Mau Tahu Berapa Gaji PNS, TNI dan Polri Tahun 2012?!

Tahun 2012 ini gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan gaji Polisi Republik Indonesia (Polri) mengalami perubahan, rata-rata naik 10%. Lantas berapakah nominal kenaikan tersebut?!

Tahun 2012 ini gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengalami perubahan, rata-rata naik 10%. Lantas berapakah nominal kenaikan tersebut?!

Berikut adalah Daftar Gaji PNS, TNI & Polri tahun 2012, PP kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yoedoyono (SBY). Kenaikan gaji pokok ini bertujuan untuk mengimbangi inflasi yang terjadi.

Anda dapat men-download daftar gaji PNS, TNI, & Polri tahun 2012, yakni Lampiran PP 15 tahun 2012 tentang Kenaikan Gaji PNS, Lampiran PP 16 tahun 2012 tentang Kenaikan Gaji Anggota TNI, dan Lampiran PP 17 tahun 2012 tengang Kenaikan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

PP 15 tahun 2012, adalah Perubahan Keempat belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.

PP 16 tahun 2012, adalah Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

PP 17 tahun 2012, adalah Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Kenaikan gaji ini terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 adapun besar kenaikan gaji sebagaimana daftar lampiran yaitu 10% dari gaji tahun 2012. Daftar gaji ini hanyalah gaji pokok belum ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya.

• Download Daftar Gaji PNS 
• Download Daftar Gaji TNI  
• Download Daftar Gaji Polri

Info Terkait :

• GTT Swasta Tak Masuk Data Base CPNS, Sekolah Swasta Bisa Mati "Ngenes" !  
• Imbauan Daerah Kirim Usulan CPNS - Seleksi segera Digelar pada September 2011  
• Medio Nopember BKD Trenggalek Buka Pendaftaran CPNS

Read more »

Pemerintah Tetap Akan Angkat CPNS dari Pegawai Honorer

Catatan/Note: To friends/bloggers, who want to links exchange, I invite to put my link first on your blog, then confirm it to me. Insyaallah, surely I will respond immediately. Friendship and honesty, is a useful base of togetherness.

"Kepada teman blogger yang ingin bertukar link, saya persilahkan untuk memasang link saya lebih dahulu, lalu konfirmasikan ke saya. Insyaallah, pasti saya akan meresponnya dengan segera. Persahabatan dan kejujuran, adalah basis kebersamaan yang bermanfaat". (CahNdeso)

Moratorium pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memang akan diberlakukan oleh Pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah mulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 telah memberlakukan penghentian sementara (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil. Kendati demikian, nampaknya masih juga akan terjadi penambahan CPNS oleh Pemerintah, namun sesuai dengan berbagai regulasi yang sudah dikeluarkan. Utamanya, penambahan CPNS ini akan dikhususkan bagi tenaga honorer yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2005. Lebih jelasnya ikuti berita yang dilansir oleh group Jawa Post di bawah ini.

Pemerintah tetap berkomitmen mengangkat sisa tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tercatat sudah bekerja sebelum 1 Januari 2005. Terhadap tenaga honorer yang direkrut pemerintah daerah setelah tanggal itu, pemerintah pusat menegaskan tidak akan mengurusinya.

Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, setelah Januari 2005 pemda dilarang merekrut tenaga honorer.

Namun, yang membuat Gamawan jengkel, faktanya masih saja di banyak daerah dilakukan rekrutmen tenaga honorer. Kata Gamawan, mereka tidak akan diangkat menjadi CPNS, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemda, dalam hal ini kepala daearahnya.

Rekrutmen tenaga honorer yang sulit dihentikan ini ikut membebani keuangan daerah, karena harus dibayarkan honor mereka. Pusat tak mau mengeluarkan uang untuk membayar honorer yang diangkat pasca 2005.

"Karena pusat sudah melarangnya, dengan PP 48, sudah dilarang mengangkat honorer. Mungkin kepala daerahnya merasa punya uang banyak, ya bayar sendiri (tenaga honorer itu, red). Daerah yang bertanggung jawab, bukan tanggung jawab pusat, karena sudah kita larang," cetus Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin.

Dikatakan menteri asal Sumbar itu, ada kalanya di suatu daerah, bupatinya sudah tidak merekrut tenaga honorer karena patuh pada aturan PP 48. Hanya saja, begitu ada bupati baru, direkrut lagi tenaga honorer. "Nah, bayar sendiri lah," imbuhnya.

Menurut Gamawan, jika keinginan daerah yang terus-terusan merekrut honorer dituruti, yakni agar mereka diangkat jadi CPNS, maka upaya penataan pegawai tidak akan kelar. "Capek angkat-angkat terus. Bisa nggak jadi penataan pegawai itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, jumlah tenaga honorer naik dari 197.687 menjadi 370 ribu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu menyebut, dalam periode pertama pemerintahannya, telah melakukan pengangkatan CPNS dari tenaga honorer mencapai lebih dari satu juta pegawai.

Sedang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan belum memastikan jumlah pegawai yang akan diangkat menjadi PNS. Pasalnya, masih menunggu laporan lengkap dari hasil verifikasi.

