Masyarakat Sejahtera, Bukan Karena Pembangunan Fisik Saja!

Tekad pasangan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mulyadi WR dan Kholiq untuk mewujudkan visi misi mereka saat berkampanye dalam Pilkada, terlihat sangat serius. Pada hari pertama kerja, 5 Oktober 2010, Mulyadi WR langsung mengkoordinir jajaran pimpinan daerah, hingga para camat. Menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan murah, atau bila memungkinkan tanpa ada biaya "neko=neko", terutama yang menyangkut kepentingan rakyat bawah dan hajat seluruh warga Trenggalek,

Dalam rapat koordinasi tersebut ada beberapa poin penting yang sebaiknya diketahui oleh khalayak ramai, karena media massa cetak kurang mem-blowup strategi dan tujuan yang hendak dicapai oleh pasangan Mulyadi WR dan Kholiq.

1. Memberdayakan staf ahli Bupati antara lain dengan mengusahakan alokasi APBD untuk staf ahli yang nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mengadakan penelitian. Selain itu, Bupati juga berjanji akan memperkuat fungsi Asisten untuk mengkoordinir semua SKPD sehingga sistemnya mampu dimaksimalkan dibawah komando Asisten.

Dalam hal staf ahli, selama periode pemerintahan H. Soeharto, jabatan ini mirip hukuman terhadap mantan pejabat. Bagi publik, seorang staf ahli tidak lebih dari staf Bupati yang harus selalu hadir di ruang kerjanya dan siap menerima panggilan bila Bupati memerlukan.

Demikian pula dengan para Asisten, posisinya hanyalah mewakili Bupati dalam berbagai acara seremonial, untuk memberikan ceramah birokrasi dan tata pemerintahan. Tanpa ada kewenangan apapun dalam pengendalian kebijakan.

2. Memaksimalkan pelayanan publik, antara lain Bupati menginstruksikan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta kelahiran bisa dilakukan di Kecamatan masing-masing. Mengevaluasi proses perijinan oleh KPPM selanjutnya akan lebih disederhanakan birokrasinya dibawah pembinaan Asisten Ekonomi Pembangunan.

3. Membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh warga Trenggalek untuk memberikan masukan dan partisipasi aktif dalam rangka percepatan pembangunan fisik maupun moriil di daerah ini. Utamanya kepada para tokoh masyarakat yang berdomisili di daerah maupun yang ada di rantau orang seperti mereka yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Asal Trenggalek (IKAT), dll.

Kemarin, Rabu 13 Oktober 2010, prigibeach.com berhasil menemui Mulyadi WR di ruang kerja sementara. Mulyadi WR memaparkan sebagian kebijakan pemerintahannya yang harus segera digarap, sebagaimana copas-an berikut tanpa editing sama sekali.

Trenggalek (prigibeach.com) - Beberapa masalah yang saat ini terjadi di pemerintahan Kabupaten Trenggalek perlahan mulai dibenahi. Amburadulya sistem birokrasi saat kepemimpinan Bupati sebelumnya seakan menjadi PR terberat mantan Irwil Propinsi Jatim itu. Mulai dari akuntabilitas laporan Dinas-dinas , sampai program apa saja yang sudah terlakasan mapun yang belum pada dinas terkait.

Menurut Mulyadi beberapa keputuskan pemerintah Kabupaten kemarin sengaja ditindak lanjuti dengan pemaparan para pimpinan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) agar dalam visi-misinya tidak ada hambatan. "Yang baik kita lanjutkan, yang kurang kita benahi dan yang belum akan kita laksanakan" Tegas Bupati Mulyadi saat di temui prigibeach.com di ruang kerja sementara , tadi Rabu (13/10) sekitar pukul 11.30 Wib.

Orang No 1 di Trenggalek tersebut membantah pelaksanaan evaluasi itu adalah dalih untuk me-reshufle kabinet . " Kita tidak bicara masalah mutasi, sekali lagi ini bagian dari pemetaan terhadap eselon agar memudahkan tugas saya dalam melaksanakan visi-misi, sehingga tidak ada benturan antara visi-misi dengan APBD" Imbuhnya.

