Jelang Pilkada : Manuver Para Kandidat dan TS-nya Kian Menghangat

Kiri ke kanan : Mulyadi, Muksin dan Soeharto saat di markas PDI-P

Kiri ke kanan : Mulyadi, Akbar Abas dan Hamzah Abdillah saat sosialisasi Rekom

Suhu politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2 Juni 2010 kini kian menghangat. Berbagai manuver politik diluncurkan oleh masing-masing kubu Bakal Calon Bupati. Berikut ini adalah hasil kutipan berita dari media online prigibeach.com, beritane wong Nggalek.

--------------

Rekom Mulyadi, Massa PDIP Mbelot

Trenggalek (prigibeach.com) - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Trenggalek 2010-2015 dipastikan memunculkan perpecahan di internal beberapa partai politik. Indikasi tersebut mulai muncul di beberapa parpol yang sudah memberikan rekom kepada salah satu bakal calon bupati.

DPC PDIP Trenggalek salah satunya. Secara strutural, partai berlambang banteng gemuk dengan moncong putih di mulut ini memberikan rekom kepada Mulyadi Wr sebagai bakal calon bupati. Namun, pada kenyataannya keputusan tersebut tidak sepenuhnya mendapat tempat di massa pendukungnya. Tak pelak, hal itu memunculkan berbagai permasalahan.


Massa bawah partai yang diketua Megawati Soekarno Putri inipun bergolak. Mereka tidak serta-merta sepakat dan setuju atas rekom DPP PDIP yang diberikan kepada Mulyadi. Kondisi tersebut diakui Sukarni, salah satu pengurus PAC PDIP Kecamatan Trenggalek. Dia mengakui jikalau saat ini sebagian besar massa PDIP kurang bisa menerima keputusan tersebut.”Kondisi di bawah memang seperti itu,” ujarnya.

Perkiraan awal, jumlah massa bawah PDIP yang kurang sreg dengan keputusan DPP PDIP memberikan rekomendasi kepada Mulyadi sebagai bakal calon bupati Trenggalek mencapai lebih dari 40 persen dari total sekitar 200 ribu pendukung. Jumlah tersebut setidaknya sudah menunjukan bahwa massa pendukung PDIP di Kabupaten Trenggalek masih belum bisa menerima turunnya rekom.”Bisa juga diartikan begitu,” terang Sukarni.

Beberapa basis massa yang saat ini bergolak atas rekom yang dijatuhkan kepada Mulyadi Wr sebagai calon bupati dari PDIP, diantaranya PAC Trenggalek, PAC Panggul, PAC Pule, serta beberapa PAC lainnya.”Setahu saya itu. PAC lainnya saya belum terlalu jelas,” papar pria yang akrab disapa Gojos ini.


Sukarni menjelaskan, gejolak tersebut sebenarnya merupakan puncak kekesalan masa pendukung DPC PDIP Trenggalek, khususnya di tingkatan ranting. Hampir sebagian besar ranting PDIP di Kabupaten Trenggalek merasa kecewa karena merasa tidak dilibatkan dalam menentukan beberapa keputusan. Mulai dari pemilihan ketua DPC hingga bakal calon bupati yang akan diusung PDIP dalam pemilu kada 2 Juni mendatang.”Jujur, kalau boleh dibilang memang seperti itu,” tandasnya.

Masih menurut Sukarni, secara struktural, PAC hingga ranting yang ada di tingkat desa tetap menerima apapun yang menjadi keputusan partai. Pasalnya, secara organisasi, mereka berada di bawah dengan konsekuensi menerima apapun keputusan yang diberikan stuktur diatasnya.”Kalau kami, sebagai pengurus bisa menerimanya. Tapi, bagaimana dengan massa dibawah ? Kan belum tentu,” tukasnya lagi.

