DPRD Kabupaten Semarang Minta Pengadaan CPNS Tahun 2010 Ditunda

Filed Under: Pengunduran Jadwal

Kalangan anggota DPRD Kabupaten Semarang meminta agar pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010 ini ditunda. Karena selain akan membebani APBD, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Semarang saat ini dinilai masih mencukupi.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Achsin Ma"ruf, perlu ada analisa struktur organisasi tata kerja (SOTK) terkait beban tugas dengan jumlah PNS yang ada. Karena hasil pembahasan di komisi banyak tugas pokok fungsi (tupoksi)yang over laping, khususnya pada obyek program dan kegiatan.

"Dari analisa saat pembahasan anggaran, estimasi kebutuhan anggaran untuk 201 CPNS baru mencapai Rp 6 miliar/tahun. Sebaiknya perekrutan CPNS baru ditangguhkan dulu sampai ada hasil analisis," ujarnya, kemarin. Achsin menilai, SOTK saat ini tergolong gemuk sehingga jangan sampai jumlah CPNS banyak tetapi miskin fungsi.

Menurutnya, jumlah pegawai harus sebanding dengan masyarakat yang dilayani. Jika memang membutuhkan pegawai baru, ujar Achsin, pemkab bisa merekrut tenaga outsourcing (kontrak) sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Misalnya tenaga ahli yang menguasai informasi teknologi (IT), manajemen dan teknik.

"PNS yang ada saat ini belum banyak yang menguasai IT sehingga banyak pekerjaan terbengkalai akibat kurangnya tenaga IT. Ini dalam rangka menghemat anggaran," sorotnya. Ketua DPRD Bambang Kusriyanto menyatakan, beban APBD semakin berat jika tahun ini ada perekrutan CPNS baru karena setidaknya ada tambahan anggaran Rp 6 miliar/tahun. Ia menyarankan perekrutan CPNS sebaiknya dilaksanakan 2012.

"Bukannya kita tidak patuh kepada Gubernur Jateng. Jangan sampai ada kesan rebutan kewenangan antara kabupaten/kota dengan provinsi," tukasnya. Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Anwar Hudaya mengatakan, perekrutan CPNS bukan masalah pemborosan APBD. Ia mengingatkan pada 2010 ini ada 330 PNS yang pensiun dan 2011 ada lagi 317 PNS pensiun. Sementara Wakil Bupati Semarang Warnadi enggan berkomentar banyak. "Akan kita bahas dulu," ujarnya singkat. (sumber)

Posted in: Info,PNS dan Birokrasi