Pakde Karwo Akan Pecat Oknum PNSBila Terbukti Lakukan Percaloan CPNS

Maraknya kasus penipuan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di kawasan Provinsi Jawa Timur, telah membuat Gubernur H. Soekarwo berang dan marah besar.  Pakde Karwo bersikap keras terutama kepada  oknum pegawai pemerintah yang justru melakukan praktek penipuan itu. Menurutnya, kasus percaloan dan penipuan CPNS sangat mencoreng nama baik pemerintah. Apalagi jika sindikasi jaringannya ternyata melibatkan oknum PNS di dalamnya. Terhadap oknum pegawai tersebut, pihaknya akan bertindak tegas, yakni memecatnya.

“Pokoknya tidak ada ampun lagi, karena tindakannya sangat memalukan,” tegasnya, Rabu (3/11). Namun, untuk memecat seseorang pegawai, pihaknya, kata Pakde Karwo, tentu tidak akan gegabah. Sanksi berat itu akan diberikan jika oknum yang bersangkutan sudah dinyatakan terlibat secara hukum dan pengadilan menyatakan bersalah.

Apakah sanksi juga akan diberikan kepada Kepala BKD, karena dinilai lemah dalam mengontrol pegawai? Ditanya demikian, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menimpali, sesuatu harus didudukkan pada konteks permasalahannya.  “Dan dalam kasus ini, BKD tidak berhubungan langsung,” imbuhnya.

Ibaratnya sepasang suami istri, kalau sang suami membunuh, si istri tidak bisa serta merta dan dipastikan terlibat melakukan pembunuhan, sehingga harus dihukum. “Kan harus dilihat dulu, apakah istrinya terlibat atau tidak,” katanya.

Kasubid Formasi dan Pengadaan Pegawai BKD Jatim, Hasyim As’ari mengatakan, berdasarkan jadwal sementara yang dirumuskan BKD, pendaftaran CPNS di lingkungan Pemprov Jatim akan dibuka 12-25 November. Setelah berkas semua pendaftar diverifikasi, yang lolos seleksi administrasi diharuskan mengikuti tes akademis yang digelar 4 Desember.  “Hasil tesnya akan diumumkan 14 Desember,” ujarnya kepada Surya, Rabu (3/11).

Tahun ini, jumlah kuota CPNS (di lingkungan kantor Pemprov) yang dibutuhkan sebanyak 395 CPNS. Kuota ini bertambah 112 dari kuota awal 283. Ini terjadi setelah Gubernur Soekarwo mengajukan tambahan kuota ke Pemerintah Pusat dan disetujui. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Rasiyo menambahkan, proses pendaftaran CPNS dilakukan melalui internet. Hal itu untuk menghindari potensi terjadinya penumpukan ribuan pelamar yang menyerbu loket pendaftaran, sebagaimana pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ketika masih membuka pendaftaran melalui loket. (sumber: surya)

Barangkali para pejabat tinggi di Pemprov Jatim tidak merasakan betapa resahnya para generasi angkatan kerja yang sedang antri "mencuri" kesempatan untuk mengabdi pada masyarakat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Saya katakan "mencuri" kesempatan, karena itulah yang mereka istilahkan untuk bisa lolos seleksi CPNS. Mereka "mencuri" karena merasa tidak berdaya untuk meloloskan diri hanya berbekal skill dan kualitas profesionalismenya. 

Sudah menjadi rahasia umum, sejak otonomi daerah diterapkan di seluruh kabupaten/kotamadya, praktek KKN justru makin menggila. Berbagai kosnpirasi yang melibatkan para tokoh dan pejabat daerah, dengan mengorbankan kepentingan masyarakat, terjadi begitu saja tanpa kontrol dari isntitusi penegak hukum yang kredibilitasnya tangguh. Masyarakat hanya mampu mengelus dada, sebab apapun langkah yang mereka ambil untuk menanggulangi praktek-praktek KKN tersebut, ujung-ujungnya justru diri sendiri yang menjadi korban!

Sebaliknya, kepada masyarakat awam, pencari lowongan kerja di lingkungan Pemprov Jatim, sebaiknya tetap bersikap bijak dan selalu berani ambil risiko. Risiko tidak lulus, serta siap melaporkan berbagai tindak percaloan/penipuan dengan memberikan fakta-fakta pendukung yang dibenarkan oleh hukum. Satu langkah kecil yang Anda mulai, pasti akan berarti bagi masa depan negeri ini!

Posted in: Artikel,Bagi Pahlawan Kemerdekaan,PNS dan Birokrasi