Enam Bulan Pemerintahan MK, LSM "Pepesan Kosong" Belum Disentuh

Semenjak dilantik menjadi Bupati Trenggalek 4 Oktober 2010, H.Mulyadi WR dan Kholiq aktif turba (Turun ke bawah), mendekati masyarakat kecil. H. Mulyadi WR, bukan baru pertama kali jadi Bupati Trenggalek, awal reformasi dia terpilih secara akslamasi oleh DPRD Trenggalek, dan menjabat Bupati periode 2000-2005 berdampingan dengan Mahsun Ismail dari PKB.

Dalam Pilkada 2005, pasangan Mulyadi WR dan Joko Irianto dikalahkan dengan angka tipis oleh pasangan H. Soeharto-Mahsun Ismail. Sejak itu, Mulyadi WR ditarik sebagai staf khusus oleh Gubernur Jawa Timur. Peranannya dalam pemerintahan regional Jawa Timur tidak kecil. Pernah menduduki kursi Walikota Mojokerto, hingga akhirnya menjadi Kepala Inspektorat Propinsi Jawa Timur.

Tekadnya untuk mengabdikan hidup bagi kesejahteraan masyarakat Trenggalek, tiada pernah pupus. Buktinya, ketika Pilkada 2010, Mulyadi WR kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Kholiq dari PKB. Tanpa mau mengulangi kesalahannya, Mulyadi WR harus konsisten untuk menjalin hubungan yang mesra dengan semua lapisan masyarakat. Itulah sebabnya, pilkada 2010 dia memilih berpasangan dengan tokoh dari partai yang sangat dekat dengan rakyat kecil, Partai Kebangkitan Bangsa.

H. Mulyadi WR dan Kholiq, kini telah jadi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek untuk masa jabatan lima tahun (4 Oktober 2010-4 Oktober 2015). Kendati berangkat dari basis partai PDI-P dan PKB, pasangan ini nampaknya berusaha keras mengimplementasikan dan menterjemahkan visi misi kampanye saat Pilkada lalu. Artinya, keduanya bukan Bupati/wakil Bupati dari partai, namun Bupati/Wakil Bupati Trenggalek yang wajib adil dan bertanggungjawab mensejahterakan seluruh masyarakat di daerah ini.

Karena dipilih masyarakat secara langsung, H. Mulyadi WR dan Kholiq ingin selalu dekat dan beriteraksi langsung dengan masyarakat. Berbagai event di pedesaan, bahkan di pelosok pegunungan, akan selalu dihadiri, selama tidak bentrok dengan acara lain. Dalam perjalanannya menelusuri pedesaan, Bupati yang dahulu akrab dengan panggilan Kang Mul ini, dan Wakilnya -Kholiq-  selalu dengan teliti dan sungguh-sungguh, mengevaluasi dan mengakomodir apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat bawah. Organisasi massa dan paguyuban berbagai profesi yang mengundang kehadiran keduanya, pasti akan dipenuhi.

Disertasi H. Mulyadi WR untuk meraih gelar doktor, mengangkat tentang "gupla", jelas orientasinya bertujuan untuk membela rakyat kecil yang ter-eliminasi di daerah ini dari sisi "gupla". Kendati, untuk itu dia harus berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar, yakni pihak Perum Perhutani dan sistem serta peraturan perundangan yang berlaku tanpa pengecualian. Berpasangan dengan Kholiq, politisi kawakan dari PKB, langkah Kang Mul untuk memberikan yang terbaik bagi Trenggalek, nampaknya akan segera terwujud.

Kholiq, SH.M.Si, seorang politisi kawakan yang senantiasa konsisten dalam sikap dan tindakan. Satu kata dalam implementasi politis dan sosial. Jalinan silaturrakhminya dengan konstituen maupun lawan politiknya berlangsung harmonis dan elegant. Ungkapan, mencari musuh lebih sulit dari mempertahankan seorang sahabat, seolah mengejawantah dalam kesehariannya. Tiada hari tanpa senyum, tiada lawan dalam kehidupannya yang tidak dapat dia rangkul menjadi teman karibnya.

Pasangan MK (Mulyadi-Kholiq), dalam kurang dari enam bulan memerintah Trenggalek, visi misi dan janji-janji politiknya mulai terwujud. Berbagai kemudahan birokrasi dan kepedulian pada masyarakat bisa dibuktikan dengan sekian banyak kebijakan yang sudah diterapkan di daerah ini. Mulai dari masalah kependudukan, hingga kemudahan pembayaran pajak dan pemotongan jalur birokrasi perizinan. Sejak dari tanggap bencana hingga honorarium penghargaan terhadap ketua RT dan Ketua RW. Barangkali, masyarakat awam banyak yang belum tahu, betapa gopohnya H.Mulyadi WR dan Kholiq saat ada dentuman menggelegar merongrong warga Trenggalek. Hanya dalam hitungan hari, Pemkab Trenggalek sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait baik tingkat propinsi maupun pusat.

