Karamnya Sebuah Perahu, Merenggut Nyawa Ratusan Imigran (1)

Menikmati Kawasan Wisata Pantai Prigi

Rabu pagi, tanggal 14 Desember 2011, pukul 09.11 (WIB), saya sedang asyik online; tiba-tiba HP berdering, Bu Endang teman sejawatku yang telepon.  "Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh," sambutku mendahuluinya. Maklum, ibu yang satu ini memang punya pangkat lebih tinggi dari saya, bobotnya lebih dari 3/4 kwintal (maybe... sorry Bu, saya justru iri loh!) Sesudah basa-basi sebentar, langsung ke inti masalah.

"Bapak bisa pagi ini ke Prigi? Sekarang ditunggu teman-teman di kantor, dan berangkat bersama-sama," ujar bu Endang. Langsung saja kusanggupi, namun kukatakan bahwa aku saat ini masih di rumah dan belum mandi.

"Okay, siap, Bu", jawabku, "Tapi saya sekarang masih di rumah dan baru akan mandi, bagaimana kalau saya berangkat langsung nanti naik kendaraan sendiri?!"

"Iya, Pak, tidak apa-apa. Jangan lupa bawa perlengkapan untuk menginap selama 3 hari di Hotel Prigi," kata bu Endang. setengah mengultimatum, maklum aku kan Kopral..xixixi.

Usai mandi, aku langsung pamit pada isteriku tersayang, dia sudah menyiapkan semua kebutuhanku selama tiga hari: pakaian, handuk, sabun, sikat gigi, odol dan.. tentunya rokok...! Kemudian, aku pinjam motor anakku karena motorku sendiri sudah "legrek" tidak akan mampu merangkak sepanjang jalan menuju tempat wisata pantai Prigi. Bismillah...Ngeeeeng..... berangkat dari rumah pukul 10.31 ---> tiba di Hotel Prigi pukul 12.06 (WIB).

Selama tiga hari di Prigi mulai tanggal 14-16 Desember, waktu luang kupakai untuk anjangsana ke beberapa tempat yang kuanggap penting. Aku ke beberapa sudut pantai, bertemu dengan para nelayan, dan kami bercengkrama dalam suasana pedesaan. Sayangnya, aku tidak membawa tustel, hanya mengandalkan camera HP, sehingga rekaman pun tidak bisa kuambil.

Kawasan Wisata Pantai Prigi, menurutku sungguh amat mengenaskan, padahal obyeknya teramat sangat menggemaskan. Mengenaskan, karena sarana dan prasarana yang mendukung keberadaan dan produktivitas obyek wisata di Kecamatan Watulimo, pada umumnya mengalami kerusakan parah. Lihatlah, jalan masuk menuju kawasan wisata Pantai Prigi sama sekali tidak layak dinikmati para pelancong! Tempat parkir kendaraan tidak terurus, kios-kios pedagang yang amburadul dan kotor. Bangku-bangku dan tempat berteduh pelancong tidak satupun yang memadai dan mampu memberikan nuansa bersahabat pada wisatawan, jangankan wisatawan mancanegara atau wisatawan nusantara, wisatawan lokal pun (seperti saya) merasa risih untuk bersantai di situ! Belum lagi aliran listrik yang byar-pet, sehingga membuat pelancong yang menginap dan menikmati malam di pantai dan sekitar "kota" watulimo jadi kurang nyaman.

Sementara itu, sepanjang jalan menuju Kecamatan Watulimo, mulai dari Kecamatan Durenan - Kecamatan Bandung, rambu-rambu yang menunjukkan arah menuju kawasan wisata boleh dikata tidak ada. Seharusnya, demi kelancaran jalan dan keceriaan para pelancong dari luar kota, di setiap pertigaan/perempatan jalan yang meragukan, dipasang rambu-rambu atau bahkan baliho sebagai promosi sekaligus penunjuk jalan menuju arah obyek wisata. Kapankah obyek wisata di Trenggalek dapat memberikan kontribusi maksimal apabila sarpras (sarana dan prasarana) penunjang tidak diperhatikan?!

Wisata Pantai dan Guwo Lowo di Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, sesungguhnya sangat menggemaskan dan potensial. Pantainya indah, tenang dan masih alami serta sangat bersih dibanding dengan obyek wisata pantai di kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Guwo Lowo, adalah goa terpanjang di Asia Tenggara. Stalaktit dan stalakmit yang terdapat di dalam Goa adalah bukti seberapa tuanya Goa itu. Kendati di sana-sini terdapat bagian dari kedua obyek itu yang digempili oleh tangan-tangan jahil.

Dengan dibangunnya jalan raya Jalur Lintas Selatan (JLS) yang meliwati kawasan pantai selatan, masa depan obyek wisata pantai daerah ini sangat menjanjikan. Pantai Prigi di Desa Tasik Madu, Pantai Karanggongso (3 km dari pantai Prigi) terkenal dengan pasir putihnya, Pantai Damas  di desa Karanggandu (5 km sebelah barat pantai Prigi), dan Pantai Pelang di Kecamatan Panggul, serta pesisir Kecamatan Munjungan, adalah lumbung "emas" bagi Trenggalek apabila JLS sudah dirampungkan.

Dua malam menginap di Hotel Prigi (milik Pemkab Trenggalek), saya mencoba ke warnet. Sayangnya, baru belasan menit tiba-tiba listrik padam. Celakanya itu terjadi dua malam berturut-turut, dan sekali padam berlangsung cukup lama. Akibatnya bagi saya, yang fatal adalah posting blog saya tertunda, beruntung fasilitas simpan otomatis sudah disediakan oleh Om Google.

Jum'at, 16 Desember 2011, saya balik ke Sukowetan, Kecamatan Karangan, meninggalkan Pantai Prigi, pukul 15.17 (WIB). Saya harus segera pulang, karena malam pukul 19.30 ada rapat pengurus Percasi sehubungan dengan telah dikukuhkannya kepengurusan Percasi Trenggalek periode 2011-2015 oleh Pengda Percasi Jatim. Besoknya, saat saya sedang bercengkrama dengan tetangga di rumah, tiba-tiba ada teman wartawan dan LSM telepon, telah terjadi kecelakaan di Pantai Prigi, sebuah perahu bermuatan imigran gelap telah karam! Innalillahi wainnailaihi rajiuun....! (Tunggu Bagian Kedua....)

Artikel terkait :

• The Summary of Trenggalek Town's History-Selamat Hari Jadi Trenggalek 
• Sisi Mistis Kekayaan Alam Trenggalek (Dam Bagong) 
• Etika Politik dan Pemboikotan Paripurna DPRD 
• Paripurna DPRD Trenggalek Deadclock, Ada Konflik Kepentingan?! 
• Masyarakat Sejahtera, Bukan Karena Pembangunan Fisik Saja!

Read more »

Kidung Jalan-Jalan Trenggalek Penuh Lobang

Oleh Nurani Soyomukti*) 

Adalah Toni Saputra orang  yang pertama kali menyajikan karya yang pertama kali diapresiasi dalam acara Arisan Sastra bulanan QLC (Quantum Litera Center) Trenggalek sejak September 2010 lalu. Penyair muda Trenggalek yang namanya sudah mulai di kenal di dunia sastra Jawa Timur ini waktu itu memberanikan diri untuk menyajikan antologi puisi yang telah dibukukan, yang dia beri judul “Jalanan Di Kotaku Berlobang” (Sembilan Mutiara Publishing, 2010). Judul ini selalu jadi bahan pembicaraan sejak saat itu karena di dalamnya menceritakan keluh-kesahnya tentang jalanan di Trenggalek yang penuh lobang.

Puisi Toni menjadi saksi bahwa masalah jalan sebagai salah satu infrastruktur penting di Trenggalek akan tetap mengemuka. Kisahnya melengkapi apa yang sering kita dengar dari cerita keseharian. Tentang seorang pengendara yang tersungkur di jalan setelah ia melewati lobang yang dalamnya minta ampun. Tentang orang-orang yang malas keluar wilayah kecamatannya karena takut menghadapi jalan-jalan yang rusak—seperti orang-orang yang memilih memakai jasa calo untuk mengurusi surat di Trenggalek (pusat kota) daripada mengurusi surat-surat sendiri.

Kira-kira enam bulan lalu, saya meluncur ke Munjungan, sebuah kecamatan dengan jalannya yang medannya sangat sulit ditambah lagi mulai berlobang-lobang, menggunakan sepeda motor berdua, bersama Misbahus Surur, seorang pemuda kelahiran munjungan yang saat ini sedang menempuh studi tahap akhir di pasca-sarjana Universitas Islam Negeri  (UIN) Maliki  Malang. Gara-gara jalan yang berlobang, tepat di puncak gunung (yang dikenal ‘Pemancar’) ban motor kami bocor. Pada hal waktu itu sudah gelap, kira-kira jam 18.30 malam, dengan suasana hujan gerimis.

Situasi semacam itu benar-benar menyiksa. Jalan yang jelek, penuh lobang yang menyebabkan batu-batu lancip berserak di jalanan membuat ban kendaraan bisa bocor. Situasi semacam itu pulalah yang membuat Surur (panggilan Misbahus Surur) jarang pulang ke kampungnya. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas, penulis dan sastrawan muda, esai sastra dan puisi-puisinya telah tersebar di  berbagai media nasional (Jawa Pos, Lampung Pos, Suara Karya, Seputar Indonesia, dll). Bahkan, sejak ia ikut mendirikan Arisan Sastra bulanan yang  sudah berjalan setahun ini, ketika ia sudah  datang di Trenggalek untuk hadir di acara tiap bulan yang selama ini di laksanakan di tempat-tempat seputar Trenggalek kota, ia jarang sekali mau mampir ke kampungnya, Munjungan.