Dia mengakui, ada jumlah ratusan ribu yang didaftar dalam proses verifikasi itu. Pengangkatan juga diprioritaskan pada honorer yang tercatat sebelum 2005. "Jadi sebelum 2005 itu yang kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi," katanya.

Sumber: jpnn.com

Read more »

Fraksi Partai Demokrat Prihatin Atas Kinerja Mulyadi-Kholiq

Sidang Paripurna Dewan berlangsung Jum’at (1/7) dengan agenda tunggal  penyampaian pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2010. Beberapa saat usai sidang, wartawan prigibeach.com langsung mengincar Ketua Fraksi Parta Demokrat untuk diwawancarai, yakni Mugianto, S.Pd. Pria yang berpenampilan sederhana ini langsung menerima untuk diwawancarai, tapi minta bertempat di ruang Fraksi di gedung DPRD Trenggalek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fraksi Anda tadi bergitu banyak mengkritisi nota penjelasan Bupati, apakah menurut Anda itu sebuah kegagalan dari MK (Mulyadi-Kholiq/Red) ?

•  Fraksi kami tidak menilai itu sebagai suatu kegagalan, kendati demikian kami harus bersikap non-kompromistis bila melihat ada kejanggalan dalam pelaksanaan berbagai peraturan yang sudah disepakati dan ditetapkan sebagai Perda.

Adakah Anda atau Fraksi Anda melihat pelaksanaan APBD 2010 mengandung banyak kejanggalan?

• Hahaha (tertawa sinis/Red). Saya pribadi maupun fraksi Demokrat memang banyak menemukan kejanggalan itu, khususnya dalam implementasi APBD kita tahun 2010. Baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, termasuk sumber-sumber keuangan daerah yang seharusnya bisa lebih dimaksimalkan.

Bisakah Anda lebih spesifik lagi agar masyarakat mengerti?

• Mari kita mulai dengan berpikir positif terhadap kinerja MK, yang baru melaksanakan tugas-tugasnya efektif terhitung awal Oktober 2010. Itu artinya, APBD 2010 sebagian besar sudah diserap oleh Bupati H. Soeharto. Nah, dari sisi ini, fraksi kami bisa memaklumi. Namun, apa yang telah kami sampaikan dalam pandangan umum tadi (saat Paripurna/Red), dalam pandangan kami dapat menjadi cermin kinerja MK sejak awal tahun 2011 hingga sekarang ini.

•  Balik pada titik persoalan, secara umum pelaksanaan APBD 2010 menurut Fraksi kami, juga fraksi-fraksi lainnya, memang gagal mencapai target.  PAD hanya 87,83%, membuat daerah kita makin terpuruk dan sangat bergantung pada pendapatan transfer  dari Pusat. Seharusnya, Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan kebijakan terkait peluang untuk meningkatkan PAD tersebut.  Utamanya melalui pos Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Bila Pemkab memberikan penjelasan terinci tentang berbagai kendala menyangkut proses dan regulasi peraturannya, tentu Dewan akan memfasilitasi dan mendukung. Semua fokus bertujuan untuk meningkatkan PAD.

Kami ingin Anda memberikan contoh yang lebih jelas dan faktual, bagian mana dari hal tersebut yang menurut Anda atau Fraksi Anda perlu dikoreksi?

• Mari kita ambil contoh konkrit,  pos Pendapatan dari  Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Laba dari Apotik Jwalita, hanya 2,8 juta rupiah atau setara 37,33 %, dari usaha tambang bahkan Nol persen. Dari DPPKAD melalui LMDH target 50 juta Cuma didapat 1 juta rupiah; sementara penyertaan dari Dilem Wilis hanya mencapai 52,77 % senilai 52,76 juta rupiah. Selanjutnya, dari unit Swadana RSUD Dr. Sudomo 88,22 % hanya sebesar Rp. 17 juta lebih. Padahal setiap hari ruang perawatan khusus Kelas III selalu penuh, artinya kita bisa maksimal  meng-klaim dana Jamkesmas maupun Jamkesda.

• Tetapi, tiba-tiba kami harus terperangah, ketika mendadak muncul pendapatan dari sebuah pos yang tidak pernah ditargetkan, yakni dari jasa Giro sebesar hampir 52 juta rupiah. Lebih aneh lagi, jasa Giro dari yang diterima dari Bank Jatim hanya sebesar 18,65%, dari BNI 31,91% dan dari BRI mencapai 122,27%; Mengapa? Atau lebih kritisnya: Ada apa dengan Giro di bank-bank ini?

Tadi dari sidang, Fraksi Anda menyoroti tentang Giro di BPR Jatim, kenapa?

•  Pertanyaan yang cerdas, (sambil tersenyum penuh arti mengejek wartawan prigibeach.com?!/ Red). Sesuai Keputusan Menkeu Nomor 17/KMK.011/1986 yang diperbaharui dengan nomor 318/KMK.02/2004 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah, Juncto SE Dirjen Anggaran… kalau tidak salah nomor 105..