Diakaui beberapa pengurus ranting PDIP Kabupaten Trenggalek. Kebanyakan mereka merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan terkait sikap PDIP. Padahal, sebelumnya setiap pengambilan kebijakan di tingkata DPC, seluruh ranting selalu dilibatkan. Tentunya, sesuai dengan AD/ART yang berlaku.”Jujur, kami merasa kecewa,” aku salah satu pengurus ranting yang enggan namanya disebutkan.


Bahkan isu berkembang, dari tiga bakal calon bupati yang diusulkan oleh DPC PDIP Trenggalek, yakni Mulyadi Wr, Soeharto(Bupati Trenggalek sekarang), serta Muksin(Kepala SMA Negeri Panggul), ternyata hanya satu nama yang diajukan ke DPP, yakni, hanya Mulyadi Wr. Ketua DPC PDIP Trenggalek S Akbar Abas, ketika dikonfirmasi Scandal tidak memberikan tanggapan alias no-comment.

Demikian pula dengan DPD Partai Amanat Nasional(PAN) Trenggalek. PAN sebelumnya sudah menyatakan dukungannya kepada Soeharto sebagai calon Bupati Trenggalek periode 2010-2015. Dukungan tersebut dinyatakan dalam deklarasi Maju Mapan bersama bersama Partai Golkar serta PKS sebagai parpol pengusung. Serta Partai Demokrat, PKPI, Partai Patriot Pancasila serta PPRN.

Ketika DPD sudah menjatuhkan dukungannya kepada Soharto, ternyata tidak diikuti dengan lembaga yang ada dibawahnya. Yakni, DPC. Hampir seluruh DPC PAN di Kabupaten Trenggalek saat ini lebih cenderung memberikan dukungannya kepada Mulyadi Wr sebagai calon bupati.
Memang, pembelotan tersebut tidak secara struktural. Sebagian besar sebatas person atau individu. Setidaknya, sampai saat ini puluhan kader PAN sudah merapat ke dalam barisan Mulyadi Wr sebagai tim pemenangan. Bahkan, diantaranya merupakan tokoh utama PAN yang selama ini merupakan barisan pemikir.

Mulyadi Mata Duitan - Cawabubnya, Harus Tajir

Trenggalek (prigibeach.com) - Calon bupati (cabub) Mulyadi secara terang-terangan ingin mengandeng calon wakil bupati(cawabub) yang punya uang banyak. Pernyataan tersebut diungkapkan Mulyadi saat menghadiri sosialisasi rekom DPP PDIP kepadanya di kantor DPC PDIP Trenggalek, Minggu(14/02).

Mulyadi menyampaikan, uang merupakan syarat wajib calon wakil bupati yang ingin mengandeng dirinya dalam pemilu kada Kabupaten Trenggalek 2010-2015 pada 2 Juni mendatang. Dia tidak ingin cawabub yang hanya modal dengkul ataupun pas-pasannya.”Mutlak. Wakil saya harus punya uang banyak,” ujar Mulyadi.

Alasannya, menurut Mulyadi, uang dari cawabub pasangannya tersebut nantinya digunakan untuk proses pemenangan. Sebab, dipastikan selama proses pelaksanaan pemilu kada 2 Juni nanti perlu dana yang tidak sedikit.”Pastinya untuk mendukung proses pemenangan,” kata Mulyadi.

Dengan syarat tersebut, apakah tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pemilu kada kali ini Mulyadi tidak begitu punya banyak dana ? Soal ini, Mulyadi kepada Scandal enggan mengkomentarinya. Pastinya, pria yang juga menjabat assisten II Sekprof Jawa Timur ini tidak ingin mengulang kenangan sebelumnya. Dimana, dirinya lebih banyak mengeluarkan dana daripada pasangannya.
Kalaupun ada syarat lain, disampaikan Mulyadi merupakan sesuatu yang wajar. Yakni, populis, mempunyai banyak dukungan, serta berasal dari masyarakat bawah atau pedesaan.”Itu juga wajib,” pungkas Mulyadi.
Sementara itu, terkait isu tentang munculnya pembelotan atas rekom DPP PDIP yang diberikan kepadanya, Mulyadi menanggapi dingin. Dia menjelaskan, dirinya bersama PDIP akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu caranya adalah melakukan sosialisasi ke tingkat PAC hingga ranting.”Solusinya ya sosialisasi. Kita jelaska rekomnya kepada massa PDIP,” imbuh Mulyadi.