Saya mengambil kesimpulan, tampaknya medan yang sulit untuk dilewati membuat ia malas. Apalagi akhir-akhir ini, jalan ke Munjungan bukan hanya berlobang, tetapi rusak dan hancur, membuat orang yang mau lewat merasa malas, ngeri, dan sengsara. Bisa kita hitung berapa manusioa di dunia ini yang rela bersengsara-sengsara untuk melewati jalan yang menyengsarakan, yang kadang membuatnya sudah putus asa untuk sampai tujuan. Yang kadang memilih jalan pintas. Tetapi ke Munjungan tidak ada jalan pintas. Kalau toh ada, jalannya juga sama-sama sulitnya, bahkan bisa jadi lebih sulit.

Seperti setelah acara Buka Puasa Bersama dan Arisan Sastra ke-12, hari Sabtu 13 Agustus 2011 lalu, Surur pun datang sekaligus membedah antologi puisi. Acara itu dilaksanakan di aula dinas pariwisata budaya. Meski sudah berada di Trenggalek, iapun tak mampir pulang ke Munjungan. Dia balik lagi ke Malang. Tiga hari kemudian, saya disadarkan bahwa jalan menuju ke Munjungan parahnya tak terkirakan. 15 Januari 2011, tepatnya sehabis sholat tarawih, tiba-tiba ada sms masuk ke HP saya: ”Pak Bupati Mulyadi dihadang oleh massa yang menuntut perbaikan jalan Munjungan. Pak Mul datang dalam rangka acara Safari Ramadan. Massa menuntut agar jalan Munjungan yang parah segera diperbaiki”. Entah sms dari siapa, menggunakan nomer yang tak bernama (tak tersimpan) di HP saya.

Selama ini Rakyat Munjungan yang  harus sering keluar kecamatan itu harus pura-pura bersabar menghadapi hadangan lobang-lobang. Tetapi kesabaran ada habisnya. Rasa ‘mangkel’ ditahan dalam hati, masuk alam bawah sadar, dan ketika ada kesempatan untuk mengungkapkan, tak bisa lagi ditahan. Karenanya ketika Pak Mulyadi (bupati Trenggalek yang dalam kampanyenya menekankan janji tentang jalan yang mulus tanpa lobang) terdengar akan datang ke kecamatan itu, para pemuda yang kesabarannya tipis segera merencanakan penghadangan. Akhirnya Pak Mul bukan hanya terhadang jalan yang sulit yang membuat  perjalanan beliau dan rombongannya merambat, tetapi juga sempat terhenti karena dihadang massa.

Massa telah merencanakan untuk mengungkapkan tuntutannya: agar jalan-jalan yang berlobang itu diganti dengan yang mulus. Agar Pak Mul menepati janji-janjinya. Dan sebenarnya tuntutan itu berujung pada satu hal: agar warga bisa keluar masuk kecamatan itu dengan lancar. Di antara mereka memang ada yang tidak paham tentang apa itu proses dan apa itu ”prosedur”. Rakyat Jawa ini telah terbiasa dengan dongeng Sangkuriang yang  berharap bisa membuat sungai salam waktu separo malam, atau dongeng Bandung Bondowoso yang bisa membuat ratusan candi dalam waktu sepertiga malam.

Saya kira Pak Mul sendiri tahu bahwa membangun  itu butuh perencanaan. Dan kita juga tahu, perencanaan pembangunan seringkali kacau. Membangun jalan  di jaman modern tak bisa lagi dilakukan seperti jaman kerja paksa jaman Kolonial Belanda atau  kerja rodi seperti jaman Jepang. ”Prosedur”. Ya, ”prosedur”! Ini memang kosakata paling sakti untuk dijadikan alasan bahwa tuntutan membangun tidak bisa dijalankan segera atau secepat mungkin. Tetapi dalam konteks pembangunan yang melibatkan anggaran bermilyar rupiah, prosedur juga bisa kita ”onceki” sebagai sebuah proses yang kadang juga dipenuhi kegiatan ”tawar-menawar”.

Ada dua kekawatiran dalam perasaan saya  yang selalu berkecamuk dalam hal ini. Pertama, pembangunan tak akan dikerjakan jika tak menguntungkan atau mendatangkan keuntungan. Kedua, pembangunan dikerjakan dengan kualitas garapan yang buruk. Akibatnya, jalan yang sudah diaspal kembali, atau hanya sekedar ditambal yang bolong-bolong itu, akan segera kembali ’dedel-duwel’. Kecurigaan ini bukanlah karangan yang didramatisir, di era Gayus dan Nazaruddin, kita rakyat dihadapkan para pemerintah (baik pusat dan daerah) baik yang jadi korban atau yang jadi teman mafia anggaran. Pembangunan akan diberikan pada kontraktor yang paling bersahabat alias yang bisa membayar upeti atau yang menguntungkan si pemberi proyek. Upeti bahkan bisa  10-20% dari total anggaran. Sedangkan si kontraktor, supaya tetap untung banyak, mau tak mau harus menggarap proyek pembangunan sekenanya saja.

Di sini kesabaran rakyat bukan hanya diuji dengan keadaan material kehidupan. Tetapi oleh proses tawar-menawar oleh elit. Bukan hanya lingkungan alam yang menyulitkan kehidupan mereka, bukan hanya kontradiksi alam yang membuat hidup mereka sudah. Tetapi kadang karakter mental dan tindakan elit politik kadang juga ikut menyengsarakan mereka.

Rakyat di Munjungan, Dongko, Prigi-Watulimo, Pule dan mungkin semua kecamatan di Trenggalek menghadapi kontradiksi alam. Cuaca dan musim memungkinkan alam mengancam manusia dan kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, dinamika hubungan antara birokrasi, wakil rakyat, dan kontraktor kadang juga bisa jadi sumber bencana yang lebih dahsyat daripada banjir dan tanah longsor. Walahu’alam! Perubahan selalu dinanti!

*)Artikel disajikan oleh Nurani Soyomukti, seorang penulis, pendidik dan pekerja sosial-budaya; anggota Sarikat Muda Intelektual Nusantara (SaMIN) wilayah Mataraman; dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Blitar (UIB); 23 judul bukunya telah terbit dan tersebar di seluruh tanah air.

Read more »

Komisi III Soroti Proses Lelang Proyek Yang Amburadul

Mugianto, S.Pd. Wakil Ketua
Komisi III DPRD Trenggalek.

Proses lelang proyek hingga hasil pengumuman pemenang lelang proyek di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, banyak disoroti oleh masyarakat pelaku usaha kontraktor. Ketika pemenang lelang diumumkan, hampir 80% peserta lelang sudah gugur dalam tahap evaluasi teknis.

Dwipa Reza Wardhana, SH., Direktur CV Mahkota Trenggalek sangat mengeluhkan hasil verifikasi awal tersebut. "Membaca hasil evaluasi Panitia sungguh mengherankan, hampir semua kontraktor daerah ini gugur dievaluasi teknis, termasuk kontraktor senior banyak yang gugur. Padahal selama beberapa tahun lalu jarang sekali penawar pekerjaan dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan teknis", ujarnya, Kamis (21/7).

Beberapa kontraktor yang juga tidak lolos verifikasi mempertanyakan, apakah ada peraturan baru yg belum dipahami oleh rekanan. "Penjelasan teknis yang disampaikan oleh pihak Panitia dan BMP (Kantor Bina Marga dan Pengairan/Red) dan berbagai persyaratannya juga sudah diikuti semua peserta, kami ajukan penawaran sesuai petunjuk, tapi punya kami tetap gugur", kata salah seorang kontraktor senior dari Trenggalek yang tidak ingin disebutkan namanya.

Panitia Tidak Becus

Sementara itu, Komisi III DPRD Trenggalek secara khusus menyoroti amburadulnya proses lelang proyek yang diselenggarakan oleh Panitia bentukan Dinas Bina Marga dan Pengairan tersebut. Wakil Ketua Komisi III, Mugianto, menilai Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa memang tidak becus.

"Mereka tidak profesional dalam melakukan evaluasi dan menentukan pemenang tender. Ada beberapa kejanggalan, ini dibuktikan banyaknya sanggahan yang diajukan oleh rekanan, serta masih banyaknya paket-paket pekerjaan yang belum ada pemenangnya artinya gagal dan harus retender", ujar Mugianto di ruang kerja Fraksi Demokrat, Kamis (20/7).

Mugianto menambahkan amburadulnya proses lelang ini berdampak pada molornya pelaksanaan proyek fisik yang di masing-masing SKPD. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi masyarakat terhambat. "Seharusnya pihak eksekutif memiliki ketegasan dan keberanian sebagai eksekutor pengguna anggaran. Menurut kami, dari Komisi III, indikasi adanya kompromi bagi-bagi 'kue' paket pekerjaan yang dimotori oleh masing-masing ketua assosiasi penyedia jasa konstruksi. Kalau indikasi tersebut benar-benar terjadi, maka itu pertanda buruknya citra pemerintahan MK," kata Mugianto.

Mestinya -masih menurut Mugianto- pemerintah Kabupaten Trenggalek belajar dari pengalaman pelaksanaan proyek tahun 2010 yang banyak terlambat penyelesaiannya dan tidak tuntas, bahkan banyak anggaran yang sudah ditetapkan tidak terserap. "Ujung-ujungnya SILPA melonjak tinggi. Masyarakat kita menjadi korban, mereka dirugikan karena belum bisa menikmati dan merasakan manfaat dari program kegiatan tersebut", tegas Mugianto yang sekarang menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat.