Edaran Dirjen Nomor Se-105/A/2004 tanggal 19 Juli 2004 (wartawan prigibeach.com menyebutkan sambil melihat catatan);

•  Iya-iya-iya.. betul nomor itu, ditegaskan bahwa Bendahara atau pemegang Rekening atas nama Pemerintah Pusat maupun Daerah harus menyimpan uang di Bank Umum yang merupakan Persero yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BPD. Inilah bank umum yang direkomendasikan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan PT BPR Jatim tidak termasuk. Bukankah kasus Giro yang ada di BPR Jatim ini perlu dipertanyakan keabsahannya? Dan kami berharap, Giro di bank-bank yang tidak direkom segera dipindahkan sesuai dengan SK Menkeu.

Menyangkut pos belanja, adakah catatan dari Fraksi Anda?

• Dalam hal ini nampaknya fraksi-fraksi di Dewan sama pendapatnya. Kami menginginkan Pemkab memberikan penjelasan lebih terinci, argumentasi yang logis, komprehensif dan sesuai dengan koridor kalkulasi ilmiah. Utamanya pada Pos Belanja Operasional yang menyisakan anggaran hingga 42 milyar rupiah lebih. Sementara terhadap Belanja Subsidi yang realisasinya 950 juta dari target 1 milyar, melalui BPR Jwalita bagi pelaku UKMM, menurut Fraksi kami, adalah kebijakan yang salah atau setidaknya tidak tepat sasaran.

Bukankah subsidi untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah dan Micro (UKMM) tersebut memang diperlukan?

• Memang diperlukan namun harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13/2006 yang diubah dengan nomor 57/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; ditentukan bahwa  subsidi hanya diberikan kepada lembaga tertentu yang bersedia menjual hasil produksi dengan harga khusus yang terjangkau oleh masyarakat banyak, atau dengan harga jual di bawah harga rata-rata atau lebih murah darin harga pasaran. Nah, dari subsidi yang disalurkan melalui BPR Jwalita tersebut, hasil investigasi kami mengindikasikan yang menikmati gelontoran dana bantuan tersebut hanya mereka –para pelaku UKMM dan tidak ditularkan kepada konsumen:

• Penerima subsidi dari BPR Jwalita memperoleh keuntungan double, pertama dari selisih harga, dan kedua dari belanja subsidi yang digelontorkan oleh Pemkab kita; Sementara konsumen atau pembeli produksi mereka yang notabene adalah masyarakat Trenggalek terbanyak, tidak mereguk keuntungan sama sekali. Padahal, seharusnya masyarakat banyak inilah yang menjadi sasaran dari manfaat digelontorkannya subsidi tersebut.

Kesimpulan Anda tentang Nota APBD 2010 ini terkait dengan kinerja MK, bagaimana?

• Fraksi kami merasa sangat prihatin, dan berharap keprihatinan ini tidak diikuti dengan kinerja MK dalam melaksanakan APBD 2011. Kendati indikasi itu mulai muncul, dan sedang berproses.

(Pewawancara : Hamzah Abdillah,ST,SH.MH., Pemimpin Redaksi Tabloid Mingguan dan Situs Berita Online Prigibeach.com).

Read more »

Paripurna DPRD Trenggalek: Seluruh Fraksi Kritisi Gagalnya Target APBD 2010

Paripurna DPRD Trenggalek, Jum'at 1 JUli 2011:

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2010 digelar Senin, (20/6), yang lalu. Selanjutnya, Jum’at (1/7) telah berlangsung sidang paripurna Dewan dengan agenda tunggal  penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota Bupati tersebut. Sidang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, S. Akbar Abbas, dihadiri oleh 42 Anggota Dewan dari 45 aleg, dua aleg absen karena sakit, serta Kepala SKPD, Kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD dan pengurus organisasi kewanitaan di Kabupaten Trenggalek.

Enam fraksi yang ada di DPRD Trenggalek, yakni Fraksi PDI-P, F-PKB, F-PD, F-PKS, F-APRI dan Fraksi Karya Nasional, secara umum memiliki pandangan yang hampir sama. Fraksi-fraksi tersebut melalui masing-masing Juru Bicaranya menyatakan keprihatinan terhadap pencapaian target kinerja pemerintah Kabupaten Trenggalek selama kepemimpinan Mulyadi-Kholiq (MK).

Fraksi PDI-P antara lain menggaris bawahi pos Belanja Operasi. Dari pos ini Fraksi PDI-P menilai realisasinya hampri semua tidak mencapai target. Terutama di bidang pendidikan yang masih menyisakan anggaran senilai lebih dari 53 milyar 123 juta rupiah, antara lain terdiri dari belanja Langsung sebesar 41,5 milyar rupiah lebih.

"Untuk Belanja Tidak Langsung tambahan penghasilan bagi guru PNSD tidak terealisasi sebesar 2 milyar, sedang belanja langsung tidak terealisasi pada kegiatan rehab bangunan sekokah (DAK) sebesar 38 milyar, dan kegiatan BEC-TF senilai hampir 2 milyar," ujar Guswanto Ketua Fraksi PDI-P sesaat usai bersidang. Pertanyaannya, lanjut Guswanto, mengapa dana tersebut tidak bisa direalisasi padahal manfaatnya untuk kesejahteraan guru PNSD dan pengembangan pendidikan yang notabene menjadi kebutuhan masyarakat?

