Fenomena Politik Uang dan Broker Suara dalam Pemilu 2009

Tanggal 4 April 2009 akan dilaksanakan Pemilihan Legeslatif. Gambar para caleg sudah banyak tersebar, dipajang di sepanjang jalan atau tempat-tempat strategis layaknya sebuah reklame. Masyarakat pun mulai membicarakan caleg mereka.

Namun, perlu dicatat, sebenarnya yang getol membahas caleg-caleg tsb. kebanyakan dimulai oleh para "broker" (bukan hanya di pasar uang/saham ada istilah ini), yakni mereka yang sengaja mempekerjakan dirinya untuk menangguk suara bagi caleg yang membayarnya. Sementara, masyarakat awam nampak adem ayem seakan tidak peduli.

Sedangkan di sisi lain disadari atau tidak - dewasa ini, di masyarakat ada paradigma demokrasi yang menjurus pada politik uang. Hal ini dipicu oleh kebiasaan dalam pelaksanaan pilkades yang selama ini terbukti kental dengan praktek semacam itu. Apalagi, kesulitan hidup yang mereka pikul menuntut mereka untuk senantiasa mencari-cari penghasilan tambahan.

Kondisi dan perilaku hidup masyarakat yang stagnan, pragmatisme, dimanfaatkan oleh caleg-caleg. Tidak semua, tapi banyak. Bukan hanya dari partai baru, atau wajah baru, dari partai lama yang beken pun berjubel.
Sistem pemberian jasa pada pemilih yang memberikan suaranya, dilakukan sangat hati-hati dan rahasia. Bisa lewat broker politik, bisa via tokoh masyarakat. Bahkan di Trenggalek ini ada yang sudah berani mengeluarkan biaya bagi penyediaan fasilitas-fasilitas umum di lingkungan yang siap memberikan suara mayoritas untuk sang caleg.

Mengapa mereka -para caleg- mau kehilangan duwit untuk meraih kursi legeslatif? Bayangkan, jika dari suatu Dapil ditetapkan setiap kursi minimal berharga 5 ribu suara, lantas setiap suara dinilai 20 ribu rupiah, artinya caleg tersebut harus mengeluarkan 100 juta rupiah, untuk masa jabatan 5 lima tahun.
Nah, jika fenomena politik uang dibiarkan marak, akan bagaimanakah kualitas anggota legeslatif kita? Barangkali, hanya segelintir saja yang menolak "memalak" para birokrat tatkala membahas anggaran suatu kegiatan. Dan yang sebagian besar menarget hingga 10% dari anggaran yang mereka setujui yang bisa dicairkan.

Masyarakat desa terlampau pragmatis, para caleg yang ambisius memang cerdik dan pandai membaca "pasar". KPU(D) dan BAWASLU perlu waspada. Dan kepada masyarakat pemilih saya himbau untuk arif dan bijak, mari kita "blacklist" semua caleg yang bermental KKN. Biarkan mereka membagi-bagikan hartanya, tapi jangan dipilih.

Akhirnya, mudah-mudahan pemilhan legeslatif kali ini tidak sampai merepotkan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan bantuan Anda untuk mengikuti polling di blog yang saya buat tepat pada Hari Anti Korupsi 9 Desember 2008 ini. Atas partisipasi Anda, semoga Allah melimpahkan berkah Nya pada Anda dan keluarga.

Posted in: Pra-Anggapan