Kontroversi Supersemar: Bagian Sejarah Indonesia Yang Masih Samar-samar (4 - Habis)

Aku Tahu Gerakan Jenderal Soeharto

(penasoekarno.wordpress.com)

Menjadi seorang Presiden mungkin “tidak terlalu sulit,” tetapi menjadi seorang pemimpin  negeri sangatlah tidak mudah. Meraih jabatan sebagai Presiden banyak ditopang oleh kematangan strategi politik, tetapi menjadi pemimpin sebuah negeri sangat membutuhkan kekuatan mental serta kesediaan sakit dan berkorban demi negeri serta rakyat yang dipimpinnya.

Konsep sebagai seorang pemimpin besar telah ditunjukkan secara nyata oleh Presiden  Soekarno dalam menyikapi langkah-langkah kudeta Jenderal Soeharto dan kroninya.

Tindakan Soeharto menyelewengkan Surat Perintah 11 Maret 1966 sangat menyakiti perasaan Bung Karno. Sejumlah petinggi militer yang masih setia pada Sukarno ketika itu pun merasa geram. Mereka meminta agar Sukarno bertindak tegas dengan memukul Soeharto dan  pasukannya. Tetapi Sukarno menolak.

Sukarno tak mau terjadi huru-hara, apalagi sampai melibatkan tentara. Perang saudara,  menurut Sukarno, adalah hal yang ditunggu-tunggu pihak asing—kaum kolonial yang mengincar Indonesia–sejak lama. Begitu perang saudara meletus, pihak asing, terutama Amerika  Serikat dan Inggris akan mengirimkan pasukan mereka ke Indonesia dengan alasan menyelamatkan fasilitas negara mereka, mulai dari para diplomat kedutaanbesar sampai  perusahaan-perusahaan asing milik mereka.

Kesaksian mengenai keengganan Sukarno menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapimanuver Soeharto disampaikan salah seorang menteri Kabinet Dwikora, Muhammad Achadi.  Saya bertemu Achadi, mantan menteri  transmigrasi dan rektor Universitas Bung Karno itu dua pekan lalu di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat. Achadi bercerita dengan lancar kepada saya dan beberapa teman. Air putih dan pisang rebus menemani pembicaraan kami sore  itu.

Komandan Korps Komando (KKO) Letjen Hartono termasuk salah seorang petinggi militer yangmenyatakan siap menunggu perintah pukul dari Sukarno. KKO sejak lama memang dikenal  sebagai barisan pendukung utama Soekarno. Kalimat Hartono: “hitam kata Bung Karno, hitam kata KKo” yang populer di masa-masa itu masih sering terdengar hingga kini.

Suatu hari di pertengahan Maret 1966, Hartono yang ketika itu menjabat sebagai  Menteri/Wakil Panglima Angkatan Laut itu datang ke Istana Merdeka menemui Bung Karno.  Ketika itu Achadi sedang memberikan laporan pada Sukarno tentang penahanan beberapa  menteri yang dilakukan oleh pasukan yang loyal pada Soeharto.

Mendengar laporan itu, menurut Achadi, Bung Karno berkata (kira-kira), “Kemarin sore Harto datang ke sini. Dia minta izin melakukan pengawalan kepada para menteri yang menurut informasi akan didemo oleh mahasiswa.”

“Tetapi itu bukan pengawalan,” kata Achadi. Untuk membuktikan laporannya, Achadi memerintahkan ajudannya menghubungi menteri penerangan Achmadi. Seperti Achadi, Achmadi  juga duduk di Tim Epilog yang bertugas menghentikan ekses buruk pasca-pembunuhan enam jenderal dan perwira muda Angkatan Darat dinihari 1 Oktober 1965. Soeharto juga berada di dalam tim itu. Tetapi setelah beberapa kali dicoba, Achmadi tidak dapat dihubungi. Tidak jelas dimana keberadaannya.

Saat itulah Hartono minta izin untuk menghadapi Soeharto dan pasukannya. Tetapi Bung Karno menggelengkan kepala, melarang. Padahal masih kata Achadi, selain KKO, Panglima Kodam Jaya Amir Machmud, Panglima Kodam Siliwangi Ibrahim Adji, dan beberapa panglima kodam lainnya juga bersedia menghadapi  Soeharto.