Fraksi PKB nampak masih cukup toleran, hanya melontarkan dua catatan yang dianggap penting. Menurut Siti Mukiyarti Sekretaris Fraksi, sisa lebih sebesar 79 milyar rupiah tidak perlu terjadi. Sebab, ternyata masih banyak pos-pos pelayanan publik yang membutuhkan dana tersebut. "Misalnya, untuk sarana prasarana infrastruktur jalan yangb rusak, gedung-gedung sekolah, dan lain-lain. Sementara khusus belanja aparatur saja terdapat sisa lebih sebesar 19 milyar. Kenapa bisa terjadi?" katanya.

Pada penghujung pandangannya, Fraksi PKB melontarkan pertanyaan menyangkut divestasi UPUD yang disepakati dilakukan Agustus 2010 namun realisasinya baru bulan Januari 2011 dengan total 500 juta rupiah. Untuk itu, F-PKB menuntut Bupati Trenggalek agar memberikan penjelasan.

Fraksi Parta Demokrat, adalah satu-satunya fraksi yang banyak mengkritisi nota pertanggungjawaban Bupati H. Mulyadi WR. Selain mengkritisi tentang gagalnya mencapai target, F-PD juga mempertanyakan mengapa masih ada simpanan berupa Giro di PT BPR Jatim.

"Padahal, seharusnya keuangan pemerintah daerah tidak boleh dititipkan di Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Keputusan Menkeu, hanya boleh dititipkan di bank umum yang direkomendasikan dalam keputusan tersebut," kata Mugianto, S.Pd., Ketua Fraksi Partai Demokrat di ruang fraksinya beberapa saat usai paripurna. (selengkapnya, baca juga wawancara khusus dengan Mugianto, S.Pd).

Selanjutnya Fraksi PKS, Fraksi Karya Nasional dan Fraksi APRI, secara umum menilai bahwa target realisasi belanja langsung maupun tak langsung yang rata-rata di bawah sasaran, harus dijelaskan serinci mungkin oleh Bupati. Sementara itu, Kabag Humas Trenggalek, Yoso Mihardi, ketika dimintai komentarnya melalui seluler, Jum'at (1/7) sore, menganggap pandangan semua fraksi di Dewan sangat wajar dan logis.

“Semuanya menurut saya logis, dan Bapak Bupati bersama Bapak Wabup pasti akan menerima dan siap memberikan penjelasan sesuai yang diharapkan. Bila sudah dijelaskan, niscaya akan ditemukan titik sinergitas yang terang benderang,” katanya.(Haz).

Read more »

Imbau Daerah Kirim Usulan CPNS - Seleksi segera Digelar pada September 2011

Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diimbau segera menyetor kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011 pada April. Usulan tersebut nantiny akan dianalisa oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Keputusan final kuota CPNS daerah ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jika jadwal mulus, proses seleksi CPNS digelar September.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naiboho menjelaskan, hingga penghujung Maret ini belum ada BKD yang setor data kebutuhan CPNS 2011. Dia meminta, BKD segera melayangkan data kebutuhan CPNS tersebut. "Apalagi permintaah juga sudah disampaikan tertulis oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara, red)," katanya.

Ramli menerangkan, BKD perlu mendata secara rinci terhadap kebutuhan CPNS 2011. Diantaranya, data tersebut mengacu pada jumlah PNS yang pensiun, berhenti, meninggal, dan mutasi keluar daerah pada tahun ini. Dari pertimbangan tersebut, data kebutuhan CPNS 2011 tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kursi baru. Tetapi juga digunakan untuk menambal kursi-kursi PNS yang lowong.

Nah, dengan begitu banyaknya data yang bakal dianalisa Kemen PAN-RB, Ramli menuturkan BKD secepatnya melakukan pengiriman data. Dia menjelaskan, setelah data tersebut masuk ke meja Kemen PAN dan RB, proses selanjutnya diolah di BKN.

Kemen PAN-RB memberikan tenggat BKN untuk melakukan analisa dan kalkulasi kasar kebutuhan CPNS daerah hingga akhir April. "Selanjutnya, dari BKN akan kami layangkan ke Kemenkeu," tandas Ramli.

Penentuan kuota CPNS bagi daerah ditetapkan di Kemenkeu. Pengalaman tahun lalu, Ramli menuturkan setiap kali menanyakan kebutuhan CPNS ke dearah, dia selalu mendapat jawaban kebutuhan CPNS daerah cukup banyak. Namun, Ramli mengatakan kebutuhan tersebut tidak serta merta dipenuhi.

Pasalnya, pemerintah mempertimbangan biaya gaji CPNS untuk daerah dan pusat. Jika kebutuhan daerah dipenuhi seratus persen, Kemen PAN dan RB khawatir anggaran untuk belanja pegawai di tingkat pemerintah pusat kedodoran. Pertimbangan lainnya adalah, potensi kebutuhan daerah dalam menjalankan pemerintahannya.

Setelah Kemenkeu menetapkan jumlah kuota CPNS 2011 masing-masing daerah, selanjutnya data tersebut dibawa ke Senayan untuk disahkan. Jika perhitungan waktu ini berjalan tepat, diperkirakan September 2011 sudah ada perekrutan CPNS 2011. "Tapi jika bisa lebih cepat, lebih baik. Tidak sampai September," ujar dia.