Mugianto yang sarjana pendidikan ini memberikan contoh dana pemeliharaan rutin tahun 2010 yang tidak bisa dilaksanakan pekerjaannya, padahal infrastruktur, beberapa ruas jalan antar kecamatan banyak sekali yang rusak parah.(Sumber).

Read more »

“Wajar Dengan Pengecualian”, DPRD Seharusnya Bentuk Pansus

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada pemeriksaan tahun 2010 memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Opini tersebut diberikan terkait dengan keraguan atas kepemilikan penyertaan modal  sebesar Rp. 21 milliar lebih pada BPR, BPS, PDAU dan PDAM yang ada di daerah ini.

Selanjutnya ,  Panitia Kerja (Panja) DPRD Trenggalek menyampaikan beberapa rekomendasi kepada eksekutif sebagai follow up dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang memberikan opini  “Wajar Dengan Pengecualian”, yang disampaikan pada 12 Juli 2011 dan secara aklamasi disetujui Dewan dalam sidang Paripurna.

Bila ditelisik lebih ‘njelimet’, butir-butir rekomendasi dari Dewan tersebut sifatnya bukan sekedar anjuran, namun sekaligus bisa diterjemahkan sebagai teguran yang cukup  “menggelitik”  hati nurani pihak eksekutif.

Terlepas dari semua itu,  mari kita kilas balik saat lebih dari tiga dekade lalu begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo menyebut kebocoran anggaran negara mencapai sedikitnya 30%. Meski begitu, hingga kini sinyalemen itu masih amat relevan, bahkan jumlah kebocorannya amat mungkin lebih besar.

Fakta paling telanjang -seperti dirilis oleh Media Indonesia-  dari bocornya anggaran terpampang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/7). Ketika itu, jaksa penuntut Agus Salim membacakan surat dakwaan atas Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris yang disangka menyogok penyelenggara negara demi memenangi tender proyek Wisma Atlet SEA Games, Palembang, Sumatra Selatan.

Di ruang sidang itu terkuak fakta bahwa korupsi di negeri ini memang berlangsung masif, sistemis, dan struktural. Jaksa mengungkap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 benar-benar menjadi bancakan.

Dari total nilai proyek Rp191,6 miliar, sebesar 20,5% (sekitar Rp39,27 miliar) di antaranya dihabiskan untuk memberi pelicin para pejabat. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin disebut menerima jatah 13% atau Rp24,9 miliar. Selain itu, uang itu juga disebut mengalir ke Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin sebesar 2,5% atau sekitar Rp4,79 miliar. Ada jatah pula untuk mantan Seskemenpora Wafid Muharam sebesar 2% atau sekitar Rp3,83 miliar. Uang juga mengalir dalam jumlah bervariasi ke pegawai hingga tingkat teknis di lapangan. Termasuk ke pengawas proyek di lapangan.

Seperti biasa, mereka yang disebut menerima jatah pelicin ramai-ramai membantah. Pengakuan justru muncul dari seorang pelaksana teknis lapangan yang 'hanya' menerima Rp20 juta, dan uang itu pun sudah dikembalikan ke negara.

Dakwaan di ruang sidang itu memberi gambaran kuat kepada kita bahwa korupsi sudah menjadi kelaziman, bukan lagi kezaliman. Itu sekaligus menunjukkan khotbah pemberantasan korupsi yang digemakan dari waktu ke waktu tidak menuntun pejabat kita untuk meninggalkan perilaku amat jahat tersebut. Kasus Wisma Atlet diyakini bukanlah kasus tunggal. Hal serupa terjadi di hampir segala lini proyek di negeri ini.

Tidak mengherankan jika banyak kualitas hasil proyek untuk publik di negeri ini dikorbankan demi mengongkosi kerakusan pejabat. Jalan raya yang rusak saban tahun kendati terus diperbaiki saban tahun pula merupakan salah satu contoh.

Barangkali, opini “Wajar Dengan Pengecualian”yang disampaikan oleh BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Trenggalek Tahun 2010, lahir dari sebuah keraguan tentang efektivitas penyertaan modal pada badan usaha yang dimiliki oleh daerah ini.  Sebaiknya DPRD Trenggalek bukan hanya memberikan rekomendasi melalui Panja  namun perlu diikuti dengan pembentukan  Panitia Khusus (Pansus) yang mengkaji dan meneliti keseluruhan kebijakan penyertaan modal tersebut.

Dari opini BPK RI “Wajar Dengan Pengecualian”, ada keniscayaan dijadikan tonggak memerangi perilaku dan tindak korupsi yang terjadi di daerah ini. Melalui meja politikus, dengan membentuk Pansus opini BPK RI, mari kita awali pemberantasan korupsi, bila terbukti - dapat dilanjutkan ke ranah hukum untuk di proses di meja sidang Tipikor.

Wallahu’alam bishawab.

Read more »

Fraksi Partai Demokrat Prihatin Atas Kinerja Mulyadi-Kholiq

Sidang Paripurna Dewan berlangsung Jum’at (1/7) dengan agenda tunggal  penyampaian pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2010. Beberapa saat usai sidang, wartawan prigibeach.com langsung mengincar Ketua Fraksi Parta Demokrat untuk diwawancarai, yakni Mugianto, S.Pd. Pria yang berpenampilan sederhana ini langsung menerima untuk diwawancarai, tapi minta bertempat di ruang Fraksi di gedung DPRD Trenggalek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fraksi Anda tadi bergitu banyak mengkritisi nota penjelasan Bupati, apakah menurut Anda itu sebuah kegagalan dari MK (Mulyadi-Kholiq/Red) ?

•  Fraksi kami tidak menilai itu sebagai suatu kegagalan, kendati demikian kami harus bersikap non-kompromistis bila melihat ada kejanggalan dalam pelaksanaan berbagai peraturan yang sudah disepakati dan ditetapkan sebagai Perda.

Adakah Anda atau Fraksi Anda melihat pelaksanaan APBD 2010 mengandung banyak kejanggalan?

• Hahaha (tertawa sinis/Red). Saya pribadi maupun fraksi Demokrat memang banyak menemukan kejanggalan itu, khususnya dalam implementasi APBD kita tahun 2010. Baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, termasuk sumber-sumber keuangan daerah yang seharusnya bisa lebih dimaksimalkan.

Bisakah Anda lebih spesifik lagi agar masyarakat mengerti?

• Mari kita mulai dengan berpikir positif terhadap kinerja MK, yang baru melaksanakan tugas-tugasnya efektif terhitung awal Oktober 2010. Itu artinya, APBD 2010 sebagian besar sudah diserap oleh Bupati H. Soeharto. Nah, dari sisi ini, fraksi kami bisa memaklumi. Namun, apa yang telah kami sampaikan dalam pandangan umum tadi (saat Paripurna/Red), dalam pandangan kami dapat menjadi cermin kinerja MK sejak awal tahun 2011 hingga sekarang ini.

•  Balik pada titik persoalan, secara umum pelaksanaan APBD 2010 menurut Fraksi kami, juga fraksi-fraksi lainnya, memang gagal mencapai target.  PAD hanya 87,83%, membuat daerah kita makin terpuruk dan sangat bergantung pada pendapatan transfer  dari Pusat. Seharusnya, Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan kebijakan terkait peluang untuk meningkatkan PAD tersebut.  Utamanya melalui pos Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Bila Pemkab memberikan penjelasan terinci tentang berbagai kendala menyangkut proses dan regulasi peraturannya, tentu Dewan akan memfasilitasi dan mendukung. Semua fokus bertujuan untuk meningkatkan PAD.

Kami ingin Anda memberikan contoh yang lebih jelas dan faktual, bagian mana dari hal tersebut yang menurut Anda atau Fraksi Anda perlu dikoreksi?

• Mari kita ambil contoh konkrit,  pos Pendapatan dari  Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Laba dari Apotik Jwalita, hanya 2,8 juta rupiah atau setara 37,33 %, dari usaha tambang bahkan Nol persen. Dari DPPKAD melalui LMDH target 50 juta Cuma didapat 1 juta rupiah; sementara penyertaan dari Dilem Wilis hanya mencapai 52,77 % senilai 52,76 juta rupiah. Selanjutnya, dari unit Swadana RSUD Dr. Sudomo 88,22 % hanya sebesar Rp. 17 juta lebih. Padahal setiap hari ruang perawatan khusus Kelas III selalu penuh, artinya kita bisa maksimal  meng-klaim dana Jamkesmas maupun Jamkesda.

• Tetapi, tiba-tiba kami harus terperangah, ketika mendadak muncul pendapatan dari sebuah pos yang tidak pernah ditargetkan, yakni dari jasa Giro sebesar hampir 52 juta rupiah. Lebih aneh lagi, jasa Giro dari yang diterima dari Bank Jatim hanya sebesar 18,65%, dari BNI 31,91% dan dari BRI mencapai 122,27%; Mengapa? Atau lebih kritisnya: Ada apa dengan Giro di bank-bank ini?

Tadi dari sidang, Fraksi Anda menyoroti tentang Giro di BPR Jatim, kenapa?

•  Pertanyaan yang cerdas, (sambil tersenyum penuh arti mengejek wartawan prigibeach.com?!/ Red). Sesuai Keputusan Menkeu Nomor 17/KMK.011/1986 yang diperbaharui dengan nomor 318/KMK.02/2004 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah, Juncto SE Dirjen Anggaran… kalau tidak salah nomor 105..

Edaran Dirjen Nomor Se-105/A/2004 tanggal 19 Juli 2004 (wartawan prigibeach.com menyebutkan sambil melihat catatan);

•  Iya-iya-iya.. betul nomor itu, ditegaskan bahwa Bendahara atau pemegang Rekening atas nama Pemerintah Pusat maupun Daerah harus menyimpan uang di Bank Umum yang merupakan Persero yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BPD. Inilah bank umum yang direkomendasikan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan PT BPR Jatim tidak termasuk. Bukankah kasus Giro yang ada di BPR Jatim ini perlu dipertanyakan keabsahannya? Dan kami berharap, Giro di bank-bank yang tidak direkom segera dipindahkan sesuai dengan SK Menkeu.