Kran demokrasi sepenuhnya dibuka bagi elemen masyarakat untuk menyampaikan uneg-uneg sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, hingga memberikan dukungan politis dan hukum kepada masyarakat  kecil yang tertimpa masalah. Sementara hak-hak warga pedesaan untuk menikmati APBD secara rutin dan hati-hati disalurkan sesuai prosedur dan hasil musyawarah, yang diatur peraturan dan perundang-undangan daerah. Pelayanan bagi rakyat kecil yang dahulu seolah ter-eliminasi, nampaknya mulai lebih diperhatikan lagi dan rakyat kini bisa merasa "sebagai majikan" di hadapan para birokrat. Bahkan, bila ada warga masyarakat yang mengeluhkan tentang pelayanan, MK siap menerima laporan dan akan segera menindak-lanjuti. Sementara disiplin dan kinerja para birokrat melonjak mendekati porsi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pendidikan (termasuk agama dan kerokhanian) dan kesehatan, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, diwujudkan seimbang dengan pembangunan infrastrukturnya. BOS (Biaya Operasional Sekolah) senilai lebih dari Rp.72 Milliar dimasukkan dalam APBD. Diringi dengan instruksi kepada pengelola BOS untuk mematuhi prosdur yang berlaku dan menyalurkannya tepat waktu. Penempatan tenaga profesional kependidikan dan kesehatan sampai penunjukkan pejabat publik, tidak lagi didasari "like and dislike", namun dengan "Man behind the gun" bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Kepiawaian diplomasi H. Mulyadi WR, dan jalinan hubungannya yang terbina selama menjadi pejabat regional, menjadi modal yang patut diacungi jempol. Hampir semua kebijakan yang dikonsepnya bisa diterima oleh kalangan birokrat dan legeslator dari semua tingkatan. Pemerintah Propinsi yang sudah mengenal betul dengan "karakter" Kang Mul, tanpa ragu-ragu untuk merekomendasikan Trenggalek hingga level Pusat. Dilain sisi, sebagai "manager", dia telah berbagi kekuasaan sesuai tupoksi dengan Kholiq. Bupati menyadari, bahwa wakilnya ini adalah kandidat tokoh masa depan yang layak untuk diberikan kewenangan sebatas porsinya. Tanpa harus menimbulkan dualisme kekuasaan. Sehingga regenerasi pun berjalan alami, bukan sistem "karbitan". Diplomasi pada level regional dan nasional memerlukan "karakter" Mulyadi WR, diplomasi di daerah membutuhkan Kholiq sebagai mantan anggota legeslatif di DPRD Trenggalek.

Kendati demikian, ada beberapa hal yang kini masih menjadi ganjalan, diantaranya yakni masalah pemberantasan mafia hukum, mafia peradilan dan mafia kasus, serta masih adanya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berlaku sewenang-wenang dan terindikasi mengintimidasi pejabat dan mencari-cari "kasus pepesan kosong". Pada saat kampanye Pilkada, MK melalui tim suksesnya pernah menjanjikan untuk memberantas mafia hukum dan peradilan, serta meng-eliminasi dan membina LSM "kacangan". Sekaligus kemudian, memberikan kemudahan dan fasilitas kepada organisasi massa, sosial dan profesi, lembaga swadaya masyarakat, yang sungguh-sungguh berkiprah mendukung percepatan pembangunan di daerah ini.

Mafia Hukum, Mafia Peradilan, Mafia Kasus dan LSM "Pepesan Kosong", lebih sering membuat "gerah" para pejabat. Akibatnya, berbagai proyek bernilai milyaran tidak berjalan sesuai dengan target, atau bahkan terbengkalai dan tidak ada SKPD yang berani melaksanakannya. Sebab, tidak jarang ada oknum yang berlindung pada "kewenangannya", telah menggertak pejabat, seolah mereka adalah eksekutor dalam kasus tipikor (tindak pidana korupsi). Kendati demikian, kehadiran mereka paling tidak memang dapat mensugestif watak korup pejabat yang tidak jujur, mendadak jadi menguncup!

Barangkali, untuk masalah yang terakhir, memang perlu waktu lebih panjang untuk mewujudkannya. Dibutuhkan koordinasi dan deal-deal khusus dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan. Sehingga, masyarakat hendaknya bersabar sambil berdoa: Semoga Allah SWT segera melimpahkan rakhmat dan ridlo-Nya kepada para pejabat publik di daerah ini.

Wallahu'alam bisawab.

Posted in: Artikel,Pembangunan,Sejarah Trenggalek