Sebagai catatan, pada tes CPNS tahun lalu tersedia lowongan 300 ribu orang. Dari jumlah tersebut, 225 ribu CPNS daerah. Sisanya sejumlah 5 ribu adalah CPNS pusat. Lantas, tahun ini jumlah tersebut bakal naik atau turun? Ramli belum berani berkomentar. Dia masih menunggu rekapitulasi laporan kebutuhan CPNS dari BKD.

Selain mempersiapkan proses pengajuan kebutuhan CPNS 2011 dari daerah, Kemen PAN-RB juga terus membenahi proses seleksi CPNS. Seperti diberitakan, tahun ini seleksi CPNS terpaksa diulang.

Seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Kasus serupa juga ditemukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Rata-rata, modus pelanggaran seleksi CPNS 2010 tidak lepas dari campur tangan kepala daerah. Seperti, meloloskan peserta yang tidak mengikuti tes sama sekali. Selain itu juga membenarkan jawaban yang salah sebelum dilakukan koreksi dengan komputer. "Komitmen kami, tahun ini harus lebih baik," pungkas Ramli. (jpnn).

 

Catatan:

Bagi pelamar yang ingin mempersiapkan seleksi cpns tahun 2011… silahkan klik ini: Persiapan Ujian  CPNS

Read more »

Mulyadi WR Lantik 7 Pejabat Baru, Sugeng Widodo Jabat Kepala BPBD

Bupati Trenggalek, Jawa Timur, H. ,Mulyadi M.R Rabu (16/2) kembali melantik 74 orang pejabat struktural eselon V hingga eselon II. Dari 74 pejabat tersebut, 7 orang diantaranya pejabat eselon II dan 16 orang pejabat eselon III, 48 orang pejabat eselon IV dan 3 orang pejabat eselon V.

Pejabat Eseloan II yang dirolling adalah: I Gede Siama semula Kepala BKD dilantik sebagai Asisten Ekbang, menggantikan Moch. Siswanto yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perkimsih. Ali Mustofa dari Nakertransos menggantikan posisi I Gede Siama sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, sementara Abdul Muid sebagai Asisten Administrasi Umum, menggantikan Abu Mansur yang diangkat . sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Ekanto Malipurbowo dari Kepala Perkimsih dijadikan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik. Sedangkan Drs. Sugeng Widodo, SH dari Bappemas diangkat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yakni institusi yang baru saja terbentuk tahun ini.

"Mutasi ini adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan tatanan birokrasi di lingkunan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Semuanya dilandasi beberapa pertimbangan antara lain adanya penambahan lembaga yang baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk segera menjalankan tugas dan fungsinya", ujar H. Mulyadi WR..

"Terlepas dari semua unsur suka dan tidak suka, melainkan demi optimalisasi penyelenggarakan pelayanan prima kepada publik, salah satunya dengan pengisian jabatan yang sudah beberapa waktu mengalami kekosongan. Selain itu, mutasi juga sebagai upaya penyegaran tugas dan pengembangan karier pegawai", tandas Bupati.

Terkait dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah, Bupati berpesan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk segera memahami dan menyesuaikan dengan tugas yang baru. Bupati juga mengajak para pejabat yan yang baru dilantik untuk bersama-sama menutup berbagai kekurangan yang ada dengan bekerja keras dan bekerja cerdas dengan meningkatkan loyalitas dan pengabdian serta meningkatkan prestasi dilandasi dengan kejujuran. Sehingga visi terwujudnya perubahan menuju masyarakat Kabupaten Trenggalek yang sejahtera dan berakhlaq melalui misi pembangunan pro rakyat bisa segera terlaksana. " Selambat- lambatnya dalam waktu 1(satu) minggu para pejabat yang baru dilantik sudah menempati dan menjalankan tugas yang baru" pungkas Bupati.

Read more »

Hasil Seleksi CPNS D Trenggalek Tahun 2010

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
JALUR UMUM FORMASI TAHUN 2010
Sekretariat : JL. Brigjend Soetran No. 11 Telp. (0355) 797184
TRENGGALEK

PENGUMUMAN
Nomor : 810/ 32 /CPNS/2010

TENTANG
PENETAPAN NAMA PESERTA UJIAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM FORMASI TAHUN 2010
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI UJIAN TULIS

Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/350/406.073/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang "Penetapan Nama Peserta Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Jalur Umum Formasi Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dinyatakan Lulus Seleksi Ujian Tulis ", dengan ini diumumkan Daftar Nama Peserta Tes CPNS Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari Jalur Umum Formasi Tahun 2010 yang dinyatakan lulus ujian tulis untuk mengikuti Uji Materiil ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (sebagaimana daftar terlampir).

Apabila berdasarkan uji materiil Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya akan diangkat menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan yang bersangkutan dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus ujian tulis tersebut, diminta untuk hadir pada :

• Hari   : KAMIS, 23 Desember 2010
• Pukul` : 09.00 WIB
• Tempat : Gedung Serbaguna Kelutan Trenggalek Jl. Sukarno Hatta Trenggalek
• Acara  : Penjelasan teknis pemberkasan untuk mengikuti uji materiil ke BKN

Catatan :

• Pakaian bebas rapai bersepatu;
• Hadir 30 menit sebelum acara dimulai;
• Membawa Kartu Peserta Ujian;
• Membawa alat tulis (bolpoint, buku tulis, dll)
• Demikian untuk menjadikan perhatian.