Menyangkut pos belanja, adakah catatan dari Fraksi Anda?

• Dalam hal ini nampaknya fraksi-fraksi di Dewan sama pendapatnya. Kami menginginkan Pemkab memberikan penjelasan lebih terinci, argumentasi yang logis, komprehensif dan sesuai dengan koridor kalkulasi ilmiah. Utamanya pada Pos Belanja Operasional yang menyisakan anggaran hingga 42 milyar rupiah lebih. Sementara terhadap Belanja Subsidi yang realisasinya 950 juta dari target 1 milyar, melalui BPR Jwalita bagi pelaku UKMM, menurut Fraksi kami, adalah kebijakan yang salah atau setidaknya tidak tepat sasaran.

Bukankah subsidi untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah dan Micro (UKMM) tersebut memang diperlukan?

• Memang diperlukan namun harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13/2006 yang diubah dengan nomor 57/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; ditentukan bahwa  subsidi hanya diberikan kepada lembaga tertentu yang bersedia menjual hasil produksi dengan harga khusus yang terjangkau oleh masyarakat banyak, atau dengan harga jual di bawah harga rata-rata atau lebih murah darin harga pasaran. Nah, dari subsidi yang disalurkan melalui BPR Jwalita tersebut, hasil investigasi kami mengindikasikan yang menikmati gelontoran dana bantuan tersebut hanya mereka –para pelaku UKMM dan tidak ditularkan kepada konsumen:

• Penerima subsidi dari BPR Jwalita memperoleh keuntungan double, pertama dari selisih harga, dan kedua dari belanja subsidi yang digelontorkan oleh Pemkab kita; Sementara konsumen atau pembeli produksi mereka yang notabene adalah masyarakat Trenggalek terbanyak, tidak mereguk keuntungan sama sekali. Padahal, seharusnya masyarakat banyak inilah yang menjadi sasaran dari manfaat digelontorkannya subsidi tersebut.

Kesimpulan Anda tentang Nota APBD 2010 ini terkait dengan kinerja MK, bagaimana?

• Fraksi kami merasa sangat prihatin, dan berharap keprihatinan ini tidak diikuti dengan kinerja MK dalam melaksanakan APBD 2011. Kendati indikasi itu mulai muncul, dan sedang berproses.

(Pewawancara : Hamzah Abdillah,ST,SH.MH., Pemimpin Redaksi Tabloid Mingguan dan Situs Berita Online Prigibeach.com).

Read more »

Paripurna DPRD Trenggalek: Seluruh Fraksi Kritisi Gagalnya Target APBD 2010

Paripurna DPRD Trenggalek, Jum'at 1 JUli 2011:

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2010 digelar Senin, (20/6), yang lalu. Selanjutnya, Jum’at (1/7) telah berlangsung sidang paripurna Dewan dengan agenda tunggal  penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota Bupati tersebut. Sidang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, S. Akbar Abbas, dihadiri oleh 42 Anggota Dewan dari 45 aleg, dua aleg absen karena sakit, serta Kepala SKPD, Kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD dan pengurus organisasi kewanitaan di Kabupaten Trenggalek.

Enam fraksi yang ada di DPRD Trenggalek, yakni Fraksi PDI-P, F-PKB, F-PD, F-PKS, F-APRI dan Fraksi Karya Nasional, secara umum memiliki pandangan yang hampir sama. Fraksi-fraksi tersebut melalui masing-masing Juru Bicaranya menyatakan keprihatinan terhadap pencapaian target kinerja pemerintah Kabupaten Trenggalek selama kepemimpinan Mulyadi-Kholiq (MK).

Fraksi PDI-P antara lain menggaris bawahi pos Belanja Operasi. Dari pos ini Fraksi PDI-P menilai realisasinya hampri semua tidak mencapai target. Terutama di bidang pendidikan yang masih menyisakan anggaran senilai lebih dari 53 milyar 123 juta rupiah, antara lain terdiri dari belanja Langsung sebesar 41,5 milyar rupiah lebih.

"Untuk Belanja Tidak Langsung tambahan penghasilan bagi guru PNSD tidak terealisasi sebesar 2 milyar, sedang belanja langsung tidak terealisasi pada kegiatan rehab bangunan sekokah (DAK) sebesar 38 milyar, dan kegiatan BEC-TF senilai hampir 2 milyar," ujar Guswanto Ketua Fraksi PDI-P sesaat usai bersidang. Pertanyaannya, lanjut Guswanto, mengapa dana tersebut tidak bisa direalisasi padahal manfaatnya untuk kesejahteraan guru PNSD dan pengembangan pendidikan yang notabene menjadi kebutuhan masyarakat?

Fraksi PKB nampak masih cukup toleran, hanya melontarkan dua catatan yang dianggap penting. Menurut Siti Mukiyarti Sekretaris Fraksi, sisa lebih sebesar 79 milyar rupiah tidak perlu terjadi. Sebab, ternyata masih banyak pos-pos pelayanan publik yang membutuhkan dana tersebut. "Misalnya, untuk sarana prasarana infrastruktur jalan yangb rusak, gedung-gedung sekolah, dan lain-lain. Sementara khusus belanja aparatur saja terdapat sisa lebih sebesar 19 milyar. Kenapa bisa terjadi?" katanya.

Pada penghujung pandangannya, Fraksi PKB melontarkan pertanyaan menyangkut divestasi UPUD yang disepakati dilakukan Agustus 2010 namun realisasinya baru bulan Januari 2011 dengan total 500 juta rupiah. Untuk itu, F-PKB menuntut Bupati Trenggalek agar memberikan penjelasan.

Fraksi Parta Demokrat, adalah satu-satunya fraksi yang banyak mengkritisi nota pertanggungjawaban Bupati H. Mulyadi WR. Selain mengkritisi tentang gagalnya mencapai target, F-PD juga mempertanyakan mengapa masih ada simpanan berupa Giro di PT BPR Jatim.

"Padahal, seharusnya keuangan pemerintah daerah tidak boleh dititipkan di Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Keputusan Menkeu, hanya boleh dititipkan di bank umum yang direkomendasikan dalam keputusan tersebut," kata Mugianto, S.Pd., Ketua Fraksi Partai Demokrat di ruang fraksinya beberapa saat usai paripurna. (selengkapnya, baca juga wawancara khusus dengan Mugianto, S.Pd).

Selanjutnya Fraksi PKS, Fraksi Karya Nasional dan Fraksi APRI, secara umum menilai bahwa target realisasi belanja langsung maupun tak langsung yang rata-rata di bawah sasaran, harus dijelaskan serinci mungkin oleh Bupati. Sementara itu, Kabag Humas Trenggalek, Yoso Mihardi, ketika dimintai komentarnya melalui seluler, Jum'at (1/7) sore, menganggap pandangan semua fraksi di Dewan sangat wajar dan logis.

“Semuanya menurut saya logis, dan Bapak Bupati bersama Bapak Wabup pasti akan menerima dan siap memberikan penjelasan sesuai yang diharapkan. Bila sudah dijelaskan, niscaya akan ditemukan titik sinergitas yang terang benderang,” katanya.(Haz).

Read more »

Guyub Rukun dan Gotong Royong, Membuat Karangturi Menjadi Desa Terbaik di Munjungan

Mulai 11 April hingga besok 21 April 2011, Pemkab Trenggalek, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) melakukan penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Desa yang dinilai sebanyak 14 desa, yang merupakan wakil dari kecamatan se Kabupaten Trenggalek. 

Dalam lomba ini saya menjadi salah seorang Juri bidang pendidikan, saya hanya mewakili teman dari Dinas Pendidikan Trenggalek, dan telah melakukan perjalanan keliling bersama Tim Juri yang berjumlah 9 orang. Sungguh mengasyikkan bisa menikmati refreshing 'gratis' dan sudah tentu juga suguhan makanan dan minuman yang oke banget dari setiap yang kami kunjungi. Siang tadi saya bersama Tim Juri, meninjau desa Karangturi dan memberikan penilaian, dalam hal ini yang kami nilai hanyalah adminsitratif desa saja.

Dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Desa Karangturi dianggap memiliki keunggulan tersendiri oleh juri Lomba Desa tingkat Kecamatan Munjungan. Karena itu, desa ini diajukan untuk mewakili wilayah tersebut dalam lomba Desa tingkat Kabupaten, demikian ujar Camat
Munjungan, Joko Susanto, Rabu (20/4), saat menerima kedatangan Tim Juri Lomba Desa Tahun 2011 Tingkat Kabupaten Trenggalek.

"Kendati demikian, kami merasa bahwa banyak sekali kekurangan di desa ini bila dibanding dengan desa-desa yang mewakili kecamatan lainnya. Namun kami tetap optimis, dan berharap semoga Dewan Juri memberikan penilaian yang positif dan obyektif, sehingga desa Karangturi bisa masuk nominasi", ujarnya. Camat Munjungan menambahkan, bahwa pemilihan desa terbaik untuk tahun ini telah mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan datangnya Tim Juri ke desa-desa di empat belas kecamatan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, biasanya hanya menilai desa yang masuk empat besar.

"Namun sayangnya, hadiah yang diberikan kepada desa yang masuk nominasi masih terbilang minim. Di Kabupaten Ponorogo, hadiah pemenangnya mencapai ratusan juta rupiah," ujar Joko sambil berharap pihak Pemkab bisa lebih memperbesar nilai nominal hadiah agar desa-desa yang dijagokan lebih bersemangat.