Bahkan dengan ramah Bupati yang juga pernah menduduki kursi Bupati Trenggalek periode 2000-2005 itu menfilosofikan dengan memacu kinerja aparaturnya dengan "Ibarat naik harus lewat Lift , tetapi turun harus pakai tangga" . "Artinya percepatan pembangunan di kabupaten Trenggalek harus secepatnya dilakukan dengan seiring sejalannya arah kebijakan yang pemimpin terapkan , sambil melihat secara evaluasi ke bawah dengan menuruni tangga untuk melihat kelemahan mapun kekurangan dari kinerja itu " Kata Mulyadi seraya memperlihatkan buku agenda kerja yang dipakai masih bergambar mantan Bupati sebelumnya.

Sementara itu dari pantauan prigibeach.com , Bupati Mulyadi telah melakukan langkah evaluasi sebanyak 2(dua-red) kali, yang pertama telah dilaksanakan sehari setelah dilatik dan yang kedua pagi tadi . Tengara terhadap layanan publik yang kurang pas utamanya di KPPM (Kantor Perijinan dan Pelayanan Masyarakat) menjadi keluhan yang akan diprioritaskan. " Masak laporan keluhan sampai menumpuk berkaitan perijinan, kalau program KTP/KK akan kita tuntaskan paling lambat akhir Nopember " sergah Mulyadi sembari menutup wawancara.(Haz)

Warga Trenggalek, merasa sangat antusias bahwa kebijakan pasangan Mulyadi-Kholiq dalam lima tahun ke depan bisa lebih memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun tanpa mengurangi apresiasi terhadap Mulyadi WR yang pernah juga menjabat Bupati dalam masa transisi reformasi dan otonomi daerah tersebut, sebaiknya peningkatan kesejahteraan ekonomi serta pembangunan fisik dan penyederhanaan birokrasi, diimbangi masalah kesehatan dan pendidikan utamanya untuk warga tak mampu, dengan memberikan perhatian lebih dari selama ini sudah diterapkan.

Masalahan kesehatan dan pendidikan sangatlah rentan terhadap eksistensi daerah ini di masa depan. Buruknya pelayanan dan salahnya penerapan kebijakan dalam dua sektor ini akan berdampak jangka panjang. Dua sektor ini bukan sumber pemasukan (income) daerah, namun menjadi luapan (grojogan) yang menelan anggaran. Sementara manipulasinya selalu terbuka dan rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Banyak sekali kasus Jamkesmas yang mengalir pada warga yang tidak layak terima, sebaliknya warga yang betul-betul pantas terima justru terlalaikan, bahkan hingga harus kehilangan nyawanya. Di samping masih terbatasnya pelayanan oleh instansi terkait hingga di pedesaan, juga terindikasi penyelewengan anggaran dan penggelapan obat-obatan.

Program-progam yang memicu pada pembangunan pendidikan, moriil dan religi sangat perlu dievaluasi dan lebih ditertibkan penanganannya. Penggelontoran bantuan langsung masyarakat ke rumah-rumah ibadah harus diimbangi dengan gerakan moral yang melibatkan berbagai lembaga pendidikan dan agama, swasta maupun pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang potensial, produktif dan dinamis.

Penempatan tenaga pendidikan di sekolah-sekolah hendaknya sungguh-sungguh ditata sesuai dengan kebutuhan dan target akhir dalam setiap unit satuannya. Jangan biarkan arogansi mengalahkan efektivitas dan integritas kinerja, seperti selama ini terjadi; sehingga banyak tenaga guru yang menumpuk dengan keahlian yang sama, bahkan ada yang sudah tidak lagi dibutuhkan di sebuah sekolah. Rekomendasi dari SKPD seharusnya menjadi acuan penugasan seorang guru/kepala sekolah.

Last but not least, pembangunan fisik bukan sekedar adanya sebuah sarana dan prasarana  publik sesuai dengan target kebutuhan dan nampak mentereng, namun ketahanan atau kualitas bangunan pun harus memenuhi standar. Misalnya jangan sampai terjadi kasus jembatan runtuh atau jalan raya  yang kembali berlubang-lubang hanya dalam beberapa bulan usai masa pertanggungan rekanan  habis. Padahal seharusnya menurut nilai annggaran dan spesifikasi bangunan bisa bertahan hingga 50 tahun!

(Kupersembahkan bagi Karmiyati, isteriku tersayang, dengan ucapan: Kangmas pinter iya, bisa nulis ginian?! Makanya, jangan minta Kangmas masak nasi Geghok. Ora saguh, Sayaaa..ang!)

Postingan terkait : 

• Mulyadi WR dan Kholiq Dilantik Hari Ini, Senin 4 Oktober 2010

Posted in: Artikel,Bagi Pahlawan Kemerdekaan,Sejarah Trenggalek