Trenggalek, 21 Desember 2010
TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
JALUR UMUM FORMASI TAHUN 2010
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA,

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19620331199003 1 003

• Bagi Sahabat yang ingin melihat langsung hasil Seleksi Tenaga Guru/Pendidik klik di sini;
• Bagi Sahabat yang ingin melihat langsung hasil Seleksi Tenaga Kesehatan klik di sini;
• Bagi Sahabat yang ingin melihat langsung hasil Seleksi Tenaga Teknis klik di sini;
• Bagi Sahabat yang ingin mendownload pengumuman aslinya (PDF) klik di sini;

Read more »

Daftar Peserta Yang Lolos Seleksi CPNSD Trenggalek - 2010 (Teknis)

TENAGA TEKNIS
1.PENYULUH Alokasi = 2
S1 PERTANIAN
1.	26-301230-0001	CERIA HADI PERKASA, S.P.	64.00
2.	26-301230-0028	RATIH YULI LESTARI	63.62
2.PENYULUH Alokasi = 3
S1 KEHUTANAN
1.	26-301231-0008	PATMIKOWATI	60.11
2.	26-301231-0004	TOTOK ARY SUJADMIKO	59.86
3.	26-301231-0014	SIDIK WICAKSONO	59.57
3.PENYULUH Alokasi = 2
S1 PERIKANAN
1.	26-301261-0045	YONEKA PRATIWI	65.03
2.	26-301261-0010	BREMI SEPTARIANO	64.85
4.PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI Alokasi = 2
S1 ADMINISTRASI NEGARA
1.	26-302232-0017	VERRA SARI DEWI	66.28
2.	26-302232-0020	DHANDY IRAWAN	65.92
5.PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI Alokasi = 1
S1 EKONOMI MANAJEMEN
1.	26-302233-0014	THATHIT GALIH BAHANA	62.69
6.PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN Alokasi = 2
DIII KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHAN
1.	26-303334-0005	REZA NURCHOLIS HUDA	71.71
2.	26-303334-0021	ENDAR DWI WAHONO	71.28
7.PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN Alokasi = 3
SMK KELAUTAN/PELAYARAN
1.	26-303535-0021	HADI CAHYONO	70.05
2.	26-303535-0026	WENDY NORMALINGGA	69.77
3.	26-303535-0002	YOHAN MALLVIN SUNARYANTO	69.58
8.PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN Alokasi = 1
S1 HUKUM
1.	26-304236-0016	PANDHU ARDY SETYANTO	63.69
9.PENYUSUN RISALAH PERSIDANGAN Alokasi = 2
S1 EKONOMI MANAJEMEN
1.	26-305233-0053	SITI JUMRONAH	63.15
2.	26-305233-0029	BHASKORO WINARNO	62.75
10.PENYUSUN RISALAH PERSIDANGAN Alokasi = 1
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
1.	26-305237-0041	SATRIA DUWI LEKSONO	61.83
11.PENYUSUN RISALAH PERSIDANGAN Alokasi = 1
S1 SOSIAL POLITIK
1.	26-305238-0004	HANIK MASRIFATIN	61.66
12.ARSIPARIS Alokasi = 1
S1 ADMINISTRASI NEGARA
1.	26-306232-0011	ASRI HARIADY	60.65
13.ARSIPARIS Alokasi = 4
DIII KEARSIPAN
1.	26-306354-0005	KIRNADI	67.12
2.	26-306354-0001	KUSTRIAWAN MADU AJI	63.80
3.	26-306354-0006	PURBA ADI SWAPUTRA	62.08
4.	26-306354-0003	ADI NUGROHO	56.00
14.ANALIS POTENSI PANGAN Alokasi = 2
S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
1.	26-307239-0033	WAHYU AGUS TUBARI	68.66
2.	26-307239-0006	KENDRA YUNIAWAN	64.23
15.INSPEKTOR TAMBANG Alokasi = 3
S1 PERTAMBANGAN
1.	26-308241-0004	BINA ARTANTO	55.94
2.	26-308241-0002	DEWI INDAH ARIFITYRIANY  APRILIATININGSIH	55.71
3.	26-308241-0001	AGI BAGUS SUMINAR	55.66
16.PENYULUH PETERNAKAN Alokasi = 3
S1 PETERNAKAN
1.	26-309242-0019	SYUKUR PRAYITNO	65.54
2.	26-309242-0012	YOGA SAPTONO	65.12
3.	26-309242-0016	ANIDYA MIEA SENDY D. P. N.	64.77
17.MEDIK VETERINER Alokasi = 2
DOKTER HEWAN
1.	26-310143-0018	ASRI WAHYUNI	63.14