Dalam mpada itu, Sunardi, Ketua Tim Juri Kabupaten, mengatakan sekalipun hadiah juara I hanya 5 juta rupiah, namun Bupati Trenggalek, Mulyadi WR, siap untuk menambah jumlah hadiah tersebut. "Bunda Penny mengatakan saat di desa Salamrejo, Karangan, bahwa Pak Mul akan memberikan tambahan hadiah kepada desa yang menjadi juara, besaran hadiah tambahan itu belum disebutkan" ujar Sunardi yang baru lima bulan menjadi Kabid di Bapemas Trenggalek, sebelumnya dia menjadi salah seorang pejabat di BKD Trenggalek.

Redi Susilo, SE,(47), Kepala Desa Karangturi, menjelaskan tentang sikap warganya yang siap menerima hasil penilaian Tim Juri. "Kami berharap Tim Juri dapat memberikan penilaian secara obyektif dan tanpa rekayasa. Bagi kami, apapun penilaian Tim, akan menjadi cambuk bagi kami untuk terus belajar dan memacu diri demi hari depan yang lebih baik," katanya penuh rendah hati dan jujur.

Desa Karangturi terletak tepat di bawah bukit Kambengan, yakni bukit yang beberapa bulan lalu dihebohkan oleh gempa tektonik dan dentuman gemuruh dari dalam perut bumi. Desa ini nampak asri, dengan pemandangan alam yang masih alami. Hasil bumi dari desa ini menurut Redi Susilo, SE., yang menonjol adalah cengkeh dan kopi, selain hasil hutan seperti kayu jati dan sengon. Secara tradisional, masyarakat Karangturi masih mematuhi adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, utamanya dalam hal kegotong-royongan dan kehidupan yang guyub ruku.

Desa ini memiliki 4 sekolah dasar, namun dua di antaranya sudah merger, yakni SDN 1 dan SDN 2 Karangturi, demikian ujar Hadi Subeno, Kepala UDP Kecamatan Munjungan. Selain itu.juga ada tiga buah madrasah ibtidaiyah yang dikelola oleh pihak swasta. "Warga Karangturi dan warga Munjungan pada umumnya sangat gigih menuntut ilmu pengetahuan. Serta tekun dan gigih dalam memperjuangkan cita-citanya. Banyak tokoh munjungan yang kini berperan di luar daerah, misalnya IM Hardjito dari RT 9 RW 3 Desa Tawing, dia menjadi dosen kesenian ntradisional Jawa di Universitas California Amerika Serikat," ujar Hadi Subeno yang juga asli Munjungan dan sekaligus keponakan dari IM Hardjito.

Memang benar, putra asal Munjungan banyak yang menjadi tokoh baik di level regional maupun nasional dan internasional. Mereka berprofesi sebagai seniman, pendidik, politikus, birokrat maupun pengusaha. Nah, semoga jejak para pendahulu itu bisa disusul dan diteladani oleh generasi dari desa Karangturi, kata Hadi Subeno berharap.

Kades Karangturi, Redi Susilo, SE., yang asli Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek itu, juga berharap ada warganya yang mampu mengikuti jejak generasi seniornya. Redi juga sangat membanggakan jiwa dan semangat guyub rukun dan kegotong-royongan warga desanya.

"Karena watak mereka yang begitulah, maka saya dalam 4 tahun ini mampu membangun desa dan membawa Karangturi menjadi wakil Munjungan. Partisipasi masyarakat sangat nyata, serta mendukung setiap program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah desa," pungkasnya.

Read more »

Enam Bulan Pemerintahan MK, LSM "Pepesan Kosong" Belum Disentuh

Semenjak dilantik menjadi Bupati Trenggalek 4 Oktober 2010, H.Mulyadi WR dan Kholiq aktif turba (Turun ke bawah), mendekati masyarakat kecil. H. Mulyadi WR, bukan baru pertama kali jadi Bupati Trenggalek, awal reformasi dia terpilih secara akslamasi oleh DPRD Trenggalek, dan menjabat Bupati periode 2000-2005 berdampingan dengan Mahsun Ismail dari PKB.

Dalam Pilkada 2005, pasangan Mulyadi WR dan Joko Irianto dikalahkan dengan angka tipis oleh pasangan H. Soeharto-Mahsun Ismail. Sejak itu, Mulyadi WR ditarik sebagai staf khusus oleh Gubernur Jawa Timur. Peranannya dalam pemerintahan regional Jawa Timur tidak kecil. Pernah menduduki kursi Walikota Mojokerto, hingga akhirnya menjadi Kepala Inspektorat Propinsi Jawa Timur.

Tekadnya untuk mengabdikan hidup bagi kesejahteraan masyarakat Trenggalek, tiada pernah pupus. Buktinya, ketika Pilkada 2010, Mulyadi WR kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Kholiq dari PKB. Tanpa mau mengulangi kesalahannya, Mulyadi WR harus konsisten untuk menjalin hubungan yang mesra dengan semua lapisan masyarakat. Itulah sebabnya, pilkada 2010 dia memilih berpasangan dengan tokoh dari partai yang sangat dekat dengan rakyat kecil, Partai Kebangkitan Bangsa.

H. Mulyadi WR dan Kholiq, kini telah jadi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek untuk masa jabatan lima tahun (4 Oktober 2010-4 Oktober 2015). Kendati berangkat dari basis partai PDI-P dan PKB, pasangan ini nampaknya berusaha keras mengimplementasikan dan menterjemahkan visi misi kampanye saat Pilkada lalu. Artinya, keduanya bukan Bupati/wakil Bupati dari partai, namun Bupati/Wakil Bupati Trenggalek yang wajib adil dan bertanggungjawab mensejahterakan seluruh masyarakat di daerah ini.

Karena dipilih masyarakat secara langsung, H. Mulyadi WR dan Kholiq ingin selalu dekat dan beriteraksi langsung dengan masyarakat. Berbagai event di pedesaan, bahkan di pelosok pegunungan, akan selalu dihadiri, selama tidak bentrok dengan acara lain. Dalam perjalanannya menelusuri pedesaan, Bupati yang dahulu akrab dengan panggilan Kang Mul ini, dan Wakilnya -Kholiq-  selalu dengan teliti dan sungguh-sungguh, mengevaluasi dan mengakomodir apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat bawah. Organisasi massa dan paguyuban berbagai profesi yang mengundang kehadiran keduanya, pasti akan dipenuhi.

Disertasi H. Mulyadi WR untuk meraih gelar doktor, mengangkat tentang "gupla", jelas orientasinya bertujuan untuk membela rakyat kecil yang ter-eliminasi di daerah ini dari sisi "gupla". Kendati, untuk itu dia harus berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar, yakni pihak Perum Perhutani dan sistem serta peraturan perundangan yang berlaku tanpa pengecualian. Berpasangan dengan Kholiq, politisi kawakan dari PKB, langkah Kang Mul untuk memberikan yang terbaik bagi Trenggalek, nampaknya akan segera terwujud.

Kholiq, SH.M.Si, seorang politisi kawakan yang senantiasa konsisten dalam sikap dan tindakan. Satu kata dalam implementasi politis dan sosial. Jalinan silaturrakhminya dengan konstituen maupun lawan politiknya berlangsung harmonis dan elegant. Ungkapan, mencari musuh lebih sulit dari mempertahankan seorang sahabat, seolah mengejawantah dalam kesehariannya. Tiada hari tanpa senyum, tiada lawan dalam kehidupannya yang tidak dapat dia rangkul menjadi teman karibnya.

Pasangan MK (Mulyadi-Kholiq), dalam kurang dari enam bulan memerintah Trenggalek, visi misi dan janji-janji politiknya mulai terwujud. Berbagai kemudahan birokrasi dan kepedulian pada masyarakat bisa dibuktikan dengan sekian banyak kebijakan yang sudah diterapkan di daerah ini. Mulai dari masalah kependudukan, hingga kemudahan pembayaran pajak dan pemotongan jalur birokrasi perizinan. Sejak dari tanggap bencana hingga honorarium penghargaan terhadap ketua RT dan Ketua RW. Barangkali, masyarakat awam banyak yang belum tahu, betapa gopohnya H.Mulyadi WR dan Kholiq saat ada dentuman menggelegar merongrong warga Trenggalek. Hanya dalam hitungan hari, Pemkab Trenggalek sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait baik tingkat propinsi maupun pusat.

