sama dengan kita. Jangan beranggapan negatif pada sesama manusia, mari kita berbaik sangka saja sebelum segala sesuatunya menjadi kenyataan yang didukung fakta. Cobalah lihat, bagaimana lelahnya Pak Polisi ketika mengatur lalu-lintas, bagimana mereka harus selalu siaga ketika sedang di Posko, bagaimana mereka harus mengejar pelaku kriminal, menghadapi dan menangkap penjahat, sampai pada pelaku teror. Semua itu adalah untuk memberikan perlindungan pada kita warga sipil. Bacalah dan renungkan Sumpah/Janji anggota kepolisian kita dan Catur Prasetya di bawah ini.

Kami Polisi Indonesia

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Senantiasa Melindungi, Mengayomi Dan Melayani Masyarakat dengan keiklasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Catur Prasetya

Sebagai Insan Bhayangkara, Kehormatan Saya Adalah Berkorban Demi Masyarakat, Bangsa Dan Negara, Untuk :

1. Meniadakan Segala Bentuk Gangguan Keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tentram dan damai

Memang, terkadang ada saja Polantas di negara kita ini cenderung "mau menangnya sendiri", tidak peduli kondisi Anda pada saat itu, yang ada dipikirannya hanya satu karena anda sudah melanggar rambu lalin, maka harus ditilang. Lebih-lebih lagi bila pada ketika itu anda cuma sendirian. Coba kalau anda dalam rombongan, biasanya pasti dibiarkan saja, mandhak mung melanggar rambu, ora gawe huru-hara. Sesekali ada juga Polantas yang cenderung membuka pintu untuk negosiasi, dan membentak-bentak tidak sopan pada warga pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu. Nah, yang begini ini lah yang seharusnya kita hindari, kita tolak deal-deal illegal, dengan sopan dan ramah, lalu kita minta aja surat tilang sesuai dengan kesalahan kita.

Dalam Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang (Halaman 18, Lampiran SK KAPOLRI Skep/443/IV/1998), disebutkan :

e. Terdakwa:

1. Menandatangani Surat Tilang (Lembar Merah dan Biru) pada kolom yang telah disediakan apabila menunjuk wakil di sidang dan sanggup menyetor uang titipan di Bank yang ditunjuk.
2. Menyetor uang titipan ke petugas khusus bila kantor Bank (BRI) yang ditunjuk untuk menerima penyetoran uang titipan terdakwa (pelanggar-red) tutup, karena hari raya/libur, dan sebagainya.
3. Menyerahkan lembar tilang warna biru yang telah ditandatangani/dicap petugas kepada penyidik yang mengelola barang titipan tersebut.
4. Menerima tanda bukti setor dari petugas khusus (Polri) apabila peneyetor uang titipan terpaksa dilakukan diluar jam kerja Bank (BRI).
5. Menerima penyerahan kembali barang titipannya dari penyidik/petugas barang bukti/pengirim berkas perkara berdasarkan bukti setor dari petugas khusus atau lembaran tilang warna biru yang telah disyahkan oleh petugas Bank (BRI).
6. Menerima penyerahan barang sitaannya dari petugas barang bukti setelah selesai melaksanakan vonis hakim (dengan bukti eksekusi dari Eksekutor/Jaksa dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNK/kelengkapan kendaraan)

Surat Tilang yang bisa dan boleh diberikan kepada pelanggar lalu-lintas ada 2 (dua) macam warna yaitu: MERAH atau BIRU. Perbedaan warna ini menunjukkan "kualifikasi" kesadaran pengendara bermotor dan petugas yang telah sepakat dengan jenis pelanggaran dan sanksinya, akan diberikan Surat Tilang warna biru. Apabila Si-pengendara "ngotot" dan tidak ada kesepakatan jenis pelanggaran dan sanksi antara petugas dengan pengendara yang melanggar, maka diberikan surat tilang warna merah. Intinya, warna biru kasus sudah terselesaikan dengan pengadilan cepat di lokasi; warna merah diberikan pada pelanggar yang ingin diselesaikan lewat pengadilan, dan ini biasanya memakan waktu cukup lama. Untuk setiap pasal yang dilanggar, sanksi dendanya tertera sesuai dengan tabel yang ada pada petugas. Setiap daerah kabupaten/kotamadya biasanya di-perda-kan. Lebih praktis, effisien dan efektif kita terima surat tilang dan bayar denda di loket yang resmi.

Kutulis Buat :Keluargaku Tercinta.
Tiada harta yang bisa Abah wariskan. Maafkan Abah.

Posted in: UU-Peraturan