2.	26-310143-0001	SRI HIDAYATUL ROHMAH	62.52
18.PEMANDU WISATA Alokasi = 4
S1 PARIWISATA
1.	26-311244-0014	KUKUH DWI RAJNO ADI	60.80
2.	26-311244-0010	DESI WULANDARI	60.74
3.	26-311244-0011	ASHARI PRASETYO	59.71
4.	26-311244-0012	DINI AMALIA	59.63
19.PEMANDU WISATA Alokasi = 3
DIII PARIWISATA
1.	26-311344-0050	ERVIN DESTRIA SETYAWAN	75.26
2.	26-311344-0028	ANDRI SETYA WASPADA	74.92
3.	26-311344-0022	ENDANG ANIRUSPENI	74.60
20.PENATA LAPORAN KEUANGAN Alokasi = 3
S1 AKUNTANSI
1.	26-312245-0081	DWIANA HANDAYANI	65.80
2.	26-312245-0003	HARDI SANYOTO	65.43
3.	26-312245-0010	PUJI UTAMI	65.17
21.VERIFIKATOR KEUANGAN Alokasi = 11
DIII AKUNTANSI
1.	26-313345-0075	H. M. IVAN EKA PUTRA	79.34
2.	26-313345-0057	CAHYA FITRIA ARDIANI	79.23
3.	26-313345-0010	LIAN DONA	78.94
4.	26-313345-0126	EDI PURNOMO	78.77
5.	26-313345-0128	TONY WIJAYA	78.58
6.	26-313345-0076	EKA INDRIYANI	78.31
7.	26-313345-0051	KARIADI	78.08
8.	26-313345-0006	LAMINI	77.80
9.	26-313345-0027	ANIKMATUL KHORIYAH	77.52
10.	26-313345-0130	YUNANIK	77.14
11.	26-313345-0127	NOVIANA MINNATUZ ZULFA	76.06
22.PENGADMINISTRASI KEUANGAN Alokasi = 4
SMK AKUNTANSI
1.	26-314545-0272	MURYANI	75.17
2.	26-314545-0124	AHMAD SUTIONO	75.06
3.	26-314545-0245	ASYIK FITRIONO	74.77
4.	26-314545-0069	SUHENDRIK WAHYU DISTIAWAN	74.57
23.ANALIS PERIJINAN Alokasi = 1
S1 HUKUM
1.	26-315236-0003	ANANG PRIBADI	60.69
24.ANALIS PERIJINAN Alokasi = 1
S1 ADMINISTRASI NIAGA
1.	26-315246-0008	DEDI SUHERMANTO	62.63
25.ANALIS PERIJINAN Alokasi = 1
S1 TEKNIK INDUSTRI
1.	26-315247-0008	ARIS YANUAJI	63.91
26.PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN Alokasi = 3
S1 KEHUTANAN
1.	26-316231-0012	KURNIA EDWI WIBOWO	62.86
2.	26-316231-0007	ADHI GUNAWAN	62.54
3.	26-316231-0011	SUPRIYANTO	62.31
27.PENYULUH KEHUTANAN Alokasi = 2
DIII KEHUTANAN
1.	26-317331-0009	CHAYLENDRA PUSPA WIJAYA	73.37
2.	26-317331-0007	RULI ENDRIADI	73.03
28.PENGAWAS TEKNIS PENGAIRAN Alokasi = 2
S1 TEKNIK PENGAIRAN/TEKNIK SIPIL DAN PENGAIRAN
1.	26-318248-0006	MOCHAMAD RUDIYA RACHMAN	58.14
2.	26-318248-0009	DYAH OKTORINI	58.02
29.TEKNISI BANGUNAN Alokasi = 1
SMK BANGUNAN (PAKET KEAHLIAN BANGUNAN AIR)
1.	26-319549-0032	MUHAMAD CHOLIK	71.92
30.PENGAWAS TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN Alokasi = 1
S1 TEKNIK SIPIL
1.	26-320250-0017	TUTUS HENRY KUNCAHYO	60.85
31.PENGAWAS TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN Alokasi = 16
DIII TEKNIK SIPIL
1.	26-320350-0047	RIVANNA ARISANTI	77.51
2.	26-320350-0040	HERU PURWANTO	77.29
3.	26-320350-0094	SALAMUN	76.68
4.	26-320350-0023	BURHANUDDIN	76.40
5.	26-320350-0010	MUH. AJI KURNIAWAN	76.26
6.	26-320350-0052	ADITYA UTAMA	75.60
7.	26-320350-0151	PRIYO SUSILO WARDOYO	75.49
8.	26-320350-0049	YOGA TANTRA CAKTI	75.00
9.	26-320350-0153	KHOIRUL ANAM	75.00
10.	26-320350-0122	ROSMUNADI	74.85
11.	26-320350-0204	JOKO SUWARNO	74.78
12.	26-320350-0038	DINAR RATRI ARINI	74.65
13.	26-320350-0043	SLAMET SUSANTO	74.14
14.	26-320350-0017	TONI MURTONO	74.00
15.	26-320350-0111	PRATAMA ARFAN FELLANI	73.71
16.	26-320350-0045	DWI TAMA SULISTYANINGSIH	73.43
32.AUDITOR Alokasi = 1
S1 TEKNIK SIPIL
1.	26-321250-0016	BASORI	63.80
33.OPERATOR ALAT BERAT Alokasi = 3
SMK MESIN/MEKANIK
1.	26-322551-0307	MUHAMMAD AINUL ROFIK	74.12
2.	26-322551-0101	IMAM TRISNANTO	73.86