Kran demokrasi sepenuhnya dibuka bagi elemen masyarakat untuk menyampaikan uneg-uneg sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, hingga memberikan dukungan politis dan hukum kepada masyarakat  kecil yang tertimpa masalah. Sementara hak-hak warga pedesaan untuk menikmati APBD secara rutin dan hati-hati disalurkan sesuai prosedur dan hasil musyawarah, yang diatur peraturan dan perundang-undangan daerah. Pelayanan bagi rakyat kecil yang dahulu seolah ter-eliminasi, nampaknya mulai lebih diperhatikan lagi dan rakyat kini bisa merasa "sebagai majikan" di hadapan para birokrat. Bahkan, bila ada warga masyarakat yang mengeluhkan tentang pelayanan, MK siap menerima laporan dan akan segera menindak-lanjuti. Sementara disiplin dan kinerja para birokrat melonjak mendekati porsi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pendidikan (termasuk agama dan kerokhanian) dan kesehatan, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, diwujudkan seimbang dengan pembangunan infrastrukturnya. BOS (Biaya Operasional Sekolah) senilai lebih dari Rp.72 Milliar dimasukkan dalam APBD. Diringi dengan instruksi kepada pengelola BOS untuk mematuhi prosdur yang berlaku dan menyalurkannya tepat waktu. Penempatan tenaga profesional kependidikan dan kesehatan sampai penunjukkan pejabat publik, tidak lagi didasari "like and dislike", namun dengan "Man behind the gun" bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Kepiawaian diplomasi H. Mulyadi WR, dan jalinan hubungannya yang terbina selama menjadi pejabat regional, menjadi modal yang patut diacungi jempol. Hampir semua kebijakan yang dikonsepnya bisa diterima oleh kalangan birokrat dan legeslator dari semua tingkatan. Pemerintah Propinsi yang sudah mengenal betul dengan "karakter" Kang Mul, tanpa ragu-ragu untuk merekomendasikan Trenggalek hingga level Pusat. Dilain sisi, sebagai "manager", dia telah berbagi kekuasaan sesuai tupoksi dengan Kholiq. Bupati menyadari, bahwa wakilnya ini adalah kandidat tokoh masa depan yang layak untuk diberikan kewenangan sebatas porsinya. Tanpa harus menimbulkan dualisme kekuasaan. Sehingga regenerasi pun berjalan alami, bukan sistem "karbitan". Diplomasi pada level regional dan nasional memerlukan "karakter" Mulyadi WR, diplomasi di daerah membutuhkan Kholiq sebagai mantan anggota legeslatif di DPRD Trenggalek.

Kendati demikian, ada beberapa hal yang kini masih menjadi ganjalan, diantaranya yakni masalah pemberantasan mafia hukum, mafia peradilan dan mafia kasus, serta masih adanya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berlaku sewenang-wenang dan terindikasi mengintimidasi pejabat dan mencari-cari "kasus pepesan kosong". Pada saat kampanye Pilkada, MK melalui tim suksesnya pernah menjanjikan untuk memberantas mafia hukum dan peradilan, serta meng-eliminasi dan membina LSM "kacangan". Sekaligus kemudian, memberikan kemudahan dan fasilitas kepada organisasi massa, sosial dan profesi, lembaga swadaya masyarakat, yang sungguh-sungguh berkiprah mendukung percepatan pembangunan di daerah ini.

Mafia Hukum, Mafia Peradilan, Mafia Kasus dan LSM "Pepesan Kosong", lebih sering membuat "gerah" para pejabat. Akibatnya, berbagai proyek bernilai milyaran tidak berjalan sesuai dengan target, atau bahkan terbengkalai dan tidak ada SKPD yang berani melaksanakannya. Sebab, tidak jarang ada oknum yang berlindung pada "kewenangannya", telah menggertak pejabat, seolah mereka adalah eksekutor dalam kasus tipikor (tindak pidana korupsi). Kendati demikian, kehadiran mereka paling tidak memang dapat mensugestif watak korup pejabat yang tidak jujur, mendadak jadi menguncup!

Barangkali, untuk masalah yang terakhir, memang perlu waktu lebih panjang untuk mewujudkannya. Dibutuhkan koordinasi dan deal-deal khusus dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan. Sehingga, masyarakat hendaknya bersabar sambil berdoa: Semoga Allah SWT segera melimpahkan rakhmat dan ridlo-Nya kepada para pejabat publik di daerah ini.

Wallahu'alam bisawab.

Read more »

Kholiq : Kerjasama 'Golek Pawon', Harus Ditingkatkan Demi Kesejahteraan Bersama

Perbatasan wilayah sudah ditetapkan dalam Perundang-undangan, namun terkadang bagi masyarakat yang tinggal berdekatan antara dua wilayah masih ada kesenjangan, baik budaya maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang erat antara daerah yang bertetangga. Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Pacitan (Jawa Timur) dan Wonogiri (Jawa Tengah) ada dalam satu rumpun perbatasan, dengan kultur yang sama.
    
Demikian antara lain disampaikan oleh Bupati Pacitan Indartato dalam acara Sarasehan 'Golek Pawon' yang berarti sarasehan antara empat kabupaten yaitu Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Wonogiri - disingkat dengan 'Golek Pawon'. Acara ini digelar serangkai dengan tasyakuran pelantikan pasangan Bupati/Wakil Bupati Pacitan periode 2011-2016, Indartato - Prayitno.
    
Sarasehan berlangsung di Desa Bangunsari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Sabtu (26/2), dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, Wakil Bupati Trenggalek, Bupati Wonogiri. Sebagai peninjau hadir pula Bupati Muara Enim Propinsi Sumatera selatan, Bupati Metro Propinsi Lampung, serta perwakilan dari Kabupaten Ponorogo dan Sragen.
    
Kepala Desa Bangunsari Sudarno sebagai penggagas acara, mengatakan bahwa sebagai kepala desa di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo merasa prihatin atas ketertinggalannya dengan desa yang lain yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan (maksudnya pusat kota kabupaten/red).

"Karena itu saya memberanikan diri untuk membawa persoalan ini ke pihak terkait dalam hal ini para kepala daerah yang memiliki perbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan", ujarnya.
    
Sementara itu Wakil Bupati Trenggalek Kholiq, SH, MSi dalam harapannya menyatakan bahwa pertemuan ini hendaknya ditindak lanjuti lebih jauh. Untuk Kabupaten Trenggalek dengan ketiga kabupaten lainnya (Pacitan, Ponorogo, Wonogiri) dapat dijalin kerjasama dalam bidang-bidang yang menyangkut perbatasan, di antaranya pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

"Trenggalek selalu membuka diri dan berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan wilayah yang berbatasan dengan kami. Menyamakan presepsi serta mengakomodir setiap kesepakatan, demi kesejahteraan masyarakat 'Golek Pawon', utamanya dalam hal pariwisata, kesehatan dan pendidikan", kata Kholiq saat menyampaikan wawasannya di forum tersebut.
    
Untuk follow up kerjasama 'Golek Pawon' ini, empat Kabupaten sepakat akan menggelar pertemuan secara rutin bergiliran antara Kabupaten Pacitan, Wonogiri, Ponorogo, dan Trenggalek. Bupati Wonogiri menyediakan diri untuk pertemuan berikutnya.
    
Acara ini diakhiri dengan pelepasan burung merpati oleh masing-masing kepala daerah sebagai simbol persaudaraan. Turut menyemarakkan acara ini pada alam harinya digelar hiburan wayang kulit semalam suntuk dengan dalan Ki Entus Susmono.(prigibeach.com).

Read more »

Lomba Karya Tulis, Foto dan Video “Apresiasi Program Pembangunan Pertanian 2010”

Banyak para muda-mudi yang mengekspresikan ledakan emosinya dalam bentuk artikel ilmiah, fiksi, non fiksi, atau corat-coret yang cukup memiliki nilai sastra serta kuliatas intelektual yang mumpuni. Demikian juga dengan para wartawan yang demen jepret-jepret ambil foto-foto, gambar-gambar ekslusif, tunjukkan profesionalismemu di ajang berikut ini. Masyarakat luas yang gemar rekam-merekam adegan melalui handycam, video dan sejenisnya, jangan sia-siakan kesempatan langka ini.

Ajang adu prestasi untuk menguji kepiawaian Anda para generasi muda Indonesia. Baik pelajar sekolah lanjutan atas, mahasiswa maupun mereka yang sudah berprofesi sebagai wartawan, baca dengan cermat pengumuman di bawah ini. Lalu jangan sia-siakan kesempatan untuk menguji kualitas diri Anda. Berani berkompetisi berarti sanggup menjadi manusia-manusia pilihan dari negeri Pertiwi! Selamat mencoba, semoga Anda sukses!

Panitia “Apresiasi Program Pembangunan Pertanian 2010” 

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Mengadakan Lomba :

1. Penulisan Artikel Pertanian untuk Pelajar SMA/K dan Sederajat.
   
2. Penulisan Artikel Pertanian untuk Mahasiswa.
   
3. Penulisan Peliputan Pertanian untuk Pers.
   
4. Foto Pertanian untuk Pers / Wartawan.
   
5. Lomba Pembuatan Video Amatir Pertanian untuk Masyarakat.
   

1. 
   
   
    Tema

“ Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumber Daya Lokal 

untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor 

dan Kesejahteraan Petani “

PESERTA

Syarat peserta :

1. LOMBA PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN (KATEGORI PELAJAR SMA/K dan Sederajat)
   
2. LOMBA PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN (KATEGORI MAHASISWA)
   
3. LOMBA PENULISAN PELIPUTAN PERTANIAN (KATEGORI WARTAWAN)
   
4. LOMBA FOTO PERTANIAN (KATEGORI WARTAWAN)
   
5. LOMBA PELIPUTAN VIDEO AMATIR PERTANIAN (KATEGORI MASYARAKAT LUAS)
   

KETENTUAN :

1. LOMBA PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN (KATEGORI PELAJAR SMA/K dan Sederajat)

     a. Pelajar SMU (SMK, Aliyah & Sederajat) di Wilayah Indonesia.
     b. Karya Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
     c. Karya dilengkapi dengan fotokopi identitas atau kartu Pelajar yang masih berlaku.
     d. Karya bersifat Perorangan
     e. Setiap peserta hanya berhak mengirim 1 (satu) karya
     f. Hasil karya asli dari peserta dan belum pernah dilombakan

      g. Karya minimum 8 halaman (tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar isi, lampiran), dengan ukuran     kertas A4, spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman 12, dan margin Atas 2,5, Bawah 2,5, Kanan 2,5, Kiri 3, serta Warna cover “Kuning”

   h. Karya dikirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy/salinan CD, via e-mail
    i. Karya dikirim mengunakan Amplop Coklat Folio dengan ditulis pada pojok kiri atas.
      “ KODE 01 : LOMBA PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN KATEGORI PELAJAR”