Foto : Mahsun Ismail bersama seorang anggota Kodim 0806 saat kerja bhakti.

---------------

Dalam pada itu, dari kubu Mahsun Ismail masih belum terlihat adanya gerakan. Menurut CahNdeso, Mahsun Ismail bersama TS-nya terkesan sangat hati-hati. Kendati Pilkada sudah tinggal dua bulan lagi, bagi tokoh yang dipastikan akan mencalonkan diri dengan kendaraan pribadi (baca : jalur independent), dia bersama TS-nya dan massa pendukungnya masih bersikap adem ayem.

Adakah strategi ini merupakan salah satu jurus pamungkasnya? Kita lihat saja. Yang jelas, baliho dan foto-foto Mahsun Ismail sampai hari ini belum beredar. Masih tertumpuk di "gudang" markas bakal calon bupati ini.

CahNdeso melihat, Mahsun sengaja melakukan langkah ini disebabkan belum adanya warning atau petunjuk dari KPUD yang mengijinkan para kandidat untuk memulai masa kampanye. Dia bersama TS-nya, tidak ingin mencuri start kampanye, juga tidak berniat untuk melanggar aturan main yang ditetapkan KPUD. Sekalipun hingga hari ini, peraturan KPUD Trenggalek menyangkut tata cara kampanye, penggalangan massa pendukung, dan sebagainya belum terbit.

Badan Pengawas Pilkada pun belum dilantik. Menurut informasi masih baru akan di lantik awal April mendatang. Ada lagi info pihak pemkab baru akan menyelenggarakan koordinasi antara KPUD, Badan Pengawas Pilkada, Kepolisian dan instansi terkait pada hari Senin (30/3), menyangkut masalah Penegakan Hukum Terpadu (Gak Kumdu) pelaksanaan Pilkada.

Beredar issu, kubu Mahsun tidak memasang Baliho bukan karena tidak mau melanggar aturan main, tapi disebabkan tak mampu bayar pajak reklame. Hal ini diobrolkan banyak orang. Pemasangan baliho dan gambar-gambar Cabup masih diperbolehkan karena peraturan dari KPUD tentang pelaksanaan Pilkada di Trenggalek belum ada. Hanya saja, kepada para kandidat yang pasang baliho diwajibkan membayar pajak reklame pada Pemkab. Trenggalek.

Wallahu a'lam bisawab.... Bagaimana pun, mari kita - semua warga Trenggalek, dari bayi yang baru lahir "ceprot", sampai yang mbah buyut "ngkuk-ngkuk", sama memegang teguh untuk ber-khusnudzon, berprasangka baik kepada semua calon pemimpin daerah kita dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Selanjut, kita yang sudah dewasa dan berhak pilih, mari bersama-sama menegaskan pada kandidat Cabup/cawabup yang lolos seleksi KPUD Trenggalek, agar mereka menghargai hak suara kita bukan dengan nilai rupiah. Tapi hargailah suara kami dengan kebijaksanaan seorang piemimpin yang siap memberikan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan pada segenap warga Trenggalek yang kondang sebagai Kota Kripik Tempe ini.

Jangan mengandalkan apa yang Anda miliki untuk meraih kursi kekuasaan, tapi peganglah amanah yang kami berikan sebagai imbalan hak suara kami. Kami rindukan kehadiran seorang pemimpin yang amanah dan berani berkorban demi hak-hak rakyat.

Selamat berkompetisi dalam sebuah demokrasi yang indah dan layak diteladani generasi penerus bangsa....!

Posted in: Pra-Anggapan,Sejarah Trenggalek