“Bung Karno tetap menggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak mau terjadi pertumpahan darah, dan perang saudara.”

Kalau begitu apa yang harus kami lakukan, tanya Achadi dan Hartono.

Bung Karno memerintahkan Hartono untuk menghalang-halangi upaya Soeharto agar jangan sampai berkembang lebih jauh.  “Hanya itu tugasnya, Hartono diminta menjabarkan sendiri.  Yang jelas jangan sampai ada perang saudara,” kata Achadi.

Menghindari perang saudara inilah sebagai wujud kecintaan Presiden Soekarno terhadap rakyat dan negeri ini. Pantang bagi Bung Karno meneteskan darah diatas negeri ini,  apabila hanya akan ditukar dengan sebuah kekuasaan.  Salam Revolusi .

                                           Penuh kontroversi

Seusai pemakaman Pak Harto, A Budi Hartono SH selaku kuasa hukum Letda (Inf) Soekardjo  Wilardjito, saksi mata Supersemar, mendesak keluarga Soeharto segera menyerahkan naskah  asli Supersemar (28/1/2008). Anggota Tjakrabirawa, Soekardjo, pada 1998 mengaku melihat Jenderal Panggabean  enodongkan pistolnya kepada Presiden Soekamrno, sementara Jenderal Jusuf menyodorkan map surat untuk ditandatangani. Pengakuan itu didukung oleh Kaswadi dan Rian Ismail. Sumber  lain membantah pengakuan Soekardjo.

Soal naskah asli, publik juga pernah berharap pada Jenderal M Jusuf. Namun, hingga M  Jusuf meninggal pada 8 September 2004, publik tetap tidak tahu. Saat hadir di rumah almarhum, Jusuf Kalla yang saat itu masih menjadi calon wakil presiden menuturkan,  menurut M Jusuf, naskah asli ada di tangan Pak Harto.

Begitulah salah satu kontroversi Supersemar. Hingga kini pun keberadaan naskah Supersemar  belum diketahui. Mungkin saja pihak yang menyimpannya tak akan mengungkapkan ke publik.  Takut dipenjara. UU No 7/1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan Fasal 11 berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud  dalam Fasal 1 huruf a Undang-Undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara  selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun."

Atau mungkin benar dugaan Ben Anderson, kemungkinan naskah asli Supersemar dihilangkan  karena diketik dengan kop Markas Besar Angkatan Darat.

Itu baru satu kontroversi Supersemar, belum kontroversi lain seperti siapa pengetik  sebenarnya, bagaimana kondisi Bung Karno saat itu sehingga mau menandatangani surat itu, lalu apa kata Jenderal Jusuf, Basuki Rachmad, dan Amir Machmud kepada Bung Karno maupun Soeharto dan sebagainya. Kontroversi itu hingga kini belum terjawab, padahal penulisan  sejarah Indonesia yang obyektif, termasuk sejarah Supersemar, amat penting bagi  perjalanan bangsa.

                                                                        Soeharto Paling Diuntungkan

Beragam kontroversi seputar Supersemar, tetap saja menjadikan Soeharto keluar  sebagai pihak yang paling diuntungkan. Pak Harto telah menggunakan Supersemar demi  politiknya, yakni mendapat peran sebagai orang nomor satu di negeri ini, seperti  kebijakan membubarkan PKI pada 12 Maret 1966.

Bahkan, agar posisinya kian kuat, Soeharto mendorong  MPRS memberikan  legitimasi agar Supersemar  dinilai konstitusional. Bayangkan, MPRS telah menjadikan Supersemar sebagai payung hukum  melalui Tap MPRS IX/MPRS/ 1966 sehingga Soekarno -sang pemberi mandat- pun tak berhak  mencabutnya. Supersemar telah menjadi Surat Izin Menguasai Indonesia dan punya implikasi  luas atas negeri dan bangsa ini.

Meski  sekarang Soeharto telah tiada, implikasi atas Supersemar masih ada karena para  sejarawan Indonesia kini punya tugas berat untuk menulis sejarah Supersemar dan sejarah  lain secara obyektif dan mengutamakan kebenaran sesuai metode dalam penulisan sejarah.