2. LOMBA PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN (KATEGORI MAHASISWA)

    a. Mahasiswa Universitas/Akademi/Perguruan Tinggi di Wilayah Indonesia.
    b. Karya Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    c. Karya dilengkapi dengan fotokopi identitas atau kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
    d. Karya bersifat Perorangan
    e. Setiap peserta hanya berhak mengirim 1 (satu) karya.
    f. Hasil Karya asli dari peserta dan belum pernah dilombakan

    g. Karya minimum 8 halaman (tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar isi, lampiran), dengan ukuran      kertas A4, spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman 12, dan margin Atas 2,5, Bawah 2,5, Kanan 2,5, Kiri 3.

    h. Warna cover “Hijau”
    i. Karya dikirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy/salinan CD, via e-mail.
    j. Karya dikirim mengunakan Amplop Coklat Folio dengan ditulis pada pojok kiri atas.
      “ KODE 02 : LOMBA PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN KATEGORI MAHASISWA”

3. LOMBA PENULISAN PELIPUTAN PERTANIAN (KATEGORI WARTAWAN)

    a. Wartawan yang bertugas di Wilayah Indonesia.
    b. Karya Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
    a. Karya dilengkapi dengan fotokopi identitas atau kartu pers yang masih berlaku.
    c. Karya bersifat Perorangan
    d. Setiap peserta hanya berhak mengirim 1 (satu) karya.
    e. Hasil karya asli dari peserta dan harus pernah dipublikasikan atau disiarkan di media massa yang bersifat umum dalam kurun waktu Maret 2010 s/d September 2010.
     f. Karya dikirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy/salinan CD, via e-mail.
     g. Karya dikirim mengunakan Amplop Coklat Folio dengan ditulis pada pojok kiri atas.
        “ KODE 03 : LOMBA PENULISAN PELIPUTAN PERTANIAN KATEGORI WARTAWAN”

4. LOMBA FOTO PERTANIAN KATEGORI WARTAWAN

    a. Wartawan yang bertugas di Wilayah Indonesia.
    b. Karya dilengkapi dengan fotokopi identitas atau kartu pers yang masih berlaku.
    c. Karya bersifat Perorangan
    d. Setiap peserta hanya berhak mengirim 1 (satu) karya.
    e. Hasil karya asli dari peserta dan belum pernah dilombakan.
    f. Karya Foto diambil dengan camera digital, cetak diatas kertas foto kualitas glosy dengan ukuran 3 R sebanyak 2 (dua) lembar.
    g. Karya dikirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy/salinan CD, via e-mail.
    h. Karya dikirim mengunakan Amplop Coklat Folio dengan ditulis pada pojok kiri atas.
       “ KODE 04 : LOMBA FOTO PERTANIAN KATEGORI WARTAWAN”

5. LOMBA PELIPUTAN VIDEO AMATIR PERTANIAN (KATEGORI MASYARAKAT LUAS)

    a. Masyarakat yang berdomisili di Wilayah Indonesia.
    b. Karya dilengkapi dengan fotokopi identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku.
    c. Karya bersifat Perorangan
    d. Setiap peserta hanya berhak mengirim 1 (satu) karya.
    e. Hasil karya asli dari peserta dan belum pernah dilombakan.
    f. Video dibuat dengan durasi maksimal 30 menit.
    g. Video dapat dibuat dengan menggunakan video camera atau kamera handphone.
    h. Video dapat dikirim tanpa melalui proses editing secara professional.
    i. Karya dikirim dalam bentuk vcd/dvd (jumlah 2 keping) dengan format video (mpg)
    j. Karya dikirim mengunakan Amplop Coklat Folio dengan ditulis pada pojok kiri atas.
      

“ KODE 05 : LOMBA PELIPUTAN VIDEO AMATIR PERTANIAN KATEGORI MASYARAKAT ”

KETENTUAN LAINNYA :

# Pengiriman Karya dikirim kepada :
PANITIA LOMBA APRESIASI PEMBANGUNAN PERTANIAN 2010
PO. BOX :170/DP 16400  Telp. : 021 – 808 76 391  email : apresiasipertanian@gmail.com

# Peserta Lomba ini tidak dipungut biaya.

# Karya harus sudah diterima panitia paling lambat 30 september2010. Tepatnya pukul : 16:00 WIB

# Karya harus dilengkapi dengan pernyataan bahwa karya adalah karya orisinal, bukan saduran, terjemahan.

# Karya belum pernah memenangkan lomba sejenis.

# Karya yang sudah dikirim menjadi milik panitia (Kementerian Pertanian RI) dan tidak akan dikembalikan  serta Panitia berhak membukukan karya peserta.

# Pemenang akan diumunkan melalui media cetak dan media televisi pada tanggal 14 Oktober 2010

# Pemenang I, II, III setiap kategori akan di undang untuk menerima hadiah pada acara Puncak Apresiasi Program Pembangunan Pertanian 21 Oktober 2010, akomodasi disediakan oleh panitia.

# Penetapan Pemenang adalah Hak Panitia dan tidak dapat diganggu- gugat.

HADIAH  PEMENANG LOMBA

1. LOMBA PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN
Kategori : PELAJAR – Hadiah : Uang + Piala + Piagam
Juara I Rp. 8 Juta, Juara II 6 Juta, Juara III Rp. 5 Juta
Harapan I.II.III @ Rp. 2 Juta

2. LOMBA PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN
Kategori : Mahasiswa – Hadiah : Uang + Piala + Piagam
Juara I Rp. 10 Juta, Juara II 8 Juta, Juara III Rp. 6 Juta
Harapan I.II.III @ Rp. 2 Juta

3. LOMBA PENULISAN ARTIKEL PERTANIAN
Kategori : Wartawan – Hadiah : Uang + Piala + Piagam
Juara I Rp. 13 Juta, Juara II 10 Juta, Juara III Rp. 8 Juta
Harapan I.II.III @ Rp. 2 Juta

4. LOMBA FOTO PERTANIAN Kategori : Mahasiswa – Hadiah : Uang + Piala + Piagam
Juara I Rp. 13 Juta, Juara II 10 Juta, Juara III Rp. 8 Juta
Harapan I.II.III @ Rp. 2 Juta

5. LOMBA PELIPUTAN VIDEO AMATIR PERTANIAN Kategori : Masyarakat Umum – Hadiah : Uang + Piala + Piagam
Juara I Rp. 13 Juta, Juara II 10 Juta, Juara III Rp. 8 Juta
Harapan I.II.III @ Rp. 2 Juta

Bila Anda tertarik, jika Anda berminat, silahkan :

• Download Brosur
• Download Surat Pernyataan
• More Info
  

Read more »

APBD 2010 Defisit Rp. 88 Milliar. Mengapa Harus Terjadi?!

Beberapa waktu lalu pihak eksektif telah menyampaikan nota keuangan tahun 2010 dalam forum paripurna DPRD Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, Indonesia, tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 yang baru lalu. Dalam nota yang disampaikan oleh Bupati H. Soeharto, terdapat defisit anggaran yang tidak kecil, yakni Rp. 88 Milliar.

Munculnya defisit anggaran kali ini disebabkan kenaikan belanja pegawai yang jumlahnya mencapai Rp 95 miliar. Dalam APBD 2010 lalu belanja pegawai hanya dianggarkan sekitar Rp 450 miliar. Naik menjadi Rp 550 miliar untuk rekrutmen CPNS dari jalur umum maupun pengangkatan honorer menjadi CPNS. Kondisi tersebut dibenarkan Samsul Anam, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Trenggalek.

Menurut Samsul, walaupun dalam paripurna APBD-P yang  disampaikan Bupati Soeharto muncul defisit anggaran, namun dewan sampai saat ini belum menerima perinciannya.

”Kami belum diberi penjabarannya. Tapi, kami sudah mengetahuinya kok,” ujar Samsul.

Besarnya defisit anggaran tahun ini disebabkan munculnya pembiayaan diluar perencanaan yang sudah ditetapkan. Selain untuk menutupi biaya rekrutmen CPNS defisit anggaran dalam APBD Kabupaten Trenggalek juga disebabkan pembengkakan dana pendampingan PNPM yang nilainya mencapai lebih dari Rp 5 miliar.

”Setahu kami permasalahannya sangat banyak. Mau gimana lagi,”  terang Samsul.

Aleg dari Fraksi Kebangkitan Bangsa(FKB) ini mengaku defisit anggaran yang nilainya mencapai Rp 88 miliar tersebut sangat tidak mungkin terselesaikan sepenuhnya tahun ini. Rencananya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2011.

”Terpaksa tahun depan. Kalau tahun ini jelas tidak mungkin tercukupi. Dananya tidak ada,” jelas Samsul.

Kepada prigibeach.com Samsul yang ditemui di ruang kerjanya mengaku, selain dari anggaran 2011, defisit Rp 88 miliar tahun ini akan sedikit tertutupi dari program pembangunan baik fisik maupun non fisik yang tidak berjalan. Diantaranya dari program di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial(Disnkaertrasos) Rp 10 miliar

Sekadar diketahui, untuk tahun ini APBD Kabupaten Trenggalek 2010 lebih banyak tersedot untuk pembangunan mega proyek Stadion Menak Sopal Trenggalek senilai Rp 14 miliar serta jalan tembus Gemoharjo-Prigi senilai lebih dari 17 miliar. 

Sebagai CahNdeso yang awam dalam kalkulasi keuangan dan ekonomi, saya merasa bahwa pihak eksekutif maupun legeslatif sama-sama memiliki visi yang "lumayan tajam", sehingga untuk membuat rencana peraturan daerah tentang APBD hanya terjadi defisit senilai Rp. 88 Milliar. Tetapi andaikata, kedua institusi tersebut memiliki insting dan pandangan yang "jeli dan tajam", saya yakin defisit segede gunung anakan itu tidak akan terjadi! 

