Korupsi Terselubung dan Pembunuhan Terencana

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ 

Beberapa bulan yang lalu, komunitas “aktor” ULP (Unit Lelang Proyek) di Kabupaten Trenggalek secara massif namun diam-diam, melakukan protes, dan beberapa di antara mereka menyatakan siap untuk dipindah-tugaskan dari posisi mereka sebagai petugas ULP. Protes mereka dilandasi oleh beredarnya rumor bahwa mereka melakukan “kongkalingkong” dalam penetapan pemenang tender proyek-proyek di daerah ini.

Rumor ini sudah lama menyergap dan menghantui proses lelang proyek APBD maupun APBN di daerah Trenggalek. Para rekanan di daerah ini dan di Jawa Timur umumnya yang beroperasi di daerah Trenggalek, tidak hanya menengarai namun mereka sangat yakin bahwa penetapan pemenang lelang proyek tidak lagi sesuai dengan prosedur yang diinstruksikan oleh peraturan  perundangan. Sebab, seringkali terjadi pemenang tender justru mengajukan penawaran yang lebuh tinggi daripada rekanan yang dikalahkan. Bahkan spesifikasi dan integritas rekanan yang menang justru memiliki banyak cacat administrasi dan faktual.

Menanggapi keinginan dari “aktor” ULP yang protes tersebut, Bupati Mulyadi dengan sigap langsung mengantisipasinya dengan menggantikan posisi mereka dan menempatkan PNS yang kredible serta dianggap lebih jujur  dan lebih bertanggungjawab. Akan tetapi, ternyata tidak semua posisi yang diganti dengan petugas baru, namun masih ada posisi-posisi kunci yang tetap dipegang oleh personil yang selama ini memiliki track record kurang baik.

Mereka yang kini duduk sebagai pejabat tersebut sebenarnya sudah pernah “bermasalah” saat menduduki jabatan di beberapa dinas di lingkungan Pemkab Trenggalek. Terlebih lagi, ternyata mereka pun memiliki andil terbesar dalam beberapa perseroan/perusahaan rekanan yang selama ini sering memenangkan tender proyek-proyek. 

Dengan jabatan mereka di lingkungan inspektorat maupun di bagian pembangunan dan atau perekonomian serta pejabat dalam SKPD tertentu, mereka secara sembunyi-sembunyi melakukan deal-deal kerjasama untuk mencapai mufakat dan kesepakatan. Sudah tentu, kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan pemenang tender tersebut akan menguntungkan bagi rekanan di mana mereka merupakan aktor penentu roda perusahaan. Dan ini termasuk dalam kategori kejahatan yang terselubung dalam arti bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan ini bukanlah hanya dari satu instansi saja, akan tetapi mencakup beberapa instansi dan bergerak secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dapat diibaratkan jika seorang yang melakukan korupsi dan akan tertangkap, maka orang yang akan dia jadikan teman adalah kepolisian/KPK dan apabila itu berhasil, maka selanjutnya dia akan merangkul Jaksa/Hakim dan seterusnya sehingga kejahatan ini tidak akan pernah berhenti.

Contoh yang begini tentu akan menjadi bencana di kemudian hari, sebab, korupsi tersebut bisa dikatakan pembunuhan berencana terhadap kepentingan publik,  pada proyek pembangunan jalan atau jembatan - misalnya. Para koruptor bersekongkol mulai dari perencanaan, pengajuan anggaran, pengaturan pemenang tender sampai dengan manipulasi kualitas bahan. Alhasil, jembatan atau jalan rusak sebelum usia penggunaannya habis. Alhasil, apabila terjadi bencana, jalan rusak dan jatuh korban “kecelakaan lalu lintas” atau orang mati karena jembatan roboh. Sebenarnya lebih setuju bukan kecelakaan, tapi pembunuhan terencana. Kenapa? Karena pelaku korupsi dalam hal ini tidak ambil peduli akibat dari perbuatannya yang berakibat kematian orang,. Sebagai manusia, para koruptor telah membunuh rasa kemanusiaannya sendiri, tanpa disadarinya bahwa “nafsu binatangnya” meningkat drastis, yakni memperkaya diri sendiri (dan atau kelompoknya) tanpa mempedulikan rakyat pengguna layanan publik.

Kapankah lingkaran korupsi terselubung ini bisa terkikis dari bumi Menaksopal?!

Wallahu’alam bisshawab.

جَزَكُمُ الله خَيْرًا كَثِيْرًا 

وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

 

Posted in: Artikel,Bagi Pahlawan Kemerdekaan,Sejarah Trenggalek