Yang memprihatinkan, ternyata kebiasaan memanipulasi masih menjadi gaya para penguasa  pasca-Soeharto. Coba simak, rakyat tampak tidak berdaya atas banyak kasus  pelanggaran HAM pada era Soeharto. Banyak peristiwa pelanggaran HAM dibiarkan dalam  misteri. Banyak pertanyaan korban atau keluarganya tidak terjawab.

Rakyat berharap akan ada penjelasan bagi para korban. Apalagi, Komisi Nasional Hak Asasi  Manusia atau Komnas HAM yang telah membentuk dua tim ad hoc. Yang pertama untuk  menyelidiki kemungkinan pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966. Yang lain untuk  menyelidiki kasus penembakan misterius (Kompas, 4/3/2008).

Sebenarnya bukan hanya demi kepentingan para korban, tetapi keberanian mengungkap  kebenaran yang harus dilakukan tim ad hoc juga penting untuk rakyat banyak, sejarah, dan  eksistensi Indonesia ke depan. Hasil kerja tim harus menginspirasi para penguasa atau  pejabat. Ataukah kita akan membiarkan Ibu Pertiwi dibangun dan dipelihara dengan  landasan kebohongan?!

Tak Mungkin Jadi Sumber Penelitian

Beberapa naskah kuno dan daun lontar didaftarkan menjadi warisan sejarah bangsa,  Indonesia memiliki sumber-sumber penelitian sangat banyak. Para peneliti dari dalam dan  luar negeri tidak menemui kesulitan untuk menulis penelitiannya tentang Indonesia. Guru Besar Sosiologi Universitas Gajah Mada Sunyoto Usman, menyatakan hendaknya perguruan  tinggi di Indonesia mengembangkan ilmu-ilmu berbasis keindonesiaan.

"Tak semua ilmu dan metodologi yang dikembangkan Barat bisa digunakan untuk melihat  kondisi Indonesia... akibatnya, perguruan tinggi Indonesia tertinggal dari perguruan tinggi asing yang telah lama mengembangkan ilmu tersebut.," ujarnya.

Di bahagian lain Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada Sindung Tjahyadi  mengatakan, lemahnya pengembangan ilmu juga dipicu oleh perguruan tinggi yang semakin berorientasi pada pasar. Hanya ilmu yang diminati masyarakat yang diperhatikan. Ilmu-ilmu  yang tak diminati pasar akhirnya tak dikembangkan.

Namun, apabila  mengenai sejarah mutakhir, misalnya tentang data mengenai  Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 apa yang bisa kita peroleh?  Jawabannya tidak ada, karena surat asli yang akan menjadi dasar sebuah penelitian, tidak  ada. Kalaulah ada, seorang peneliti tidak langsung percaya. Masih ada sederet pertanyaan  yang harus diajukan, diuji. Pertama, apakah sumber yang diperolehnya itu otentik (asli).  Kedua, apakah sumbernya shahih, sah dan benar (validity), Ketiga, apakah terpercaya,  sungguh-sungguh benar (realibility dan kuat, kredebility) ?

Oleh karenanya naskah Supersemar itu tidak akan pernah menjadi sumber penelitian, karena surat aslinya tidak ada. Jika sejarah Indonesia mengalami hal seperti ini, mulai dari manakah mengembangkannya? Bagaimana pula mengembangkan Ilmu Ke-Indonesia-an buat generasi-generasi yang berikutnya, jika tidak ada warisan data yang lengkap dan terpercaya mengenai  Indonesia itu sendiri?

(Habis, namun kan dilanjutkan lagi bila sudah ada data baru....xixixi...)

(dari berbagai sumber)

Bacalah artikel ini secara berurutan:

• Kontroversi Supersemar:Bagian Sejarah Indonesia Yang Masih Samar-samar (1)

• Kontroversi Supersemar:Bagian Sejarah Indonesia Yang Masih Samar-samar (2)

• Kontroversi Supersemar:Bagian Sejarah Indonesia Yang Masih Samar-samar (3)

• Kontroversi Supersemar:Bagian Sejarah Indonesia Yang Masih Samar-samar (4 - Habis)

Posted in: Artikel,Bagi Pahlawan Kemerdekaan,Sejarah Dunia