Kendati demikian, saya berharap mudah-mudahan defisit itu sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Trenggalek. Bukan untuk dihambur-hamburkan bagi keglamouran segelintir kelompok. 

Tahun anggaran 2011 nanti, kita warga Trenggalek harus "nyaur hutang" sebesar Rp. 88 Milliar. Semoga, defisit tahun ini bukan ditutupi dari sumber anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat di pedesaan. Wallahu'alam.....

 

Postingan terkait :  

• Anggota DPRD Trenggalek Study Banding Biaya KTP Ke Tenggarong?! 
• Trenggalek : Demokrat Tolak Mobil Dinas 
• Trenggalek : Rapat Paripurna Dewan Bahas RABD 
• Demo Anti Korupsi Koalisi Rakyat Trenggalek Dukung KPK

Read more »

Revolusi Belum Selesai. For a Fighting Nation, There's No Journey's End

"Jangan katakan negara ini negara kaya
kalau orang miskin berkembang di desa dan di kota
jangan sebut dirimu kaya
kalau tetanggamu makan bangkai kucingnya
lambang negara ini mestinya terompah dan belacu
dan perlu diusulkan
agar bertemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda..." 

Camkan baik-baik kutipan Sajak Orang Miskin yang ditulis W.S. Rendra pada medio 1970-an ini saat merenungi hari kelahiran Pancasila tiap tanggal 1 Juni. Sudahkah Pancasila yang digali Bung Karno digunakan dan dilaksanakan sepenuh-penuhnya untuk menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di era reformasi ini, Pancasila memang tak lagi digunakan sebagai alat untuk menggebuk rakyat sendiri seperti dilakukan rezim Orde Baru, tapi mengapa Pancasila masih saja dipahami sebatas "mantra kosong tanpa makna" demi merebut dan mempertahankan kuasa? Mengapa masih saja ada jurang menganga di antara nilai-nilai luhur Pancasila dan kehidupan nyata? Apa yang akan kita katakan kepada Bung Karno? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada sejarah?

Kenanglah apa yang terjadi 63 tahun lalu. Sebelum menyebut lima dasar negara yang kemudian menjelma menjadi Pancasila, Bung Karno lebih dulu menguraikan panjang lebar makna kemerdekaan bagi perjalanan bangsa ke depan. Bung Karno yakin, proklamasi/kemerdekaan yang sedang direbut, diperjuangkan dan dipersiapkan waktu itu adalah ibarat jembatan emas. 

Jembatan emas. Apa maksudnya? Bung Karno sebetulnya ingin mengatakan, ketika kemerdekaan berhasil direbut, bukan berarti lalu cita-cita bersama para pejuang bisa serta-merta terwujud dengan sendirinya. Untuk menjamin terwujudnya cita-cita proklamasi, Bung Karno lalu menawarkan agar Indonesia diletakkan di atas lima dasar negara. Nah untuk apa semua proses itu dilakukan? Tak lain tak bukan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kini, 63 tahun berlalu. Pertanyaannya kemudian, apakah Pancasila sebagaimana dipidatokan Bung Karno telah mewujud di dunia nyata? Lihatlah apa yang terjadi di Silang Monas, 1 Juni 2008, persis saat kita merenung dan memperingati Hari Lahir Pancasila. Segerombolan orang yang menyebut dirinya Front Pembela Islam (FPI) menyerang warga bangsa (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Silang Monas. Puluhan korban berjatuhan, dan aparat negara yang seharusnya melindungi warganya menghilang entah ke mana. 

Ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa sebagian dari kita tega membelakanginya? Mengapa sebagian dari kita tak kunjung paham, bahwa selain mendambakan masyarakat beriman dan bertakwa, kita juga ingin menekankan hasrat terciptanya kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama. Sudah 63 tahun, tapi mengapa masih saja sebagian umat beragama merasa was-was, khawatir, tak tenang, dan merasa dipersulit saat akan beribadah atau mendirikan tempat ibadah. Sementara di sisi lain ada sebagian warga bangsa yang dengan arogan menepuk dada dan memaksakan keyakinan dan kebenaran mereka sendiri. 

Kapan kita paham, bahwa demokrasi tak hidup di ruang hampa? Bahwa demokrasi juga mensyaratkan adanya kebersediaan mengakui minoritas dan bertoleransi kepada perbedaan? Bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah menciptakan dan menjalankan kesepakatan tanpa jalan kekerasan? Bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah mentransfer konflik jalanan yang berpotensi memicu kekerasan ke meja-meja perundingan? Kerusuhan di Monas, kasus Ahmadiyah, dan konflik-konflik bernuansa agama yang masih saja terjadi menunjukkan kepada kita bahwa di sudut ini Pancasila (khususnya sila pertama) ternyata belum merasuki akal budi kita semua. 

Simak juga apa yang terjadi di Universitas Nasional (Unas) begitu pemerintah menaikkan harga BBM. Polisi, bagai segerombolan serigala menyerbu domba, menyerang mahasiswa yang berdemo menyuarakan kepedihan rakyat sampai ke dalam kampus. Bagaimana kita masih bisa mengucapkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada upacara bendera? Sila kedua Pancasila ini mewajibkan pemenuhan dan perlindungan hak dasar manusia dan warga negara. Bagaimana bisa aparat negara dengan sesuka hati, mentang-mentang berkuasa, melakukan tindak kekerasan kepada anak bangsa yang seharusnya dihormati dan dilindungi hak dan kemerdekaannya? 

Persatuan Indonesia. Setelah 63 tahun, masih saja ada warga bangsa yang ingin mendirikan negara sendiri. Masih ada pula warga bangsa yang merasa diri mayoritas, dan memandang sebelah mata minoritas dan merasa lebih berhak atas negeri ini dibanding yang lain. Kita mengakui, keadilan dan kesejahteraan memang belum merasuki sekujur negeri, tetapi apakah separatisme menjadi satu-satunya jalan keluar? 

Memang benar, reformasi berhasil membongkar sistem otoriter yang dihelat Soeharto. Tetapi mengapa runtuhnya sistem otoriter itu menghasilkan sistem demokrasi -yang disebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri-sebagai demokrasi prosedural? Benar, pemimpin dipilih oleh rakyat dan kebijakan pemimpin acapkali sudah mendengar suara rakyat. Namun pertanyaannya, entah bagaimana prosesnya dan perumusannya, kebijakan yang lahir sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat yang memilih mereka, yang tadinya didengar aspirasinya, dan diperjuangkan kepentingannya. 

Itulah sebabnya kita juga juga musti merenungi sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Permusyawaratan Perwakilan. Kini, praktik demokrasi semakin mahal, semakin menjadi milik mereka yang punya uang. Untuk menjamin hak dipilih atau menduduki jabatan publik, seseorang tak cukup memenuhi persyaratan formal. Mereka juga harus berkocek tebal atau ditopang makhluk-makhluk yang bergelimang uang. Sementara rakyat biasa hanya mampu mengecap sisa-sisa, mematuki remah-remah. Yang tersisa tinggal hak memilih, itupun dihantui iming-iming yang bisa membelokkan kemudi hati nuraninya. 

Akibatnya, seperti diungkapkan Ibu Mega, demokrasi tetap berkutat pada demokrasi prosedural, tak kunjung melangkah maju pada apa yang disebut demokrasi substantif. Dampak selanjutnya, rakyat tetap saja menderita. Lihat apa yang terjadi dengan korban lumpur Lapindo di Porong. Mereka tetap saja tak tersentuh beragam instrumen penegakan hukum yang menjadi sistem demokrasi. Mereka dibiarkan melakukan negosiasi dengan pemilik uang sambil dikepung peraturan-peraturan yang sedemikian rumitnya sehingga sampai ini hari tak kunjung memperoleh hak-hak substantifnya. 

Simak juga laporan majalah Tempo beberapa waktu lalu. Reformasi yang menghasilkan demokrasi prosedural menciptakan tebing-tebing curam dalam keadilan sosial. Sumber-sumber ekonomi tetap dikuasai para elite ekonomi Orde Baru. Rakyat tetap saja menyandang predikat korban, setelah selama 32 tahun menjadi korban perilaku kanibal elite ekonomi Orde Baru. Kenaikan harga BBM adalah contoh mutakhir dikorbankannya rakyat demi kepentingan-kepentingan absurd para elite ekonomi kita.

Kalau sudah begini, bagaimana kita masih punya muka kepada para pejuang dan pendiri bangsa yang menyaksikan tingkah-polah kita dari masa silam? Apakah ini yang disebut kebijakan pro-keadilan sosial? Bagaimana kita bisa menyebutnya selaras dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia kalau kebijakan itu membuat rakyat semakin menderita? Lalu kemana perginya amanat penderitaan rakyat? Tak heran kalau penyair sekelas W.S. Rendra memotret nasib rakyat kita ke dalam bait-bait puisi, dan menyuguhkannya ke depan wajah kita agar segera bisa memperbaiki diri. 

Ah, begitu melelahkannya mengikuti perjalanan bangsa ini. Tapi jangan sampai ada kata menyerah. Karena, seperti kata Bung Karno: "Revolusi belum selesai. For a fighting nation, there's no journey's end."

Hanya kita, kita sendirilah yang bisa menentukan nasib bangsa. Para pendiri bangsa telah menyediakan sebuah jembatan emas melalui pertarungan yang berdarah-darah. Dan setelah itu, kita jualah yang memutuskan: mau terperosok ke jurang kehinaan atau lembah keadilan dan kemakmuran?

By : Sirmadji
(Putera Trenggalek)
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur

Read more »