3.	26-322551-0013	SUKAMDI	73.49
34.TEKNISI LISTRIK Alokasi = 2
SMK LISTRIK
1.	26-323552-0013	ZUDHI RACHMAWANTO	75.74
2.	26-323552-0008	DWI RATNA PURNAMA	75.34
35.PENATA BOGA Alokasi = 4
SMK TATA BOGA
1.	26-324553-0064	HENDRI KRISTANTI	77.20
2.	26-324553-0070	KENYA LESTARI	70.92
3.	26-324553-0109	DINI SIANTURI	69.65
4.	26-324553-0102	FENY WILIANTI	69.11
36.PENYULUH PERINDAG Alokasi = 2
S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
1.	26-325240-0003	IKA SETYOWATI	64.80
2.	26-325240-0019	RISNA WAHYU ARSANTI	64.66
37.PENYULUH PERINDAG Alokasi = 2
S1 TEKNIK INDUSTRI
1.	26-325247-0036	YEKTI DEWI SEPTASARI	65.89
2.	26-325247-0031	LAILY FUJI LESTARI	65.57
38.PENYULUH PERINDAG Alokasi = 3
S1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN
1.	26-325255-0011	ZAKIE ICHWANI	68.37
2.	26-325255-0001	YUNI ASRI LESTARI	68.03
3.	26-325255-0017	RENNY RATNAWATI	67.89
39.PENYULUH PERINDAG Alokasi = 1
DIII ADMINISTRASI NIAGA
1.	26-325346-0002	FEBRIAN EDUARD WIDYATMA	76.49
40.PENATA RUANG Alokasi = 3
S1 ARSITEKTUR
1.	26-326256-0001	MOHAMAD ARIF ZAKARIA	64.22
2.	26-326256-0016	HARI KURNIAWAN	63.85
3.	26-326256-0010	RINA TRIWIJAYANTI	63.74
41.PENATA RUANG Alokasi = 1
S1 PLANOLOGI
1.	26-326257-0001	NURUL REZQIE SEPTIA ASTAR	63.52
42.PERENCANA Alokasi = 1
S1 PLANOLOGI
1.	26-327257-0006	RANGGA KUSUMA SAPUTRO	65.09
43.PENGAWAS ASET Alokasi = 1
S1 TEKNIK MESIN
1.	26-328258-0005	AGUNG MITRO CAHYONO	65.31
44.TEKNISI MESIN Alokasi = 1
DIII TEKNIK MESIN
1.	26-329358-0005	PRASETYO TUTUKO	78.88
45.ANALIS KEPEGAWAIAN Alokasi = 2
S1 ADMINISTRASI NEGARA
1.	26-330232-0012	BAHRUL ANWAR	66.14
2.	26-330232-0009	WELI PRASETYODIHARJO	65.85
46.PRANATA KOMPUTER Alokasi = 1
S1 TEKNIK INFORMATIKA/KOMPUTER
1.	26-332260-0008	AGUS DWI SANTOSO	63.57
47.PRANATA KOMPUTER Alokasi = 3
DIII TEKNIK INFORMATIKA/KOMPUTER
1.	26-332360-0014	RAHMAD AGUNG WIDODO	77.35
2.	26-332360-0008	IRVAN JUNAIDI	77.03
3.	26-332360-0020	RETNO ASTUTI	76.85
48.OPERATOR KOMPUTER Alokasi = 5
SMK IT
1.	26-333561-0058	HENDRA KURNIAWAN	76.35
2.	26-333561-0108	DIAN WAHYU FITRIA	76.03
3.	26-333561-0018	BIO FIBRA ANGGARA PUTRA	75.48
4.	26-333561-0113	DEVI NOVITASARI	75.22
5.	26-333561-0017	RIZKA AMELIYA	75.00
49.PENERA Alokasi = 2
S1 TEKNIK INDUSTRI
1.	26-334247-0045	ANTON SUBYANTORO	71.26
2.	26-334247-0006	RISKA WAHYU ARIBOWO	70.77
50.PUSTAKAWAN Alokasi = 2
DIII PERPUSTAKAAN
1.	26-335362-0006	A. KHARIS MAS'UDI	73.23
2.	26-335362-0002	AMBARWATI	70.88
51.MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL Alokasi = 2
S1 HUKUM
1.	26-336236-0012	BAYU KURNIAWAN	64.75
2.	26-336236-0003	IKHSANUDIN	64.17
52.PENGANTAR KERJA Alokasi = 2
S1 ADMINISTRASI NEGARA / S1 SOSIAL POLITIK
1.	26-337234-0052	YANNEAR AL REZA	62.80
2.	26-337234-0016	LUVI ARTIKA	62.37
53.PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR Alokasi = 2
DII PENGUJI KENDARAAN
1.	26-338464-0001	WIKA OCTAVIANI	73.43
2.	26-338464-0002	BENNI FAJAR YULIANTORO	73.12

• Bagi Sahabat yang ingin melihat langsung hasil Seleksi Tenaga Guru/Pendidik klik di sini;
• Bagi Sahabat yang ingin melihat langsung hasil Seleksi Tenaga Kesehatan klik di sini;
• Bagi Sahabat yang ingin kembali ke halaman utama Pengumuman klik di sini;
• Bagi Sahabat yang ingin mendownload pengumuman aslinya (PDF) klik di sini;

Read more »